DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, tujuan dan sasaran, kedudukan dan fungsi bahasa daerah, penggunaan bahasa daerah, pengelolaan bahasa daerah, tugas dan wewenang, pendanaan, partisipasi masyarakat dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melindungi bahasa daerah sebagai sarana komunikasi agar tidak tergeser dan mengalami kepunahan yang merupakan ekspresi kebudayaan serta kearifan lokal di Kabupaten Cilacap, sehingga perlu dilestarikan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa Daerah, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Bahasa Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa Daerah, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Yang Bebas KKN di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 134); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BAHASA DAERAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Bahasa Daerah dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan dan budi pekerti.
7.Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pelestarian Bahasa adalah upaya untuk memelihara sistem kebahasaan yang digunakan oleh komunitas/kelompok masyarakat yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat tersebut.
9.Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Pasal 2

Ruang lingkup Pelestarian Bahasa Daerah, meliputi :

a.Pelindungan;
b.Penggunaan;
c.Pengembangan;
d.Pemanfaatan; dan
e.Pembinaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Pengaturan Bahasa Daerah berasaskan:

a.kebhinekaan;
b.persatuan;
c.kepastian hukum; 4
d.keterpaduan; dan
e.keberlanjutan.

Pasal 4

Pelestarian Bahasa Daerah bertujuan:

a.menghormati dan memelihara bahasa daerah
b.mengelola bahasa daerah secara terpadu dan berkesinambungan;
c.melindungi bahasa daerah dari ancaman kepunahan;
d.membina masyarakat agar bersikap positif terhadap bahasa daerah; dan
e.mengembangkan Bahasa Daerah sebagai sarana komunikasi yang efektif sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

Sasaran Pelestarian Bahasa Daerah untuk :

a.terwujudnya struktur program kurikulum pendidikan Bahasa Daerah pada penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal;
b.terwujudnya penggunaan bahasa Daerah yang baik dan benar;
c.terwujudnya penghargaan masyarakat terhadap Bahasa Daerah; dan
d.terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian Bahasa Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA DAERAH

Pasal 6

(1)Bahasa Daerah meliputi bahasa yang dipakai secara turun temurun oleh masyarakat atau penutur lainnya di Daerah, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi kebudayaan lokal yaitu bahasa penginyongan dan bahasa sunda.
(2)Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan sebagai kekayaan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional yang perlu dihormati dan dipelihara keberadaannya.
(3)Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.pembentuk kepribadian suku bangsa;
2. b.peneguh jati diri kedaerahan; dan
3. c.sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah dalam bingkai keIndonesiaan.
(4)Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
1. a.sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat Daerah;
2. b.bahasa media massa lokal; 5
3. c.sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
4. d.sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.
(5)Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki unsur-unsur fonem, morfem, kata, kalimat, wacana, kaidah tata tulis, tata bahasa, tingkat tutur, varian, dialek, dan makna yang berada di daerah sesuai perkembangan zaman.

BAB IV

PENGGUNAAN BAHASA DAERAH

Pasal 7

(1)Bahasa Daerah digunakan untuk :
1. a.komunikasi dalam keluarga dan masyarakat;
2. b.kegiatan keagamaan, adat istiadat, hukum adat, sejarah, dan kesenian berbasis Bahasa Daerah;
3. c.sarana komunikasi pada instansi Pemerintah Daerah pada waktu dan keadaan tertentu; dan
4. d.bahasa media massa di daerah;
(2)Selain digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat menjadi pendamping bahasa Indonesia untuk :
1. a.bahasa pengantar dan pembelajaran pada pendidikan dasar; dan
2. b.batas administratif, bangunan, jalan, dan organisasi.

BAB V

PENGELOLAAN BAHASA DAERAH

Pasal 8

Pengelolaan Bahasa Daerah meliputi :

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pengawasan; dan
d.evaluasi.

Pasal 9

(1)Perencanaan pengelolaan Bahasa Daerah berdasarkan pada situasi dan kondisi bahasa pada setiap wilayah di Daerah.
(2)Perencanaan pengelolaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 6
(3)Penyusunan perencanaan pengelolaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.inventarisasi kondisi dan situasi Bahasa Daerah;
2. b.identifikasi; dan
3. c.penelitian.

Pasal 10

Pelaksanaan pengelolaan Bahasa Daerah mencakup kegiatan pelindungan, pembinaan, penerapan, dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pelindungan, pembinaan, dan pengembangan Bahasa Daerah.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2014