DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang meliputi Ketentuan Umum, Kewenangan, Hak Penyandang Disabilitas, Perencanaan, Pelaksanaan, Aksesbilitas, Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Partisipasi Masyarakat, Tim Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi, Insentif dan Disinsentif, Sumber Pendanaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
c.bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi ten tang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon perlu pengaturan yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; BUPATICIREBON, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PELINDUNGANDANPEMENUHANHAKPENYANDANGDISABILITAS TENTANG NOMOR2 TAHUN2024 PERATURANDAERAHKABUPATENCIREBON NOMOR2 TAHUN2024 LEMBARANDAERAHKABUPATENCIREBON SALINAN Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ten tang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 ten tang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Cirebon.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memrmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 1

Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPELINDUNGANDANPEMENUHAN HAKPENYANDANGDISABILITAS. MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENCIREBON dan BUPATICIREBON Dengan Persetujuan Bersama Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
14.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143); kesetaraan.
15.Pendidikan Secara Inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler tingkat pendidikan dasar.
16.Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
17.Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
18.Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. hak asasi manusia dan kebebasan Penyandang Disabilitas berdasarkan semua untuk pelaksanaan fundamental
7.Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/ atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menenma keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12.Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
13.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
14.Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau
19.Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan un tuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
20.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
21.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerjaz buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22.Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
23.Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
24.Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
25.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan.' atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
26.Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
27.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
28.Tim Koordinasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
29.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

(1)Penyandang Disabilitas memiliki hak:
1. a.hidup;
2. b.bebas dari stigma;
3. c.pnvasi;
4. d.keadilan dan perlindungan hukum;
5. e.pendidikan;
6. a.menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
7. b.melaksanakan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
8. c.memberikan insentif bagi Perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, menyelenggarakan usaha Zkegiatan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, dan/ atau memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas;
9. d.memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalarn penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
10. e.mengembangkan dan memperkuat kerja sarna dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
11. f.melakukan karnpanye dan sosialisasi terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB II

KEWENANGAN Pasal 3 Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan Untuk mewujudkan, menjamin serta memastikan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas dilaksanakan secara penuh dan setara.

Pasal 2

dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

30.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

(1)Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, yang diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan BABIV PERENCANAAN

Pasal 5

f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
g.kesehatan;
h.politik;
1. 1.keagamaan; J. keolahragaan;
k.kebudayaan dan pariwisata;
1. 1.kesejahteraan sosial;
m.aksesibilitas;
n.Pelayanan Publik;
o.Pelindungan dari bencana;
p.habilitasi dan rehabilitasi;
q.konsesi;
r.pendataan;
s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
t.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
u.berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
v.bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak :
1. a.atas kesehatan reproduksi;
2. b.menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. c.mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
4. d.untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksua1.
(3)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak :
1. a.mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. b.mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. c.dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. e.Pemenuhan kebutuhan khusus;
6. f.perlakuan yang sarna dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
7. g.mendapatkan pendampingan sosia1.
(1)Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2)Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas meliputi :
1. a.keadilan dan perlindungan hukum;
2. b.pendidikan;
3. c.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
4. d.kesehatan;
5. e.politik;
6. f.keagamaan;
7. g.keolahragaan;
8. h.kebudayaan dan pariwisata;
  1. 1.kesejahteraan sosial; J. aksesibilitas;
9. k.infrastruktur;
  1. 1.pelayanan publik;
10. m.Pelindungan dari bencana;
11. n.habilitasi dan rehabilitasi;
12. o.konsesi;
13. p.pendataan;
14. q.komunikasi dan informasi;
15. r.perempuan dan anak;
16. s.pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan
17. t.lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV PELAKSANAAN Umum Pasa16 jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana induk pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b wajib:
1. a.menyelenggarakan dan/ atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
(1)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b dilakukan melalui pemberian fasilitasi bantu an hukum berupa pendampingan, konsultasi dan advokasi hukum.
(2)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui penyuluhan, seminar, atau publikasi,
(4)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan/ atau perangkat daerah terkait.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasa18 Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a wajib :
1. a.menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sarna dengan lainnya;
2. b.menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan darr/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang mempunyai rnasalah dengan hukum; dan
4. d.melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. didik pendidikan dasar melalui program kesetaraan;
1. e.memberikan penghargaan untuk peserta penyandang disabilitas berprestasi.
2. f.memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar dan berpartisipasi penuh dalam menempuh jenjang pendidikan.
3. g.memfasilitasi pembentukan ULD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar.
(2)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tidak ijazah penyandang disabilitas yang formal untuk mendapatkan memfasilitasi berpendidikan d.
(1)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
1. a.penyelenggaraan pendidikan dasar secara inklusif untuk Penyandang Disabilitas;
2. b.mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. c.mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;

Pasal 10

b.menjamin kesamaan kesempatan penyandang disabilitas untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif;
c.menjamin kesamaan kesempatan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada jalur dan jenjang pendidikan dasar secara inklusif;
d.memberikan akomodasi yang layak sebagai peserta didik; dan
e.mendapatkan tambahan jam pada saat ujian dan dukungan dalam kelas.

(2)Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara pendidikan swasta dapat berperan serta secara aktif dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan.
(3)Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan oleh penyelenggara pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 ayat (1)huruf a dilakukan melalui :
1. a.menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
2. b.memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterarnpilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan/ atau swasta yang bersifat inklusif dan mudah diakses;
3. c.menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
4. d.Pemerintah daerah mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja di Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten dan Perusahaan swasta dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pekerjaan, Kewirausahaan, serta Koperasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (3) huruf c wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk :
1. a.memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
2. b.memperoleh upah yang sarna dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalarn jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sarna;
3. c.memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
4. d.tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
5. e.mendapatkan program kembali bekerja;
6. f.mendapatkan penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
7. g.mendapatkan kesempatan dalarn mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat didalamnya; dan
8. h.memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
(2)Penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diwajibkan juga pada Perusahaan swasta.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan, meliputi :
1. a.pelayanan informasi dan komunikasi yang mudah diakses akan pelayanan kesehatan;
2. b.memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
3. c.mernperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
(1)Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui :
1. a.penyediaan mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;
2. b.penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
3. c.jaminan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; dan
4. d.mempekerjakan paling sedikit 10/0(satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
(2)Perusahaan swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
1. a.teguran tertulis;
2. b.penghentian kegiatan operasional;
3. c.pembekuan izin usaha; dan
4. d.pencabutan izin usaha.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(2)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang ketenagakerjaan.
(3)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja dan perangkat daerah terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta wajib menerapkan standar pelayanan minimal kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai ragam dan derajat kedisabilitasannya.
(2)Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta wajib :
1. a.Memiliki standar pelayanan yang menjamin pasien disabilitas mendapatkan hak kesehatan;
2. b.membuat standar rujukan rehabilitasi lanjutan; dan
3. c.bekerja sarna dengan penyedia layanan habilitasi dan rehabilitasi.

Pasal 15

kebutuhannya;

f.memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
g.memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis;
h.memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek;
1. 1.penyediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya; J. penyediaan pelayanan psikiatri pada rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum sesuai dengan standar bagi Penyandang Disabilitas dengan gangguan jiwa; dan
k.pelayanan informasi tentang disabilitas termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

(2)Pelindungan dan Pemenuhan hak Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan;
2. b.Perangkat Daerah terkait;
3. c.masyarakat; darr/atau
4. d.swasta.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. berdasarkankesehatanbantualat
1. d.memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, agar penyandang disabilitas dapat hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomis;
2. e.memperoleh Penyandang Disabilitas :
3. a.memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menu rut agama dan kepercayaannya; keagamaan sebagaimana huruf f wajib menjamin Penghormatan,dalamPemerintah Daerah Kabupaten Pelindungan dan Pemenuhan hak dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
(1)

Pasal 18

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan bantuan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk :

a.berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan pemilihan umum, pemilihan gubemur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
b.mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
c.memastikan bahwa prosedur, fasilitas dan alat bantu pemilihan bersifat layak dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
d.melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
e.melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
f.menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
g.menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
h.mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubemur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
1. 1.menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubemur, bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KEWENANGAN Pasal 3 Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan Untuk mewujudkan, menjamin serta memastikan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas dilaksanakan secara penuh dan setara.

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KEWENANGAN Pasal 3 Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan Untuk mewujudkan, menjamin serta memastikan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan dan pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas dilaksanakan secara penuh dan setara.

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016