DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bentuk dan tempat kedudukan, asas dan tujuan, tugas dan fungsi, kegiatan usaha, pelaksanaan pendirian, modal dan saham, organ, kepegawaian, tahun buku dan RKAP, pembagian laba, hak, kewajiban, penghasilan dan penghargaan, dana pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan sosial, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, kerjsama, pembubaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pendirian BUMD yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 124); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CILACAP 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5.Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap selanjutnya disingkat BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Cilacap.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
8.Pegawai adalah pegawai BPR Cilacap.
9.Akta Pendirian adalah akta pendirian BPR yang merupakan Anggaran Dasar BPR.
10.Saham adalah bukti kepemilikan modal BPR.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan BPR.
12.Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yaitu berawal dari tanggal 1 Januari dan berakhir per tanggal 31 Desember.

BAB II

BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Pasal 4

BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Wilayah Kabupaten Cilacap dan dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor Cabang, Kantor Kas, Kas keliling dan payment point sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas, Kas keliling dan payment point sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dewan komisaris dan 4 wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas, Kas keliling dan payment point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 6

BPR dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 7

BPR didirikan bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang melalui pelayanan jasa perbankan khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana bagi usaha mikro kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

BPR mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, usaha mikro kecil dan menengah serta menggerakkan pembangunan daerah.

Pasal 9

BPR mempunyai fungsi utama sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:

a.penghimpunan dana dari masyarakat; dan
b.penyaluran kredit kepada masyarakat.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 10

Kegiatan usaha BPR meliputi :

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dapat dipersamakan;
b.memberikan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah;
c.menempatkan dananya dalam Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan bank lainnya;
d.membantu Pemerintah Daerah dengan melaksanakan sebagian fungsi pemegang Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015