DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan Penyertaan Modal Daerah, Modal Daerah, Kewajiban BUMD, Pengawasan dan Pembinaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang PD. BKK di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121 Seri D);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Indah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E No 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 94);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten 3 Cilacap Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 108); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap dan/atau Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak- haknya.
6.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan badan hukum lainnya dari usaha milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Penyertaan modal daerah kepada BUMD bertujuan :

a.meningkatkan pelayanan masyarakat;
b.penguatan modal kerja guna pengembangan usaha perusahaan dan peningkatan kemampuan operasional perusahaan;
c.meningkatkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
d.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan modal daerah dilakukan dalam bentuk setoran tunai berupa uang kepada BUMD.
(2)Selain dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah pada BUMD dapat berupa tanah, bangunan, dan/atau barang daerah lainnya yang dinilai dengan rupiah oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan modal daerah yang dipisahkan dan dikelola tersendiri.
(4)Penyertaan modal dapat berasal dari pinjaman BUMD, BUMN dan pihak ketiga, serta sumber modal lainnya yakni kapitalisasi cadangan keuntungan, revaluasi asset, agio saham dan potensi lainnya dari BUMD, BUMN dan pihak ketiga yang ditetapkan melalui RUPS dengan tetap berpedoman pada 4 ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyertakan modal kepada BUMD pada Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.
(2)Pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.
(3)Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tetap memperhatikan kinerja BUMD.
(4)Dalam hal besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka dapat diakumulasikan dan dianggarkan dalam tahun- tahun anggaran berikutnya.
(5)Apabila BUMD penerima penyertaan modal daerah tidak mampu meningkatkan kinerja dan Pendapatan Asli Daerah sesuai target, maka BUMD dimaksud tidak menerima penyertaan modal tahun berikutnya.

Pasal 5

Dalam hal penambahan modal disetor melalui penyertaan modal daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direksi wajib membuat Rencana Bisnis Perusahaan.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal kepada BUMD sejak pendirian sampai dengan Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp139.877.248.205,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah).
(2)Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp65.094.000.000,00 (enam puluh lima milyar sembilan puluh empat juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima trilyun rupiah);
2. b.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Cilacap sebesar Rp14.700.000.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
3. c.Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kesugihan sebesar Rp9.400.000.000,00 (sembilan milyar empat ratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
4. d.Perusahaan Daerah Cahaya Husada Kabupaten Cilacap sebesar Rp2.023.750.000,00 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari modal dasar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
5. e.Perusahaan Daerah Percetakan Grafika Indah Kabupaten Cilacap sebesar Rp3.297.556.000.00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. f.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap sebesar Rp45.361.942.205,00 (empat puluh lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima rupiah).

Pasal 7

(1)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 maksimal sebesar Rp89.227.000.000,00 (delapan puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
(2)Apabila rencana penyertaan modal sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penyertaan modal dimaksud, kecuali ada 5 perubahan terhadap penyertaan modal BUMD.

BAB IV

KEWAJIBAN BUMD

Pasal 8

(1)Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PD. BPR BKK Cilacap dan PD. BKK Kesugihan diwajibkan untuk :
1. a.memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
2. b.ikut serta mendorong serta menumbuhkembangkan UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi;dan
3. c.menyalurkan modal usaha bagi masyarakat dan pelaku usaha.
(2)Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan masyarakat, maka PD. Cahaya Husada wajib meningkatkan pelayanan di bidang kefarmasian.
(3)Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, maka PD. Percetakan Grafika Indah wajib meningkatkan pelayanan dalam penyediaan barang/jasa cetakan kepada konsumen.
(4)Dalam rangka pemenuhan Program Millenium Development Goals (MDG’s), maka PDAM diwajibkan meningkatkan dan mengembangkan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) bagi masyarakat.
(5)Dalam rangka mendukung perekonomian Daerah, PD. Serba Usaha wajib mengoptimalkan pengelolaan usaha di bidang perdagangan, pertanian dan bidang usaha lainnya guna mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 9

(1)Kewajiban Badan Usaha Milik Daerah atas laba bersih atau hasil usaha penyertaan modal daerah selama tahun anggaran berjalan yang menjadi hak Pemerintah Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD pada tahun berikutnya sebagai penerimaan daerah.
(2)Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan setoran Pendapatan Asli Daerah yang perhitungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan umum atas pengelolaan penyertaan modal daerah pada BUMD.
(2)Pengawasan dan pembinaan atas pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi perekonomian.
(3)Dalam rangka pengawasan kinerja perusahaan, Direksi BUMD menyampaikan secara berkala laporan keuangan dan kinerja perusahaan kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2022