DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Tipelogi Perangkat Daerah 4. Pembentukan UPT 5. Staf Ahli 6. Jabatan Perangkat Daerah 7. Kelompok Jabatan Fungsional 8. Tata Kerja 9. Kepegawaian 10. Pembiayaan 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5.Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
6.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
7.Bupati adalah Bupati Cirebon;
8.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
9.DPRD adalah DPRD Kabupaten Cirebon;
10.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
11.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
12.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon;
13.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon
14.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Cirebon;
15.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
16.Dinas Ketenteraman dan Ketertiban umum yang selanjutnya disebut Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat Satpol PP;
17.Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
18.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat;
19.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas atau badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas atau Badan;
20.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya 3 dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas/ Badan Daerah; 21.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat; 22.Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi- fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat; 23.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
(2)Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD Tipe A;
3. c.Inspektorat Tipe A;
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, terdiri atas :
  1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan urusan Pertanahan;
  5. 5.Dinas Pemadam Kebakaran Tipe C untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Kebakaran;
  6. 6.Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A melaksanakan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketertiban dan ketentraman;
  7. 7.Dinas Sosial Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
  8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga keija dan urusan transmigrasi;
  9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan; 4
  10. 10.Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
  11. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  13. 13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi,usaha kecil dan menengah;
  14. 14.Dinas Perhubungan Tipe B untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  15. 15.Dinas Komunikasi dan informatika Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian;
  16. 16.Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, urusan Pariwisata dan urusan kepemudaan dan olahraga;
  17. 17.Dinas Pertanian Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
  18. 18.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
  19. 19.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan Perindustrian;
  20. 20.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan Perpustakaan;
  21. 21.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
  22. 22.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. e.Badan Daerah, terdiri atas :
  1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A untuk melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A untuk melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 5
  3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  4. 4.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B untuk melaksanakan fungsi penunjang perpajakan.
6. f.Kecamatan terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Aijawinangun Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Waled Tipe A;
  3. 3.Kecamatan Ciledug Tipe A;
  4. 4.Kecamatan Pasaleman Tipe A;
  5. 5.Kecamatan Karangwareng Tipe A;
  6. 6.Kecamatan Karang Sembung Tipe A;
  7. 7.Kecamatan Lemahabang Tipe A;
  8. 8.Kecamatan Susukan Lebak Tipe A;
  9. 9.Kecamatan Pabuaran Tipe A;
  10. 10.Kecamatan Babakan Tipe A;
  11. 11.Kecamatan Pabedilan Tipe A;
  12. 12.Kecamatan Losari Tipe A;
  13. 13.Kecamatan Astanajapura Tipe A;
  14. 14.Kecamatan Pangenan Tipe A;
  15. 15.Kecamatan Mundu Tipe A;
  16. 16.Kecamatan Gebang Tipe A;
  17. 17.Kecamatan Beber Tipe A;
  18. 18.Kecamatan Greged Tipe A;
  19. 19.Kecamatan Sedong Tipe A;
  20. 20.Kecamatan Talun Tipe A;
  21. 21.Kecamatan Sumber Tipe A;
  22. 22.Kecamatan Depok Tipe A;
  23. 23.Kecamatan Dukupuntang Tipe A;
  24. 24.Kecamatan Plumbon Tipe A;
  25. 25.Kecamatan Palimanan Tipe A;
  26. 26.Kecamatan Gempol Tipe A;
  27. 27.Kecamatan Ciwaringin Tipe A;
  28. 28.Kecamatan Weru Tipe A;
  29. 29.Kecamatan Plered Tipe A;
  30. 30.Kecamatan Jamblang Tipe A;
  31. 31.Kecamatan Klangenan Tipe A;
  32. 32.Kecamatan Suranenggala Tipe A;
  33. 33.Kecamatan Kedawung Tipe A;
  34. 34.Kecamatan Tengah Tani Tipe A;
  35. 35.Kecamatan Gunungjati Tipe A;
  36. 36.Kecamatan Kapetakan Tipe A;
  37. 37.Kecamatan Gegesik Tipe A;
  38. 38.Kecamatan Panguragan Tipe A;
  39. 39.Kecamatan Kaliwedi Tipe A;
  40. 40.Kecamatan Susukan Tipe A. 6 Pasal 3
(1)PadakecamatansebagaimanadimaksuddalamPasal2ayat(2)huruff terdapatkelurahan sebagaiperangkat kecamatan.
(2)Dalamhalterdapat pembentukan kecamatanbaruselain sebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(2)huruffdiaturmelaluiperaturandaerah tersendiri.

Pasal 4

Ketentuanlebihlanjutmengenai kedudukan,susunanorganisasi,tugasdan fungsi,sertatata keijaPerangkat Daerahdanunitkerja di bawahnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal2dan Pasal3ayat(1),ditetapkanlebih lanjut denganPeraturanBupati.

(1)Tipelogiperangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan hasilpemetaanurusanpemerintahan.
(2)TipelogiSekretariat Daerah,SekretariatDPRD,dan Inspektorat,serta fungsipenunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaandan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungannilaivariabel sebagai berikut:
1. a.TipeAapabilahasil perhitungannilai variabel lebihdari 800(delapan ratus); b.Tipe Bapabila hasilperhitungan nilai variabellebihdari 600(enam ratus)sampai dengan800(delapanratus);dan c.Tipe Capabila hasil perhitungan nilai variabelkurang dariatausama dengan 600(enam ratus).
(3)Tipelogidinas dan badan ditetapkan berdasarkanhasilperhitungannilai variabel sebagaiberikut: a.TipeAapabila hasil perhitungannilai variabellebihdari 800(delapan ratus); b.Tipe Bapabila hasil perhitungan nilai variabel lebihdari 600(enam ratus)sampai dengan 800(delapanratus);dan
1. c.Tipe Capabila hasil perhitungan nilai variabel lebihdari 400(empat ratus)sampai dengan 600(enamratus).
(4)TipelogiKecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:
1. a.TipeAapabila hasil perhitungan nilai variabel lebihdari 600(enam ratus); dan
2. b.Tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600(enam ratus). 7

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan sebagian tugas/ kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT :
1. a.di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
2. b.di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal.
(3)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(4)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(5)Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(6)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kineija rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 8

(1)Kepala UPT Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(2)Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(3)Penyesuaian pengisian jabatan Kepala UPT Rumah Sakit Daerah dan Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beijumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(5)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/ tata usaha pada Sekretariat Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Staf Ahli diatur melalui Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 9 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 9 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017