DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 3, Seri E.1);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 3 Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2015 NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
17.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kuwu dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kuwu dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pemilihan Kuwu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(2)Pemilihan Kuwu dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama di seluruh desa pada seluruh wilayah kabupaten.
(3)Pemilihan Kuwu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(4)Pemilihan Kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kuwu di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; 4
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kuwu.
(5)Pemilihan Kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada setiap tahun gasal.
(6)Dalam hal terdapat kebijakan lain dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemilihan Kuwu serentak di tahun gasal, maka dapat dilaksanakan pada tahun genap.
(7)Jadwal tahapan dan daftar nama desa yang akan melaksanakan pemilihan Kuwu serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(8)Pemilihan Kuwu dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, penetapan pemilih, pemungutan suara dan penetapan calon Kuwu terpilih.

3.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(2)Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
(3)Tim Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur DPRD, Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Instansi yang menangani kesatuan bangsa dan politik, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tim Pengawas Tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang:

a.melakukan fasilitasi, pembinaan dan advokasi kepada Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
b.melaksanakan pengawasan tahapan pelaksanaan pemilihan Kuwu;
c.menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dan penanganan pengaduan dari Tim Pengawas Tingkat Kecamatan yang belum terselesaikan di tingkat kecamatan;
d.membantu Bupati dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan tahapan pemilihan Kuwu tingkat kabupaten;
e.berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi dalam menyelesaikan permasalahan/pengaduan pemilihan Kuwu.
f.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati . 5
1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tim Pengawas Tingkat Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang:

a.melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilihan Kuwu sebagai dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya;
b.menerima, mengkaji dan menyelesaikan setiap laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kuwu yang disampaikan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dari masyarakat;
c.melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu atau Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dalam menangani pengaduan atau penyelesaian permasalahan;
d.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Fasilitasi dan Ketua Tim Pengawas Tingkat Kabupaten.
1. 6.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Calon Kuwu wajib memenuhi persyaratan :
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.sehat jasmani dan rohani;
12. l.tidak pernah menjabat sebagai Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 6
13. m.Pernyataan bersedia berdomisili dan bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih sebagai Kuwu.
  1. 7.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Daftar Pemilih disusun berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir dari KPU dan data penduduk desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa setempat berdasarkan buku induk kependudukan.
(2)Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi bersama oleh Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan.

8.Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, sehinggga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(4)Dana bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kuwu di luar komponen yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan tidak membebankan kepada calon Kuwu.

9.Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(3)Surat suara dianggap sah, apabila :
1. a.surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan dicap;
2. b.mencoblos dengan menggunakan alat yang disediakan oleh panitia;
3. c.tidak mencantumkan identitas pemilih atau membuat tanda lain ;
4. d.tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
5. e.tanda coblos terdapat di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
6. f.terdapat tanda coblos di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan tanda coblos tersebut menembus surat suara dan tidak mengenai kotak segi empat calon lainnya;
7. g.tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
(4)Dihapus. 7

10.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan secara tertulis oleh calon Kuwu kepada Bupati dengan tembusan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
(2)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
(3)Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kuwu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mengandung unsur pidana, Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan keberatan hasil pemilihan Kuwu.
(4)Bupati memutus perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu, Tim Pengawas dan DPRD.
(5)Penyelesaian keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kuwu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 3, Seri E.1);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 3 Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
17.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kuwu dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kuwu dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pemilihan Kuwu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(2)Pemilihan Kuwu dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama di seluruh desa pada seluruh wilayah kabupaten.
(3)Pemilihan Kuwu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(4)Pemilihan Kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kuwu di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; 4
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kuwu.
(5)Pemilihan Kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada setiap tahun gasal.
(6)Dalam hal terdapat kebijakan lain dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemilihan Kuwu serentak di tahun gasal, maka dapat dilaksanakan pada tahun genap.
(7)Jadwal tahapan dan daftar nama desa yang akan melaksanakan pemilihan Kuwu serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(8)Pemilihan Kuwu dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, penetapan pemilih, pemungutan suara dan penetapan calon Kuwu terpilih.

3.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(2)Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
(3)Tim Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur DPRD, Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Instansi yang menangani kesatuan bangsa dan politik, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tim Pengawas Tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang:

a.melakukan fasilitasi, pembinaan dan advokasi kepada Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
b.melaksanakan pengawasan tahapan pelaksanaan pemilihan Kuwu;
c.menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dan penanganan pengaduan dari Tim Pengawas Tingkat Kecamatan yang belum terselesaikan di tingkat kecamatan;
d.membantu Bupati dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan tahapan pemilihan Kuwu tingkat kabupaten;
e.berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi dalam menyelesaikan permasalahan/pengaduan pemilihan Kuwu.
f.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati . 5
1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tim Pengawas Tingkat Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang:

a.melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilihan Kuwu sebagai dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya;
b.menerima, mengkaji dan menyelesaikan setiap laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kuwu yang disampaikan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dari masyarakat;
c.melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu atau Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dalam menangani pengaduan atau penyelesaian permasalahan;
d.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Fasilitasi dan Ketua Tim Pengawas Tingkat Kabupaten.
1. 6.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Calon Kuwu wajib memenuhi persyaratan :
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.sehat jasmani dan rohani;
12. l.tidak pernah menjabat sebagai Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 6
13. m.Pernyataan bersedia berdomisili dan bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih sebagai Kuwu.
  1. 7.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Daftar Pemilih disusun berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir dari KPU dan data penduduk desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa setempat berdasarkan buku induk kependudukan.
(2)Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi bersama oleh Pemerintah Desa dan Panitia Pemilihan.

8.Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, sehinggga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(4)Dana bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kuwu di luar komponen yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan tidak membebankan kepada calon Kuwu.

9.Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(3)Surat suara dianggap sah, apabila :
1. a.surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan dicap;
2. b.mencoblos dengan menggunakan alat yang disediakan oleh panitia;
3. c.tidak mencantumkan identitas pemilih atau membuat tanda lain ;
4. d.tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
5. e.tanda coblos terdapat di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
6. f.terdapat tanda coblos di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan tanda coblos tersebut menembus surat suara dan tidak mengenai kotak segi empat calon lainnya;
7. g.tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
(4)Dihapus. 7

10.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan secara tertulis oleh calon Kuwu kepada Bupati dengan tembusan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
(2)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
(3)Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kuwu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mengandung unsur pidana, Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan keberatan hasil pemilihan Kuwu.
(4)Bupati memutus perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu, Tim Pengawas dan DPRD.
(5)Penyelesaian keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kuwu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 19

Pasal 28

Pasal 31

Pasal 39

Dasar hukum (22)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 12 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 19

Pasal 28

Pasal 31

Pasal 39

Dasar hukum (22)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 12 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2018