DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Persyaratan Calon Perangkat Desa, Persiapan Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa, Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, Biaya Pengangkatan Perangkat Desa, Masa Jabatan Perangkat Desa, Jam Kerja Dan Pakaian Dinas Perangkat Desa, Larangan Perangkat Desa, Tindakan Penyidikan Terhadap Perangkat Desa, Pemberhentian Perangkat Desa, Mutasi Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Bupati adalah Bupati Cilacap.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5.Camat atau sebutan lain adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 3
6.Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa yang berkedudukan di tingkat Kecamatan.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10 Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15.Pengangkatan perangkat desa adalah kegiatan penjaringan dan penyaringan hingga pelantikan perangkat desa. 16 Penjaringan perangkat desa adalah kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa
17.Penyaringan perangkat desa adalah kegiatan yang dilakukan setelah penjaringan selesai dilaksanakan.
18.Bakal Calon Perangkat Desa adalah setiap orang yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20.Panitia Pengangkatan Perangkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses/tahapan pengangkatan Perangkat Desa. 4

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa pada Sekretariat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
4. d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran;
5. e.terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
6. f.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah atau Puskesmas setempat;
7. g.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian.
(2)Kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
1. a.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
2. b.bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran, yaitu:
  1. 1.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  3. 3.Fotocopy ijasah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dengan menunjukan ijazah asli atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
  4. 4.fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  5. 5.foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan dilegalisir Camat;
  6. 6.surat keterangan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT dan RW;
  7. 7.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat;
  8. 8.surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau pejabat yang berwenang;
  9. 9.surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  10. 10.daftar riwayat hidup;
  11. 11.pas foto hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar
(3)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat izin / persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. 5
(4)Hak-hak dan kewajiban kepegawaian dan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Perangkat desa lain yang akan mendaftarkan diri sebagai sekretaris desa wajib cuti terhitung sejak pendaftaran bakal calon perangkat desa.

Pasal 3

(1)Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa pada Pelaksana Kewilayahan adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. c.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
4. d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran;
5. e.terdaftar sebagai penduduk dusun setempat dan bertempat tinggal di dusun setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
6. f.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah atau puskesmas setempat;
7. g..berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian;
8. h.mengenal wilayah dusunnya dan dikenal oleh masyarakat di dusun setempat.
(2)Kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.surat Permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
2. b.bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran, yaitu:
  1. 1.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  3. 3.fotocopy ijasah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dengan menunjukan ijazah asli atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
  4. 4.fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  5. 5.foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan dilegalisir Camat;
  6. 6.surat keterangan bertempat tinggal di dusun setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT dan RW
  7. 7.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat;
  8. 8.surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Pejabat yang berwenang;
  9. 9.surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat;
  10. 10.daftar Riwayat Hidup; 6
  11. 11.pas foto hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
  12. 12.surat Keterangan dari seluruh Ketua RT dan RW di wilayah dusun tersebut bahwa mereka mengenal calon yang bersangkutan.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat Izin / persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(4)Hak –hak dan kewajiban kepegawaian dan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa pada Pelaksana Teknis adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. c.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
4. d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran;
5. e.terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
6. f.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah atau puskesmas setempat;
7. g.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian;
8. h.mempunyai keahlian di bidang tugasnya.
(2)Kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.surat Permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
2. b.bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran, yaitu:
  1. 1.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
  2. 2.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  3. 3.fotocopy ijasah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dengan menunjukan ijazah asli atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
  4. 4.fotocopy Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  5. 5.foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan dilegalisir Camat;
  6. 6.surat keterangan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT dan RW
  7. 7.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat; 7
  8. 8.surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau pejabat yang berwenang;
  9. 9.surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat;
  10. 10.Daftar Riwayat Hidup;
  11. 11.Pas foto hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar
(3)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat izin / persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(4)Hak dan kewajiban kepegawaian dan administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSIAPAN KEGIATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

Kepala Desa mengumumkan kekosongan Perangkat Desa dan melaporkan rencana pengisian kekosongan tersebut kepada Camat.

Pasal 6

(1)Sebelum pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pengawas.
(2)Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Panitia yang dibentuk dalam rangka pengawasan terhadap proses pelaksanaan pengisian kekosongan Perangkat Desa.
(3)Pembentukan Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 7

(1)Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
1. a.Camat selaku Ketua ;
2. b.Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris ;
3. c.Danramil dan Kapolsek sebagai anggota ;
4. d.Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
5. e.Unsur lainnya yang dipandang perlu sebagai anggota:
(2)Tugas dan kewenangan Panitia Pengawas terdiri dari :
1. a.membantu Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dalam mempersiapkan, memfasilitasi dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan pengisian kekosongan Perangkat Desa ;
2. b.membatalkan terhadap hasil pengisian kekosongan Perangkat Desa apabila terbukti proses pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

Pasal 8

(1)Sebelum pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Jumlah anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.
(3)Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perangkat Desa yang bersangkutan habis masa jabatannya.
(4)Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang disebabkan karena hal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah terjadinya kekosongan perangkat desa.
(5)Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
(6)Panitia pengangkatan Perangkat Desa keanggotaannya terdiri dari :
1. a.Perangkat Desa;
2. b.Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
3. c.Tokoh Masyarakat.
(7)Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.

Pasal 9

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1), mempunyai tugas :
1. a.menetapkan rencana biaya dan sumber biaya kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
2. b.melakukan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa;
3. c.mengumumkan nama Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan penjaringan dan berhak untuk mengikuti ujian penyaringan;
4. d.mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyaringan Perangkat Desa agar berjalan tertib, lancar, aman dan teratur;
5. e.membuat Berita Acara hasil ujian penyaringan Perangkat Desa;
6. f.melaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan :

a.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa ditulis sendiri oleh Bakal Calon Perangkat Desa diatas kertas bermaterai ditujukan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
b.Surat Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 untuk Sekretariat Desa, Pasal 3 untuk Pelaksana Kewilayahan dan Pasal 4 untuk Pelaksana Teknis;
c.Batas waktu pendaftaran sampai dengan melengkapi persyaratan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diumumkannya Pendaftaran Calon Perangkat Desa; 9
d.Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
e.Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud huruf d, jumlah pendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan kepada Kepala desa akan hal tersebut;
f.Berdasarkan peristiwa pada huruf e di atas, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Penjabat (Pj.) Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan Camat;
g.Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf e berasal dari Perangkat Desa setempat;
h.Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf f ditentukan paling lama sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015