DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Januari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penyelenggaraan Ketenagakerjaan , Aparatur Pelaksana, Pelatihan Dan Pemegangan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja,Norma Kerja, Keselematan Dan Kesehatan Kerja, Pembiayaan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan , Retribusi Perpanjang Izin Memperkerjakan, Ketentuan Penyidik, Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketenagakerjaan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta untuk mendorong perkembangan perekonomian dan investasi di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Consering Minimum Age For Adminsion to Employment (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan berkerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Serta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
12.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356); 3
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 4 Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
25.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
26.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
27.Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja;
28.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 88 Concerning The Organization Of the Employment Service (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-37/MEN/XII/2006 tentang tata cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta;
31.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
32.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon 5 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010, Seri D.1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN RETRIBUSI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Cirebon;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon;
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon;
7.Perusahaan adalah :

a.Setiap bentuk usaha berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurusan dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 8.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat; 6
2. 9.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja;
3. 10.Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari :
a.Penyandang cacat fisik
b.Penyandang cacat mental
c.Penyandang cacat fisik dan mental.
1. 11.Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
2. 12.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pejabat yang ditunjuk;
3. 13.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja asing;
4. 14.Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
5. 15.Retribusi perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing;
6. 16.Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
7. 17.Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau, imbalan dalam bentuk lain;
8. 18.Pengguna jasa adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha berbentuk Badan Hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja;
9. 19.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
10. 20.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten/ kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi. 7
11. 21.Antar Kerja Antar Daerah adalah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah Penempatan tenaga kerja antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia;
12. 22.Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah Penempatan tenaga kerja di luar negeri;
13. 23.Bursa Kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan Antar Kerja;
14. 24.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah bursa kerja yang berada di satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja di daerah:
15. 25.Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi tenaga kerja;
16. 26.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
17. 27.Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat CTKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat- syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon;
18. 28.Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Cirebon atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga;
19. 29.Pengantar kerja adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional;
20. 30.Instruktur adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu;
21. 31.Lembaga pelatihan kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga penyelenggaraan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
22. 32.Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja sesuai dengan jenjang dan kualitas jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun informal; 8
23. 33.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang atau jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu;
24. 34.Sertifikat pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atau jenis dan tingkat keterampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan;
25. 35.Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja / buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
26. 36.Lembaga kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di Instansi yang bertanggungjawab di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
27. 37.Lembaga Kerjasama Tripartit yang selanjutnya disingkat LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh;
28. 38.Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh kamar dagang dan industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan;
29. 39.Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya;
30. 40.Dewan pengupahan adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit;
31. 41.Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;
32. 42.Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial; 9
33. 43.Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral;
34. 44.Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah Pegawai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;
35. 45.Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/ buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral;
36. 46.Konsiliator hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang yang lebih yang memenuhi syarat- syarat sebagai konsiliator yang ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ buruh hanya dalam satu perusahaan;
37. 47.Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final;
38. 48.Arbiter Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/ buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final;
39. 49.Pengadilan Hubungan Industrial selanjutnya disingkat PHI adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan 10 Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;
40. 50.Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dilayani oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
41. 51.Anak adalah setiap orang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;
42. 52.Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan.
43. 53.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai pengganti imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau yang telah dilakukan;
44. 54.Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disebut UMK adalah upah minimum yang berlaku di Kabupaten Cirebon;
45. 55.Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas tenaga kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat;
46. 56.Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan pemberi kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak;
47. 57.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tertib perusahaan;
48. 58.Perjanjian Kerja Bersama adalah peraturan yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja yang tercatat dalam instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau beberapa pengusaha atau beberapa perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;
49. 59.Pemutusan Hubungan Kerja selanjutnya disebut PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha; 11
50. 60.Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
51. 61.Ahli Keselamatan Kerja adalah Pegawai teknis berkeahlian khusus dari luar Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengawasi ditaatinya undang-undang Keselamatan Kerja;
52. 62.Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan, pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan;
53. 63.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disebut dengan PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan Penempatan TKI di luar negeri;
54. 64.Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
55. 65.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhdap pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, penyaluran dan penempatan serta pembinaan dan perlindungan tenaga kerja di daerah.
(2)Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan untuk :
1. a.memberikan pembinaan, penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;
2. b.memberikan kepastian hukum terhadap terciptanya iklim usaha yang kondusif. 12

BAB III

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan bertugas:
1. a.melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah;
2. b.melaksanakan sistem informasi ketenagakerjaan;
3. c.melaksanakan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
4. d.melaksanakan penyaluran, penempatan dan perluasan kerja;
5. e.melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
6. f.melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan;
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban membuat perencanaan pembiayaan dan ketenagakerjaan di daerah secara periodik.

BAB IV

APARATUR PELAKSANA

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan pendidikan dan/atau pelatihan teknis dibidang ketenagakerjaan meliputi : instruktur pelatihan kerja, pengantar kerja, mediator hubungan industrial, dan pengawas ketenagakerjaan.
(2)Calon peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan menduduki jabatan fungsional dan telah memenuhi kriteria serta persyaratan yang ditentukan sesuai bidang masing-masing.

Pasal 5

(1)Bupati berwenang untuk mengangkat, membina, dan memberhentikan pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 13

BAB V

PELATIHAN DAN PEMAGANGAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan pelatihan dan pemagangan, sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan dan/ atau kebutuhan masyarakat;
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Setiap penyelenggara pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan wajib memiliki ijin dari Dinas.
(2)Prosedur dan persyaratan memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Lembaga Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) wajib menjaga kualitas dalam setiap penyelenggaraan pelatihan dan/atau pemagangan.
(2)Lembaga Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan surat tanda kelulusan atau sertifikasi kepada peserta pelatihan dan/atau pemagangan.
(3)Lembaga Pelatihan Kerja wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas.
(4)Lembaga penyelenggara Pelatihan Kerja wajib memiliki sarana dan prasarana.
(5)Lembaga penyeleggara pelatihan kerja wajib memiliki modul atau kurikulum sesuai dengan standar kebutuhan industri dan pasar kerja.

Pasal 9

(1)Pengusaha bertanggungjawab atas peningkatan dan/atau pegembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
(2)Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan.
(3)Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 14

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar