DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; ktr; pengendalian; satuan tugas penegak ktr; kewajiban dan larangan; pembinaan dan pengawasan; partisipasi masyarakat; ketentuan penutp;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang (I.embaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4.Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaluri Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044) ;
5.Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON dan BUPATI CIREB0N MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2.Bupati adalah Bupati cirebon.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR merupakan mangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalaam 8. 9. maupun luar ruangan dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektr.onik. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
10.Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak.
11.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi setiap pemeluk agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
13.Tempat kelja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka yang bergerak atau tetap, di nana tenaga kerja bekelja atau yang dimasuki tenaga kelja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.
15.Rokok elektronik merupakan hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan ecera.n yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
16.Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Cirebon yang terdiri atas unsur perangkat daerah di bidang kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta instansi terkait lainnya, yang bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok serta mengimplementasikan kebijakan KTR secara holistik di wilayah Kabupaten Cirebon. BAB 11 KTR

Pasal 2

KTR terdiri atas:

a.Fasilitas pelayanan Kesehatan;
b.Tempat proses Belajar Mengajar;
c.Tempat Anak Bermain;
d.Tempat Ibadah;
e.Angkutanumum;
f.TempatKerja; dan
1. 9.Tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.

Pasal 3

(1)Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Fhoses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
(2)Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan KTR yang bebas dari asap produk tembakau dan Rokok elektronik hingga batas terluar.

Pasal 4

(1)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Tempat Keria serta Tempat Umum dan Tempat Lainnya yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g wajib menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
(2)Kewajiban menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok pada Tempat Kerja serta Tempat Umum dan Tempat Lainnya yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikecualikan pada tempat yang bexpotensi menimbulkan bahaya Kesehatan dan keselamatan kelja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan:
1. a.ruangterbuka;
2. b.terpisah dari bangunan utama;
3. c.jauh dari lalu lalang orang; dan
4. d.jauh dari pintu keluar masuk.

Pasal 5

(1)Pelanggaran terhadap larangan menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok dan/atau kewajiban menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian kegiatan sementara;
4. d.penghentian kegiatan tetap;
5. e.penyitaan barang atau kendaraan;
6. f.pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
(2)Ketentuan mengenal tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB ILL

PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian promosi dan iklan produk tembakau dan rokok elektronik di Daerah pada:
1. a.tempat penjualan; dan
2. b.medialuarruang.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap:
1. a.setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perseorangan; dan
2. b.setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik yang memberikan bantuan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
(3)Setiap orang yang memproduksi dan latau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak menggunakan mama merek dagang dan logo produk tembakau dan rokok elektronik termasuk citra merek produk tembakau dan rokok elektronik; dan
2. b.tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
(4)Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perseorangan yang diliput media.
(5)Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat memberikan bantuan dalaln bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak menggunakan nana merek dagang dan logo produk tembakau dan rokok elektronik;
2. b.tidak bertujuan untuk mempromosikan produk C. tembakau dan rokok elektronik; tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, maupun hadiah produk tembakau dan rokok elektronik, atau produk terkait lainnya; tidak diliput dan dipublikasikan oleh media; dan tidak mengikutsertakan setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 8

(1)Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR di Daerah.
(2)Satuan tugas penegak KTR bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan KTR serta mengimplementaLsikan KTR secara holistik.
(3)Satuan tugas penegak KTR terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat serta Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
(4)Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas satuan tugas penegak KTR ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

(1)Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR wajib:
1. a.menerapkan dan mengimplementasikan KTR;
2. b.menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan / atau yang menjadi tanggungjawabnya;
3. c.memasang tanda dan pengumuman dilarang merokok di pintu masuk utama dan tempat- tempat yang dianggap perlu dan mudah dibaca; dan
4. d.melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan hasil pengawasan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(2)Setiap orang yang melakukan iklan produk Rokok pada tempat penjualan wajib memenuhi ketentuan:
1. a.tidak diletakkan pada pintu atau area masuk dan keluar, serta pada tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak;
2. b.mencantumkan peringatan kesehatan;
3. c.mencantumkan kalimat yang berbunyi: dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
4. d.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi Kesehatan;
5. e.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
6. f.tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik;
  1. 9.tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
7. h.tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
8. i.tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan/atau
9. j.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya berlaku bagi pasar swalayan modem. Setiap orang yang melakukan iklan produk Rokok pada media luar ruang wajib memenuhi ketentuan:
10. a.mencantumkan peringatan Kesehatan paling sedikit 150/o (lima belas persen) dari total luas iklan;
11. b.tidak diletakkan di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e;
12. c.tidak diletakkan dijalan utama atau protokol;
13. d.tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan Tempat Bermain Anak;
14. e.harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
15. f.mencantumkan kalimat yang berbunyi: dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
  1. 9.tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik;
16. h.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi Kesehatan; tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik; tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
17. k.tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hanil; I. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; in. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat; dan
(5)media iklan luar ruang berupa videotron hanya dapat ditayangkan pada pukul 22.00 sampal dengan pukul 05.00 waktu Indonesia barat.

Pasal 10

(1)Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:
1. a.menggunakan mesin layan diri;
2. b.kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
3. c.secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
4. d.dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
5. e.dalam radius 200 (dua ratus) meter dari Tempat Proses Belajar Mengajar dan Tempat Anak Bermain; dan
6. f.menggunakan jasa situs web aplikasi elektronik komersial dan media sosial.
(2)Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampakkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok, atau yang berhubungan dengan produk tembakau dan rokok elektronik serta segala bentuk informasi produk tembakau dan rokok elektronik dimedia cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial, iklan, atau membuat orang ingin merokok.
(3)Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik dilarang memberikan produk tembakau, rokok elektronik, dan/atau barang yang menyerupal produk tembakau dan rokok elektronik secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil.
(4)Setiap orang dilarang menyuruh atau memerintahkan untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 11

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penurunan iklan;
5. e.pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
6. f.denda administratif.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…