DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pendirian; Jangka Waktu Pendirian; Jenis Usaha; Modal; Struktur Organisasi; Tunjangan dan Uang Balas Jasa; Unit Usaha; Rencana Kerja dan Anggaran; Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan; Penetapan dan Pembagian Laba; Pembinaan; Pembubaran; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dalam mengembangkan perekonomian daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah daerah membentuk Perusahaan Daerah yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24 Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
12.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP Dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SERBA USAHA KABUPATEN CILACAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Cilacap.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
5.Perusahaan Daerah Serba Usaha Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut PD. Serba Usaha adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, jasa dan bidang usaha lain.
6.Direksi adalah Direksi PD. Serba Usaha.
7.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Serba Usaha.
8.Pegawai adalah Karyawan PD. Serba Usaha.
9.Uang Balas Jasa yang selanjutnya disingkat UBJ adalah Pesangon bagi Karyawan PD. Serba Usaha.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk badan hukum dengan nama Perusahaan Daerah Serba Usaha.

Pasal 3

(1)PD. Serba Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibu Kota Kabupaten Cilacap.
(2)PD. Serba Usaha dapat membuka kantor cabang/unit-unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 4

PD. Serba Usaha didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB IV

JENIS USAHA

Pasal 5

(1)PD. Serba Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai jenis usaha di bidang:
1. a.jasa keuangan;
2. b.perdagangan;
3. c.pertanian; dan
4. d.bidang usaha lainnya.
(2)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
(3)Untuk menunjang jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga. 5

BAB V

MODAL

Pasal 6

(1)Modal Dasar PD. Serba Usaha sebesar Rp. 53.000.000.000,- (Lima Puluh Tiga Miliar) rupiah.
(2)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah.
(3)Modal PD. Serba Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(4)Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Daerah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
(5)Penambahan modal dapat berasal dari akumulasi keuntungan yang disisihkan.

BAB VI

STUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

Pengurus PD Serba Usaha terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Pasal 8

(1)Untuk melakukan pengawasan terhadap PD. Serba Usaha Bupati membentuk Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

(1)Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2)Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3)Anggota Dewan Pengawas terdiri atas 3 (tiga) orang.
(4)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) salah seorang diangkat sebagai Ketua, dalam rapat Dewan Pengawas.
(5)Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

Anggota Dewan Pengawas PD. Serba Usaha dilarang:

a.Melakukan kegiatan yang merugikan PD. Serba Usaha;
b.menjabat sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain; 6
c.mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik sedarah maupun semenda, dengan sesama anggota Dewan Pengawas dan Direksi maupun dengan Manager Unit.
d.menjadi pengurus Partai Politik.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2017