DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Agustus 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cirebon

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang SALINAN 2 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 9, Seri C.3);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi 3 Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 9, Seri C.3), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 9 dan angka 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

5.Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
9.Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja ditingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
22.Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
2.Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari PNS yang memenuhi syarat.

3.Ketentuan Pasal 45 ayat (2) ditambah 4 (empat) huruf, yang berbunyi sebagai berikut : bb. Sidik jari; cc. Iris mata; dd. Tanda tangan; dan ee. Elemen data lainnya yang merupakan ciri khas seseorang.
4.Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 45a, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 45a Selain data kependudukan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat juga digunakan untuk semua keperluan, adalah data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :

a.Pelayanan publik;
b.Perencanaan pembangunan;
c.Alokasi anggaran;
d.Pembangunan demokrasi; dan
e.Penegakan hukum dan pencegahan kriminal. 4
1. 5.Ketentuan Pasal 54 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2)Dihapus;

6.Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1)KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan RI, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, Nama, Tempat tanggal lahir, Laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas photo, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
(3)Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
(4)KTP-el untuk :
1. a.Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup;
2. b.Orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
(5)Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Camat atau Lurah/ Kuwu paling lambat 14 hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab rusak/ hilang.

7.Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas tempat penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatat sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan akta kelahiran.

8.Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dilaksanakan setelah mendapat keputusan Kepala Dinas. 5
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, secara teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 71 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

(1)Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang- undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas di tempat penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

10.Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

(1)Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

(1)Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibunya dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
(2)Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. 6

12.Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga didomisili penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatat sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
(3)Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
(4)Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5)Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

13.Ketentuan Pasal 105 ayat (1), ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

(1)Setiap penduduk yang mengajukan penerbitan KK yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 10.000,00 dan WNA sebesar Rp 100.000,00.
(2)Setiap penduduk yang mengajukan permohonan baru dan perpanjangan KTP yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan denda untuk WNI sebesar Rp 10.000,00 dan WNA sebesar Rp 100.000,00.

14.Semua Ketentuan-ketentuan yang menyebutkan nomenklatur UPTD yang tercantum diatur dalam Bab, Pasal dan ayat pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diubah menjadi UPT Instansi Pelaksana.
15.Semua Ketentuan-ketentuan yang menyebutkan nomenklatur KTP yang tercantum diatur dalam Bab, Pasal dan ayat pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diubah menjadi KTP-el. 7 Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber Pada tanggal 6 Agustus 2014 BUPATI CIREBON, TTD SUNJAYA PURWADISASTRA Diundangkan di Sumber pada tanggal 7 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, TTD DUDUNG MULYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E.1 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum H.Uus Heriyadi,SH.CN NIP. 19590511 199103 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT : (86/2014)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 21

Pasal 55

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 71

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 105

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 21

Pasal 55

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 71

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 105

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017