DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum yang menjelaskan definisi daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati, dll 2. Maksud dan Tujuan 3. Perubahan Bentuk Badan Hukum, Nama dan Kedudukan 4. Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan 5. Asas, Fungsi, Tugas dan Usaha 6. Cakupan Wilayah Usaha 7. Modal 8. Saham 9. Organ PT. LKM Demak Sejahtera 10. RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi 11. Kepegawaian 12. Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran dan Laporan Tahunan 13. Penggunaan Laba 14. Penggabungan dan Peleburan 15. Transformasi LKM menjadi BPR 16. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan 17. Tanggungjawab dan Tuntutan Ganti Rugi 18. Pembinaan 19. Kerjasama 20. Pembubaran 21. Ketentuan Peralihan 22. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan usahanya wajib memperoleh izin prinsip dan izin usaha dari Bank Indonesia, sehingga guna menyesuaikan dengan undang-undang tersebut, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Demak bertransformasi menjadi Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Kabupaten Demak;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan usahanya; SALINAN
d.bahwa Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Kabupaten Demak yang bergerak di bidang LKM perlu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan guna mengoptimalkan pengelolaan perusahaan daerah terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Kabupaten Demak diubah menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
10.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 / POJK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DEMAK Dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT PEMERINTAH DAERAH (BKPD/BAPAS) MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5.Bupati adalah Bupati Demak.
6.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persetujuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melalui kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang.
7.Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata- mata mencari keuntungan.
8.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
9.Pinjaman adalah penyediaan kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
10.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
11.Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera yang selanjutnya disingkat PT. LKM Demak Sejahtera adalah Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera.
12.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PT. LKM Demak Sejahtera.
13.Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Daerah.
14.Modal Dasar Awal adalah nilai saham maksimum diawal pendirian PT. LKM Demak Sejahtera.
15.Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT. LKM Demak Sejahtera sesuai dengan Anggaran Dasar.
16.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
17.Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. LKM Demak Sejahtera yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
18.Pemegang Saham adalah badan hukum yang memiliki modal disetor pada PT.LKM Demak Sejahtera.
19.Kepemilikan Modal adalah kepemilikan atas Modal Dasar PT. LKM Demak Sejahtera oleh masing-masing Pemegang Saham.
20.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang secara fungsional membidangi pembinan Badan Usaha Milik Daerah.
21.Pengurus adalah Komisaris dan Direksi PT. LKM Demak Sejahtera.
22.Komisaris adalah organ PT. LKM Demak Sejahtera yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar.
23.Direksi adalah organ PT. LKM Demak Sejahtera yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili PT. LKM Demak Sejahtera baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.
24.Pegawai adalah Karyawan PT. LKM Demak Sejahtera.
25.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
26.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya statu badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
27.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Kabupaten Demak agar lebih efisien, produktif dan efektif serta profesional.

Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera bertujuan untuk:

a.meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada badan hukum untuk menanamkan modal pada PT. LKM Demak Sejahtera;
b.meningkatkan kinerja dan daya saing PT. LKM Demak Sejahtera;
c.mencari keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
d.meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat terutama masyakarat miskin dan/atau berpenghasilan rendah;
e.membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat terutama masyakarat miskin dan/atau berpenghasilan rendah;
f.membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyakarat miskin dan/atau berpenghasilan rendah;
g.mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat; dan
h.mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB III

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Peraturan Daerah ini merubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Tingkat II Demak menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera.
(2)Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dilakukan Perubahan Akta Pendirian.
(3)PT. LKM Demak Sejahtera berkedudukan di Demak.
(4)PT. LKM Demak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Dalam hal terjadi perubahan nama dan kedudukan PT. LKM Demak Sejahtera ditetapkan melalui RUPS.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN

Pasal 5

(1)PT. LKM Demak Sejahtera didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
(2)Perubahan Anggaran Dasar oleh Direksi setelah mendapatkan penetapan RUPS.

BAB V

ASAS, FUNGSI, TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PT. LKM Demak Sejahtera dalam melakukan usahanya berasaskan:

a.keadilan;
b.kebersamaan;
c.kemandirian;
d.kemudahan;
e.keterbukaan;
f.pemerataan;
g.keberlanjutan; dan
h.kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pasal 7

PT. LKM Demak Sejahtera berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai PT. LKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tugas PT. LKM Demak Sejahtera adalah sebagai berikut:

a.menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga keuangan mikro;
b.membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
c.memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha.
d.mengupayakan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pasal 9

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. LKM Demak Sejahtera menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

a.jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat;
b.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
c.memberikan pembiayaan berupa kredit kepada masyarakat dan usaha mikro, kecil dan menengah;
d.menempatkan dananya dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka pada bank lain; dan
e.menjalankan usaha perbankan lainnya yang berbasis fee base income berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

CAKUPAN WILAYAH USAHA

Pasal 10

(1)PT. LKM Demak Sejahtera beroperasional di Kabupaten Demak.
(2)Dalam hal terjadi pengembangan usaha di luar Kabupaten Demak maka dapat didirikan Cabang PT. LKM Demak Sejahtera.
(3)Pendirian Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…