DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasla 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, penyisipan Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C, Pasal 10.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka upaya pengendalian fungsi lahan guna menunjang percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap agar pelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan mengacu pada rencana tata ruang wilayah, maka telah ditetapkan regulasi yang mengatur tentang izin lokasi yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal berupa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi;
c.bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
14.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah 3 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31); 4
27.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP Dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG IZIN LOKASI Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 115) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.
6.Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang melaksanakan proses penelitian, pengkajian, dan pemeriksaan persyaratan teknis di bidang perizinan.
7.Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah.
10.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 5 2.
11.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
12.Fasilitas sosial adalah fasilitas yang digunakan untuk tempat melakukan kegiatan sosial budaya yang terdiri dari gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, gedung pelayanan umum, dan tempat pemakaman.
13.Fasilitas perdagangan dan jasa adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan usaha yang terdiri dari gedung perkantoran, perdagangan, perhotelan, wisata dan rekreasi, dan gedung tempat penyimpanan.
14.Fasilitas pengelolaan lingkungan adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), persampahan, air bersih, dan sanitasi lingkungan.
15.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang menggunakan fasilitas maupun non fasilitas.
16.Hak Atas Tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah.
17.Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Setiap Perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
(2)Untuk memperoleh Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
(3)Pemohon Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.
(4)Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki oleh perusahaan dalam hal :
1. a.tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari pemegang saham;
2. b.tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan instansi yang berwenang;
3. c.tanah yang akan diperoleh, dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
4. d.tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
5. e.tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha dari SKPD yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang sudah berjalan; 6
6. f.tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian;
7. g.tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan maupun peralihan hak dari perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
(5)Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh tanah dengan luas yang telah ditentukan, sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut:
1. a.Untuk usaha pengembangan perumahan dan permukiman
  1. 1.Kawasan perumahan permukiman ........... : 400 ha
  2. 2.Kawasan resort perhotelan ....................... : 200 ha
2. b.Untuk kawasan industri.................................. : 400 ha
3. c.Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan hak guna usaha, sebagai berikut:
  1. 1.Komoditas tebu ....................................... : 60.000 ha
  2. 2.Komoditas pangan lainnya ...................... : 20.000 ha
4. d.Untuk usaha tambak ........................................ : 100 ha
(2)Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam izin lokasi, pemohon/perusahaan wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk:
1. a.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. b.Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
3. c.Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka “Go Public”.
(4)Dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha kawasan industri diperlukan tanah dengan luasan lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dapat dilakukan setelah Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah mendapat persetujuan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 7

4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(2)Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
(3)Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dalam hal tanah yang diperoleh sudah mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
(4)Apabila perolehan tanah tidak diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat dilakukan lagi oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :
1. a.dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang; dan
2. b.dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
  1. 5.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemohon mengajukan permohonan Izin Lokasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang disediakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I disertai dengan Peta Rencana Izin Lokasi.
(2)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diisi dengan benar dilampiri persyaratan yang sudah ditentukan, diserahkan dan diperiksa oleh petugas.
(3)Dalam hal formulir telah diterima dengan lengkap, petugas memberi tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Terhadap permohonan Izin Lokasi yang dikabulkan, diterbitkan Izin Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
(2)Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Peta Izin Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA Peraturan Daerah ini.
(3)Dalam hal permohonan izin ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
(4)Penerbitan Izin Lokasi atau pemberitahuan penolakan permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan Izin Lokasi diterima secara benar dan lengkap. 8

7.Di antara Pasal 8 dengan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 8A , Pasal 8B dan Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan Peta Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)Terhadap tanah yang diperoleh di luar lokasi yang telah ditetapkan dalam Izin Lokasi, maka permohonan hak atas tanahnya tidak dapat diproses.
(3)Tanah yang sudah diperoleh wajib dimanfaatkan/digunakan sesuai peruntukannya.
(4)
(5)Dalam hal di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pengembangan pemanfaatan tanah sepanjang sesuai dengan peruntukannya, tidak diperlukan Izin Lokasi baru. Tanah yang sudah diperoleh wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat.

Pasal 8B

(1)Izin Lokasi diberikan berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.
(2)Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak dan penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.
(3)Izin Lokasi dan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai syarat permohonan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.
(4)Keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang diberi wewenang, setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait yang dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5)Dalam hal telah diterbitkan keputusan pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang menerbitkan Izin Lokasi baru untuk pemohon yang berbeda di atas tanah yang sama.

Pasal 8C

(1)Bahan-bahan untuk keperluan rapat koordinasi dan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (1) dan ayat (2) dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.
(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.
(3)Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:
1. a.penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya, rencana perolehan tanah, dan penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;
2. b.pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui; 9
3. c.pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan; dan
4. d.peran serta masyarakat berupa usulan alternatif bentuk dan besaran ganti kerugian dalam perolehan tanah saat pelaksanaan Izin Lokasi.
  1. 8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang diberi wewenang dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
(2)
(3)Permohonan perpanjangan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapatkan persetujuan, akan diterbitkan perpanjangan izin lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini. Permohonan perpanjangan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditolak, akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 12 Desember 2017 BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 12 Desember 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, KEPALA BAPPELITBANGDA ttd FARID MA’RUF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 14 /TAHUN 2017) 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG IZIN LOKASI I. UMUM Pesatnya pertumbuhan kegiatan pembangunan di Kabupaten Cilacap dapat berdampak pada perubahan fungsi ruang dan lahan. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang mengatur mengenai Izin Lokasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan rencana penanaman modal. Izin lokasi perlu dikeluarkan agar tercipta koordinasi yang baik dalam pemberian izin lokasi dengan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, di samping itu peraturan daerah ini juga untuk mempertegas bahwa izin lokasi merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal, atau dengan kata lain bahwa izin lokasi tersebut dipersyaratkan dalam rangka penanaman modal dan sekaligus menetapkan dalam hal apa izin lokasi itu tidak diperlukan atau dianggap sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Perubahan regulasi tersebut membuat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Hal tersebut sekaligus mengantisipasi perkembangan dunia usaha investasi di Kabupaten Cilacap yang semakin meningkat dan membutuhkan lahan sebagai lokasi usaha. Sehubungan dengan itu agar upaya pengadaan lokasi usaha yang dilakukan oleh perusahaan sejalan dengan kepentingan masyarakat banyak serta penggunaan-tanahnya sesuai rencana tata ruang dan kemampuan fisik tanah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan yang bersifat pengarahan dan pengendalian melalui instrumen perizinan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 8C

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 8C

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2014