Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Urusan Pemerintahan Konkuren 3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 4. Ketentuan Lain-Lain 5. Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Mengingat:1.Undang-UndangNomor14 Tahun 1950tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat(Berita Negara Tanggal8Agustus 1950)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-UndangNomor14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968Nomor31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2.Undang-UndangNomor12Tahun 2011tentangPembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2011Nomor 12,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5234); 3.Undang-UndangNomor23Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor244, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimanatelahbeberapakali diubah,terakhir denganUndang-UndangNomor9Tahun 2015tentang PerubahanKeduaAtas Undang-undangNomor23 Tahun 2014tentangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015Nomor58,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5679); 4.Undang-UndangNomor30Tahun2014tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014 Nomor165,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesia Nomor5601); 5.PeraturanPemerintahNomor79Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor165,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4593); 6.PeraturanPemerintahNomor19 Tahun2008tentang Kecamatan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor40,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4826);
Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren diprioritaskan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan yang dilaksanakan oleh Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama pemerintah daerah.
Hasil pemetaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dijadikan dasar dalam pembentukan kelembagaan daerah, perencanaan dan penganggaran.
BAB III
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan/Ketentuan lain yang berkaitan dengan:
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah dapat:
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Desa
Tata cara penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang akan diserahkan sebagai Penugasan dan Bantuan keuangan kepada Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
Dalam hal Pemerintah belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang-bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Daerah (Perda)