(1)Objek pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a.Pemindahan hak, karena :
1) jual beli; 2) tukar menukar; 3) hibah; 4) hibah wasiat; 5) waris; 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8) penunjukan pembelian dalam lelang; 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10) penggabungan usaha; 11) peleburan usaha; 12) pemekaran usaha; atau 13) hadiah.
b.Pemberian hak baru, karena :
1) kelanjutan pelepasan hak; 2) di luar pelepasan hak.
(3)Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
a.hak milik;
b.hak guna usaha;
c.hak guna bangunan;
d.hak pakai;
e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
f.hak pengelolaan.
(4)Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
a.perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
b.negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c.badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
d.orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e.orang pribadi atau Badan karena wakaf;
f.orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;dan
g.orang pribadi atau Badan yang mengikuti program pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
6.Penjelasan Pasal 70 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Penjelasan Pasal 70 Ayat (7) NPOPTKP senilai Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diberlakukan untuk setiap wajib pajak, dalam hal terjadi transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan dalam tahun pajak berkenaan, yang objeknya dimiliki oleh satu orang. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 30 Juli 2021 BUPATI CILACAP, Cap & Ttd TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 30 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, Cap & Ttd FARID MA’RUF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH : (3 -127/2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP I. UMUM Bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah sesuai dengan semangat dan cita-cita otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud, yang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat serta kondisi teraktual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 181