(1)Modal dasar PD. Serba Usaha sebesar Rp 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah).
(2)Modal Dasar Perusahaan Daerah Serba Usaha berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(3)Modal PD. Serba Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(4)Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi maka daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)Penambahan modal dapat berasal dari akumulasi keuntungan yang disisihkan.
(6)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(7)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 5 Oktober 2017 BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap pada tanggal 5 Oktober 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP KEPALA BAPPELITBANGDA, ttd FARID MA'RUF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH ( 8 /TAHUN 2017). 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SERBA USAHA KABUPATEN CILACAP I. UMUM Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Daerah membentuk Perusahaan Daerah yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu dan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap. Dalam pelaksanaannya terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap dimaksu d membatasi ruang gerak fiskal Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam membiayai program dan kegiatan di APBD terkait defisit dalam APBD, khususnya berkaitan dengan besarnya modal dasar dan jenis usaha dalam pendirian perusahaan daerah dimaksud. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK/03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan bahwa dalam hal Badan Hukum Indonesia diajukan sebagai calon Pemegang Saham Pengendali BPR, maka Badan Hukum dimaksud harus telah beroperasi paling sedikit selama 2 (dua) tahun pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip. Bahwa berdasarkan bertimbangan tersebut maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap perlu dilakukan perubahan dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I