DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2014

Nomor: 57
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA, SERTA PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
2.Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
3.Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
4.Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
7.Sastra Indonesia adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa Indonesia, tinjauan kritis atas karya sastra dalam Bahasa Indonesia, atau tinjauan kritis atas karya sastra Indonesia.
8.Sastra . . .
8.Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra daerah.
9.Media Massa adalah sarana informasi dan komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain.
10.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a.pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah;
b.pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Sastra Indonesia dan Sastra Daerah;
c.penyediaan . . .
c.penyediaan fasilitas bagi warga negara Indonesia dalam meningkatkan kompetensi berbahasa asing; dan
d.peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Pasal 3

Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra dilakukan sesuai dengan:

a.perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
b.kondisi politik, ekonomi, dan sosial; dan
c.keberagaman budaya bangsa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA

Pasal 4

(1)Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.
(2)Bahasa-bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing berkedudukan sebagai Bahasa Daerah.
(3)Bahasa-bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah berkedudukan sebagai Bahasa Asing.

Pasal 5

(1)Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai:
1. a.jati diri bangsa;
2. b.kebanggaan nasional;
3. c.sarana pemersatu berbagai suku bangsa; dan
4. d.sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
(2)Bahasa . . .
(2)Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai:
1. a.bahasa resmi kenegaraan;
2. b.bahasa pengantar pendidikan;
3. c.sarana komunikasi tingkat nasional;
4. d.sarana pengembangan kebudayaan nasional;
5. e.sarana transaksi dan dokumentasi niaga;
6. f.sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni; dan
7. g.bahasa Media Massa.

Pasal 6

(1)Bahasa Daerah berfungsi sebagai:
1. a.pembentuk kepribadian suku bangsa;
2. b.peneguh jati diri kedaerahan; dan
3. c.sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.
(2)Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
1. a.sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
2. b.bahasa Media Massa lokal;
3. c.sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
4. d.sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

Pasal 7

Bahasa Asing berfungsi sebagai:

a.sarana pendukung komunikasi antarbangsa;
b.sarana pendukung penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
c.sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

BAB III

KEWENANGAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

Pasal 8

(1)Pemerintah melaksanakan:
1. a.penyusunan kebijakan nasional Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia;
2. b.Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia; dan
3. c.fasilitasi yang diperlukan untuk Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyusunan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan.
(3)Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan:
1. a.Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah; dan
2. b.pemberian dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia.
(3)Pemerintah . . .
(3)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan Badan.
(4)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
1. a.penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah;
2. b.penyiapan sumber daya; dan
3. c.fasilitasi lain yang diperlukan untuk Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia.

BAB IV

PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

Pasal 10

(1)Pengembangan Bahasa dilakukan terhadap bahasa yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua ranah.
(2)Pengembangan Sastra dilakukan terhadap sastra yang bermutu dan bernilai luhur.

Pasal 11

(1)Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan untuk:
1. a.memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara; dan
2. b.meningkatkan . . .
3. b.meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
(2)Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan melalui:
1. a.penelitian kebahasaan;
2. b.pengayaan kosakata;
3. c.pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
4. d.penyusunan bahan ajar;
5. e.penyusunan alat uji kemahiran berbahasa;
6. f.penerjemahan; dan
7. g.publikasi hasil Pengembangan Bahasa Indonesia.
(3)Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembakuan dan kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA, SERTA PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
2.Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
3.Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
4.Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
7.Sastra Indonesia adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa Indonesia, tinjauan kritis atas karya sastra dalam Bahasa Indonesia, atau tinjauan kritis atas karya sastra Indonesia.
8.Sastra . . .
8.Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra daerah.
9.Media Massa adalah sarana informasi dan komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain.
10.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a.pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah;
b.pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Sastra Indonesia dan Sastra Daerah;
c.penyediaan . . .
c.penyediaan fasilitas bagi warga negara Indonesia dalam meningkatkan kompetensi berbahasa asing; dan
d.peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Pasal 3

Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra dilakukan sesuai dengan:

a.perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
b.kondisi politik, ekonomi, dan sosial; dan
c.keberagaman budaya bangsa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA

Pasal 4

(1)Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.
(2)Bahasa-bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing berkedudukan sebagai Bahasa Daerah.
(3)Bahasa-bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah berkedudukan sebagai Bahasa Asing.

Pasal 5

(1)Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai:
1. a.jati diri bangsa;
2. b.kebanggaan nasional;
3. c.sarana pemersatu berbagai suku bangsa; dan
4. d.sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
(2)Bahasa . . .
(2)Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai:
1. a.bahasa resmi kenegaraan;
2. b.bahasa pengantar pendidikan;
3. c.sarana komunikasi tingkat nasional;
4. d.sarana pengembangan kebudayaan nasional;
5. e.sarana transaksi dan dokumentasi niaga;
6. f.sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni; dan
7. g.bahasa Media Massa.

Pasal 6

(1)Bahasa Daerah berfungsi sebagai:
1. a.pembentuk kepribadian suku bangsa;
2. b.peneguh jati diri kedaerahan; dan
3. c.sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.
(2)Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
1. a.sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
2. b.bahasa Media Massa lokal;
3. c.sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
4. d.sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

Pasal 7

Bahasa Asing berfungsi sebagai:

a.sarana pendukung komunikasi antarbangsa;
b.sarana pendukung penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
c.sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

BAB III

KEWENANGAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

Pasal 8

(1)Pemerintah melaksanakan:
1. a.penyusunan kebijakan nasional Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia;
2. b.Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia; dan
3. c.fasilitasi yang diperlukan untuk Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyusunan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan.
(3)Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan:
1. a.Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah; dan
2. b.pemberian dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia.
(3)Pemerintah . . .
(3)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan Badan.
(4)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
1. a.penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah;
2. b.penyiapan sumber daya; dan
3. c.fasilitasi lain yang diperlukan untuk Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia.

BAB IV

PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

Pasal 10

(1)Pengembangan Bahasa dilakukan terhadap bahasa yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua ranah.
(2)Pengembangan Sastra dilakukan terhadap sastra yang bermutu dan bernilai luhur.

Pasal 11

(1)Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan untuk:
1. a.memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara; dan
2. b.meningkatkan . . .
3. b.meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
(2)Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan melalui:
1. a.penelitian kebahasaan;
2. b.pengayaan kosakata;
3. c.pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
4. d.penyusunan bahan ajar;
5. e.penyusunan alat uji kemahiran berbahasa;
6. f.penerjemahan; dan
7. g.publikasi hasil Pengembangan Bahasa Indonesia.
(3)Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembakuan dan kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2024