Ketentuanlebihlanjutmengenai kedudukan,susunanorganisasi,tugasdan fungsi,sertatata keijaPerangkat Daerahdanunitkerja di bawahnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal2dan Pasal3ayat(1),ditetapkanlebih lanjut denganPeraturanBupati. BAB III TIPELOGI PERANGKAT DAERAH Pasal 5 (1)Tipelogiperangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan hasilpemetaanurusanpemerintahan. (2)TipelogiSekretariat Daerah,SekretariatDPRD,dan Inspektorat,serta fungsipenunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaandan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungannilaivariabel sebagai berikut:
a.TipeAapabilahasil perhitungannilai variabel lebihdari 800(delapan ratus);
b.Tipe Bapabila hasilperhitungan nilai variabellebihdari 600(enam ratus)sampai dengan800(delapanratus);dan c.Tipe Capabila hasil perhitungan nilai variabelkurang dariatausama dengan 600(enam ratus). (3)Tipelogidinas dan badan ditetapkan berdasarkanhasilperhitungannilai variabel sebagaiberikut: a.TipeAapabila hasil perhitungannilai variabellebihdari 800(delapan ratus); b.Tipe Bapabila hasil perhitungan nilai variabel lebihdari 600(enam ratus)sampai dengan 800(delapanratus);dan
c.Tipe Capabila hasil perhitungan nilai variabel lebihdari 400(empat ratus)sampai dengan 600(enamratus).
(4)TipelogiKecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:
a.TipeAapabila hasil perhitungan nilai variabel lebihdari 600(enam ratus); dan
b.Tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600(enam ratus).
7 BAB IV PEMBENTUKAN UPT