Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. Ditetapkan di Sumber pada tanggal 1 Maret 2023 BUPATI CIREBON, TTD IMRON Diundangkan di Sumber pada tanggal 1 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, TTD HILMY RIVAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT (1/27/2023) Salnfan Sesuai,Dengan Aslinya /< Kepala Bg@én\fiukum S/ -~ \ ¥\ o V0 Pembina Tk/I NIP. 19771122 200501 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH LINGKUP URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.UMUM Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan-aturan pelaksanaannya telah ditetapkan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya mendelegasikan beberapa pengaturan mengenai desa kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk diatur secara lebih teknis, yaitu:
a.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
b.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); dan
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).
Dengan diundangkannya beberapa peraturan menteri tersebut menyebabkan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang materi muatannya berkaitan dengan peraturan menteri tersebut perlu dikaji dan disesuaikan, baik itu dengan dicabut maupun dengan dibentuk peraturan yang baru sesuai dengan delegasi atau kewenangan pemerintah daerah. II. PASAL DEMI PASAL