DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertauran Daerah ini mengatur tentang hak-hak korban, kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah, penyelenggaraan perlindungan, kerjasama, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Uandang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 4844); 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahateraan Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahaun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak ( Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20); Dengan Pesetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK. .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Demak.
5.Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta pelayananan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
10.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
11.Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, penghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
12.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
13.Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
14.Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkann perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat, termasuk anak yang menjadi pelaku kekerasan.
15.Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
16.Pendampingan Psikososial adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
17.Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
18.Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
19.Rumah Aman ( shelter ) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
20.Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan / atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi :

a.Non diskriminasi
b.Kepentingan yang terbaik bagi anak
c.Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
d.Penghargaan terhadap pendapat anak
e.Kerahasiaan
f.Pemberdayaan
g.Tidak menyalahkan korban
h.Keputusan di tangan korban
i.Keterpaduan

Pasal 3

Tujuan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak meliputi :

a.memberikan rasa aman bagi korban;
b.mendapatkan penanganan hukum; dan
c.mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial.

BAB II

HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

(1)Setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan berhak :
1. a.memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
2. b.untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. c.mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
4. d.mendapatkan pelayanan terpadu yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
5. e.pemulihan dan reintegrasi sosial;
6. f.mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah;
7. g.penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
8. h.mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai isteri/ibu, suami/bapak, anak dan anggota rumah tangga serta anggota masyarakat; dan
9. i.mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban.
(2)Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak Pemerintah Daerah berkewajiban :
1. a.melaksanakan segala upaya mencegah terjadinya kekerasan;
2. b.memberikan perlindungan bagi korban kekerasan;
3. c.menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban;
4. d.mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
5. e.melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan; dan
6. f.mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban yang melibatkan masyarakat.
(2)Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk :
1. a.merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak;
2. b.memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu;
3. c.menyediakan sarana dan prasarana;
4. d.meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
5. e.melakukan koordinsi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak; dan
6. f.melakukan monitoring dan evaluasi.
(3)Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, istri atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Pasal 6

Pelayanan terpadu membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan.

Pasal 7

(1)Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohanian, rumah aman (shelter), dan pusat rehabilitasi sosial.
(3)Standar Operasional Pelayanan (SOP) pada Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tugas pelayanan terpadu meliputi :

a.mengupayakan pencegahan;
b.pemulihan dan reintegrasi sosial;
c.memberikan perlindungan hukum;
d.melakukan mediasi, koordinasi dan kerjasama;
e.mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
f.monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pelayanan terpadu menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.mudah;
b.tepat; dan
c.nyaman;

Pasal 10

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

a.menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak; dan
b.sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 11

Upaya Pemulihan dan Reintegritas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

a.memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
b.memberikan pelayanan medicolegal;
c.membantu pemulangan korban;
d.memberikan perlindungan sementara di rumah aman (shelter);
e.memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
f.memberikan pelayanan bimbingan rohani; dan
g.melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…