(1)Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang diberi wewenang dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
(2)
(3)Permohonan perpanjangan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapatkan persetujuan, akan diterbitkan perpanjangan izin lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
Permohonan perpanjangan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditolak, akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 12 Desember 2017 BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 12 Desember 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, KEPALA BAPPELITBANGDA ttd FARID MA’RUF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 14 /TAHUN 2017) 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG IZIN LOKASI I. UMUM Pesatnya pertumbuhan kegiatan pembangunan di Kabupaten Cilacap dapat berdampak pada perubahan fungsi ruang dan lahan. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang mengatur mengenai Izin Lokasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan rencana penanaman modal. Izin lokasi perlu dikeluarkan agar tercipta koordinasi yang baik dalam pemberian izin lokasi dengan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, di samping itu peraturan daerah ini juga untuk mempertegas bahwa izin lokasi merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal, atau dengan kata lain bahwa izin lokasi tersebut dipersyaratkan dalam rangka penanaman modal dan sekaligus menetapkan dalam hal apa izin lokasi itu tidak diperlukan atau dianggap sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Perubahan regulasi tersebut membuat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Hal tersebut sekaligus mengantisipasi perkembangan dunia usaha investasi di Kabupaten Cilacap yang semakin meningkat dan membutuhkan lahan sebagai lokasi usaha. Sehubungan dengan itu agar upaya pengadaan lokasi usaha yang dilakukan oleh perusahaan sejalan dengan kepentingan masyarakat banyak serta penggunaan-tanahnya sesuai rencana tata ruang dan kemampuan fisik tanah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan yang bersifat pengarahan dan pengendalian melalui instrumen perizinan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I