DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Asas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup 2 . Sistem dan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 . Wewenang, Tanggung jawab dan Kewajiban 4 . Hak, Kwajiban dan Peran Serta Masyarakat 5 . Kegiatan Pengendalian Pencemaran 6 . Dokumen Kajian Kelayakan Lingkungan Hidup 7 . Eko - wisata 8 . Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9 . Pengembangan Sumber Daya Manusia 10. Laboratorium Lingkungan 11. Kerjasama dan Kemitraan 12. Penerapan Intensif, Disentif dan Pengharagaan 13. Sanksi Administratif 14. Penyelesaian Sengketa Lingkungan 15. Pengawasan 16. Ketentuan Penyidikan 17. Pembiayaan 18. Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
c.bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Demak merupakan modal utama bagi pembangunan di segala bidang, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara komprehensif/terpadu, dan berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
d.bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
e.bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menyusun Peraturan Daerah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
14.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Bio Masa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
20.Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5);
27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2005 Nomor 8);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Demak.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Perangkat Daerah Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Demak.
8.Perangkat Daerah Perizinan adalah Perangkat Daerah yang berwenang memberikan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Demak.
9.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10.Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
11.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
12.Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
13.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
14.Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
15.Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya mencakup keanekaragaman di dalam spesies, diantara spesies dan ekosistem.
16.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
17.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
18.Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
19.Pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup, melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
20.Penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan, meluas dan meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya.
21.Pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya.
22.Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
23.Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan kedalamnya.
24.Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
25.Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
26.Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
27.Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
28.Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
29.Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
30.Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
31.Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan lingkungan daratan pantai.
32.Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya di tentukan berdasarkan kepada aspek fungsional.
33.Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir, tanah, dan bebatuan sebagai sedimen atau endapan yang muncul merupakan garis batas yang memisahkan antara daratan dan pesisir serta laut yang ditandai dengan munculnya garis air.
34.Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
35.Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak maupun sumber tidak bergerak spesifik.
36.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan meliputi limbah cair, limbah padat, limbah gas dan limbah B3.
37.Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
38.Limbah padat adalah limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang di buang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
39.Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan/aktivitas permukiman, rumah sakit dan sarana pelayanan medis, serta restoran.
40.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya.
41.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya.
42.Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan limbah B3.
43.Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
44.Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
45.Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
46.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
47.Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
48.Benda cagar budaya adalah: benda alam dan/atau buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa- sisanya, yang memiliki hubungan erat dengan kebyudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
49.Usaha dan/atau kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
50.Pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
51.Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan audit lingkungan hidup.
52.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
53.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
54.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
55.Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjunya disingkat DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.
56.Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
57.Komisi penilai adalah komisi ditingkat daerah yang bertugas menilai dokomen AMDAL.
58.Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
59.Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.
60.Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
61.Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
62.Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan.
63.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan auna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
64.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
65.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab di Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
66.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah dilakukan berdasarkan:
1. a.asas tanggungjawab Pemerintah Daerah;
2. b.asas pembangunan berkelanjutan;
3. c.asas kemanfaatan;
4. d.asas keserasian dan keseimbangan;
5. e.asas demokrasi lingkungan yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi;
6. f.asas pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
7. g.asas pencemar membayar;
8. h.asas ekoregion;
9. i.asas keanekaragaman hayati;
10. j.asas keterpaduan;
11. k.asas kehati-hatian;
12. l.asas kearifan lokal; dan
13. m.asas keadilan lingkungan.
(2)Setiap kebijakan dan tindakan terhadap lingkungan hidup harus dilandasi asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup Daerah yang baik dan sehat.

Pasal 4

(1)Sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:
1. a.terwujudnya Daerah yang Bersih, Elok, Rapi, Anggun, Maju, Aman, dan Lestari (BERAMAL), dalam mewujudkan fungsinya sebagai Kota Beramal yang religius berbasis kebaharian, perdagangan dan jasa;
2. b.terwujudnya pelestarian dan pengembangan fungsi lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup;
3. c.terwujudnya perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan konservasi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
4. d.terwujudnya upaya pencegahan dan pemulihan atau subtitusi terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
5. e.terwujudnya upaya pengaturan mekanisme pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
6. f.terciptanya kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi kalangan pemerintah, dunia usaha, industri, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
(2)Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:
1. a.perencanaan;
2. b.pemanfaatan;
3. c.pengendalian;
4. d.pemeliharaan;
5. e.pengawasan; dan
6. f.penegakan hukum.

BAB III

SISTEM DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

(1)Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan ekosistem, yang memadukan kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
(2)Perlindungan dan pengelolaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemulihan.
(3)Sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, serta pemantauan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 6

(1)Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun dan dilaksanakan secara terpadu dan konsisten serta dilandasi dengan komitmen tinggi.
(2)Perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Bupati.
(3)Untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib membentuk Perangkat Daerah Lingkungan Hidup.
(4)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah;
2. b.pengendalian kerusakan lahan, pesisir dan pantai;
3. c.pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
4. d.pengendalian kerusakan benda-benda cagar budaya;
5. e.penetapan ruang terbuka hijau;
6. f.perlindungan dan pengembangan ruang terbuka hijau;
7. g.perlindungan sumber air dan daerah pengaliran sungai;
8. h.pengelolaan sampah; dan
9. i.perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup.
(5)Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (4), meliputi:
1. a.penguatan peran instansi yang bertanggung jawab;
2. b.penguatan komitmen bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. c.penetapan alokasi dana yang sangat optimal;
4. d.peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya aparatur Pemerintah Daerah;
5. e.penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan responsif;
6. f.penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna pengendalian lingkungan hidup yang memadai;
7. g.pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
8. h.pengembangan sistem informasi lingkungan;
9. i.memperkuat dan mengembangkan partisipasi masyarakat;
10. j.memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota lain dalam pengendalian lingkungan hidup; dan
11. k.memperkuat kerjasama dan kemitraan yang saling mendukung dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 7

(1)Dengan memperhatikan kondisi geografis dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta kajian lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menetapkan suatu ruang sebagai:
1. a.kawasan lindung; dan
2. b.kawasan budidaya.
(2)Dalam menetapkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan pemanfaatan dan pengendalian ruang tertentu serta daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan implementasinya.
(3)Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah Lingkungan Hidup.
(4)Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara detail sesuai kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai salah satu dasar dan persyaratan dikeluarkannya izin usaha dan/atau kegiatan.
(5)Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Dalam pengendalian lingkungan hidup, Bupati berwenang untuk:

a.mengatur perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan buatan, baik hayati maupun non hayati;
b.melaksanakan pencegahan, pengawasan, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan di bidang lingkungan hidup;
c.menetapkan anggota Komisi Penilai AMDAL dan UKL-UPL;
d.melaksanakan penilaian dan pengesahan atas dokumen kajian lingkungan hidup;
e.membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
f.memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan;
g.menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka pentaatan ketentuan pengendalian lingkungan hidup;
h.menerbitkan izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
i.mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah melangar ketentuan pengendalian lingkungan hidup;
j.melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
k.memberikan insentif dan disinsentif sebagai bentuk pentaatan dan pembinaan;
l.mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengendalian dengan pihak ketiga dan/atau pihak luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
m.menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati bertanggungjawab atas:

a.pelaksanaan kajian/penelitian dan pengembangan pengendalian lingkungan hidup;
b.perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengendalian lingkungan hidup;
c.pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup;
d.pelaksanaan perlindungan cagar budaya;
e.pelaksanaan perlindungan pantai dan pesisir;
f.peningkatan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengendalian lingkungan hidup;
g.pelayanan pengaduan dan penyelesaian kasus dan/atau sengketa lingkungan hidup, secara sederhana dan transparan;
h.pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
i.pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup;
j.pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup; dan
k.pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dengan pihak lain berdasarkan koordinasi dan/atau kerjasama dan/atau kemitraan.

Pasal 10

(1)Dalam mengambil kebijakan mengenai sumber daya alam, Pemerintah Daerah wajib melibatkan dan mengkoordinasikan dengan pemangku kepentingan dan sektor yang terkait dan/atau mengintegrasikan kebijakan dimaksud dengan Pemerintah Daerah lain atau dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
(2)Dalam mengambil kebijakan mengenai sumber daya alam, Pemerintah Daerah wajib mendasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
(3)Tiap kebijakan tentang kegiatan yang diambil Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian lingkungan hidup wajib dilakukan secara transparan, melibatkan dan menjamin aksesibilitas masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji dan memberikan pendapat atas konsep keputusan yang menyangkut hal- hal pengendalian tersebut.

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009