Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2022
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 21
Ringkasan
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
BUPATICIREBON,
Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RETRIBUSIPERSETUJUANBANGUNANGEDUNG TENTANG NOMOR 3 TAHUN2022 PERATURANDAERAHKABUPATENCIREBON NCJMO-R3 TAHUN 2022 LEMBARANDAERAHKABUPATENCIREBON SALINAN
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
.._ "
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUAN UMUM PERSETUJUANBANGUNANGEDUNG. RETRIBUSITENTANGDAERAHPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENCIREBON dan BUPATICIREBON Dengan Persetujuan Bersama Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
Pasa14
a) perubahan fungsi Bangunan Gedung; b) perubahan lapis Bangunan Gedung; c) perubahan luas Bangunan Gedung; d) perubahan tampak Bangunan Gedung; e) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan darr/ atau kesehatan; f) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; g) perlindungan dany atau pengembangan Bangunan Gedung eagar budaya; atau h) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan eagar budaya.
BAB I
Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung. Pasa12 BABII NAMA,OBJEK DANSUBJEK RETRIBUSI
Pasa17 BABIV CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Pasa16 BAB III GOLONGANRETRIBUSI
perundang-undangan. Pasa15
: Luas Basemen ke-i : Indeks Fungsi : Bobot parameter : Indeks parameter : Faktor kepemilikan Lbi If Bp Ip Fm It Ibg Lli
Nilai retribusi (Nr) : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg LLt : I,(LLi+LBi) It : If x I,(bp x Ip) xFm LLt : Luas Total Lantai SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara). Ilo Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5 % : Indeks Terintegrasi : Indeks BG Terbangun : Luas Lantai ke-i BABVI STRUKTURDAN BESARANTARIF Pasal 9
BABV PRINSIP DAN SASARANPENETAPANBESARANTARIF Pasal 8 Retribusi PEG dipungut di wilayah Daerah Kabupaten.
BAB III
BABVII WILAYAHPEMUNGUTAN (la) Peninjauan tarif Retribusi PBGjIndeks sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya terhadap besaran harga dalam table HSBGNjSHST dan Indeks Lokalitas. Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
(2)
Pasall0
Keterangan: V = Volume I = Indeks prasarana Bangunan Gedung Ibg = Indeks BG Terbangun HSpbg= Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung (5a) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus : If x L, (bp x Ip) x Fm
Rumus perhitungan Retribusi PBG V x I x Ibg X HSpbg
Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Retribusi
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran
Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan BABVIII PEMUNGUTANRETRIBUSI
Bagian Kelima Keberatan pajak atau Wajib Retribusi dan Zatau objek Pajak atau objek Retribusi.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)