Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2022
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 27
Ringkasan
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.
menetapkan Peraturan Daerah ten tang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan Retribusi Izin Kerja Asing sudah tidak tentang Ketenagakerjaan Mempekerjakan Tenaga Kabupaten Cirebon semakin meningkat dan menjadi salah satu potensi daerah yang dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akun tabili tas;
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENCIREBON dan BUPATICIREBON Dengan Persetujuan Bersama Menetapkan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
BABII NAMA,OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan. 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang berupa surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada kementerian yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan melaluiTKAOnline. 18.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRDadalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan Zatau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLBadalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
BABIV CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Pasal 5 Retribusi Penggunaan TKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. BAB III GOLONGANRETRIBUSI Pasal 4
BAB III
Pasa18 (1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKA yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi penggunaan TKA. (2)Besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US$ 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan, per bulan, per orang untuk setiap TKA. (3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD. (4)Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan Pengesahan RPTKA perpanjangan. (5)Pemberi KerjaTKAyang mempekerjakan TKAkurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Penggunaan TKAsebesar 1 (satu) bulan penuh. BABVI STRUKTURDANBESARNYATARIFRETRIBUSI menutup seluruh biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKAperpanjangan. (2)Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
(1)Setiap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib membayar Retribusi Penggunaan TKA. BABIX TATACARAPEMBAYARAN RETRIBUSIPENGGUNAANTENAGAKERJAASING Pasal 11 (1)Masa Retribusi Penggunaan TKA adalah sesuai jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Pengesahan RPTKA perpanjangan. (2)Saat Retribusi Penggunaan TKA terutang adalah pada saat penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKAsebagai SKRD. BABVIII MASARETRIBUSIDANSAATRETRIBUSITERUTANG Pasal 10 Retribusi Penggunaan TKA yang terutang dipungut di wilayah Daerah. BABVII WILAYAHPEMUNGUTAN Pasal 9 (1)Tarif Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)tahun sekali. (2)Peninjauan tarif Retribusi Penggunaan TKAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3)Penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Surat peringatan danjatau surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi. (2)Penerbitan surat peringatan dan/ atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 7 (tujuh) BABX PENAGIHAN Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi Penggunaan TKAdiatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi secara lunasy sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan validasi pembayaran DKPTKA oleh Pejabat pada Dinas sesuai dengan kewenangannya melalui TKAonline.
(1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi PTKA,kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Penggunaan TKA. (2)Kedaluwarsa penagihan Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tertangguh apabila:
(3)Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut. (4)Pengakuan utang Retribusi Penggunaan TKA secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Penggunaan TKAdan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. BABXI KEDALUWARSAPENAGIHAN hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRDdan STRD. (3)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat peringatan danj'atau surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. (4)Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan Retribusi Penggunaan TKA menurut Peraturan Daerah ini. (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat peringatan dari/atau surat teguran dan tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BABXIII KEBERATAN
BABXII PENGHAPUSANPIUTANG RETRIBUSIPENGGUNAANTENAGAKERJA ASING
(1)Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Penggunaan TKAatas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi terhadap hal tertentu. (2)Keringanan dan pengurangan Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. (3)Pembebasan Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi. (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi BABXIV KERINGANAN,PENGURANGAN,DANPEMBEBASAN RETRIBUSIPENGGUNAANTENAGAKERJAASING Pasal 19 (1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA dikembalikan dengan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. (4)Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan Bupati tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. (5)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung danfatau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
(5)Apabila setelah lewat 6 (enam) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau pembatalan ketetapan Retribusi Penggunaan TKA dianggap diterima. BABXV PEMBETULAN,PEMBATALAN,PENGURANGANKETETAPAN, PENGHAPUSANATAUPENGURANGANSANKSI ADMINISTRATIF Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)