DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum menjelaskan tentang definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dll 2. Penyelenggaraan TJSLP 3. Pelaksanaan TJSLP 4. Forum TJSLP 5. Duta TJSLP 6. Sistem Informasi 7. Penghargaan 8. Pembiayaan 9. Pembinaan dan Pengawasan 10. Sanksi Administratif 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
c.bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
d.bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
e.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967;
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9.Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : 05/MBN/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara denga Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK Dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Lembaran Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Demak.
7.Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kabupaten Demak, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakanpersekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasaryang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLP di Daerah berdasarkan pada asas:

a.kepastian hukum;
b.kemanfaatan umum;
c.kebersamaan;
d.keterbukaan;
e.kemitraan;
f.keseimbangan;
g.keserasian
h.keterpaduan;
i.keadilan;
j.mutualisme;
k.berkelanjutan; dan
l.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan TJSLP adalah:

a.terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
b.terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
c.terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
d.terwujudnya Program Sanitasi Daerah Khususnya dilingkungan Pabrik/Perusahaan.
e.melindungi Perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak berwenang.
f.tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

BAB II

PENYELENGGARAAN TJSLP

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah.
(2)Prinsip sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inofatif
6. f.terukur; dan
7. g.program berkesinambungan.

Pasal 5

Penyelenggraan TJSLP harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan TJSLP perusahaan berhak untuk menetapkan program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan yang disinergikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Demak.
(2)Perusahaan yang melaksanakan TJSLP berhak mendapatkan penghargaan dan atau kemudahan administrasi dari Pemerintah Daerah.
(3)Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa wajib melaksanakan TJSLP.
(4)TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(5)Bentuk dan besaran nilai TJSLP dituangkan ke dalam kesepakatan antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya 1,75% (satu koma tujuh puluh lima per seratus) dari keuntungan perusahaan.

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP, antara lain:

a.memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP; dan
b.melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP.

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSLP Daerah.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari:
1. a.unsur Pemerintah Daerah;
2. b.unsur Asosiasi Pengusaha; dan
3. c.unsur lainnya yang dipandang perlu.
(3)Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.melalukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
2. b.melakukan inventarisasi potensi TJSLP di Daerah;
3. c.menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan
4. d.melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP.
(4)Tim dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan sanksi terhadap Perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan.
(5)Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 tahun.
(6)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7)Ketentuan mengenai mekanisme kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penyelenggaraan TJSLP ditujukan kepada:

a.masyarakat di wilayah kerja Perusahaan; dan/atau
b.masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Demak.

Pasal 10

Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi:

a.bidang pendidikan;
b.bidang kesehatan;
c.bidang olahraga;
d.bidang sosial dan keagamaan;
e.bidang perekonomian rakyat, UKM, dan Koperasi;
f.bidang lingkungan; dan
g.bidang lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…