DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, standar pelayanan, sumber daya kesehatan, manajemen mutu dan informasi kesehatan, hak dan kewajiban, pendanaan, kemitraan pelayanan, pembina, organisasi, monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rumah sakit dan puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan mudah diakses oleh masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
4.Bupati adalah Bupati Demak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6.Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten Demak.
7.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8.Pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan tertentu yang biayanya ditanggung Pemerintah Daerah.
9.Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
10.Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit.
11.Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
12.Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
13.Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
14.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
15.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.
16.Standar Pelayanan Kesehatan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan kesehatan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Unit Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang bermutu, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
17.Maklumat pelayanan kesehatan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan kesehatan.
18.Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Jejaringnya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya didukung Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
19.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
20.Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
21.Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
22.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
23.Pelaksana Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan kesehatan.
24.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
25.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
26.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah.
27.Rumah Sakit Pemerintah adalah rumah sakit milik pemerintah baik pusat maupun daerah.
28.Rumah Sakit Swasta adalah Seluruh Rumah Sakit Swasta yang ada di Kabupaten Demak.
29.Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan kepada pasien.
30.Puskesmas non perawatan adalah puskesmas yang hanya memberikan pelayanan rawat jalan kepada pasien.
31.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Demak dikelola berdasarkan asas:

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.inovatif;
d.manfaat;
e.keseimbangan;
f.cepat, cermat dan akurat;
g.keadilan gender;
h.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
i.tidak diskriminatif; dan
j.nirlaba.

Pasal 3

Penyelenggara pelayanan kesehatan bertujuan untuk:

a.meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
b.meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan;
c.memberikan informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab; dan
d.meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pelayanaan kesehatan meliputi:
1. a.Usaha Kesehatan Perorangan (UKP), meliputi:
  1. 1.rawat jalan tingkat pertama (RJTP);
  2. 2.rawat inap tingkat pertama (RITP);
  3. 3.rawat inap tingkat lanjutan (RITL);
  4. 4.rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) melalui poliklinik spesialis; dan
  5. 5.pelayanan gawat darurat.
2. b.Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM), meliputi:
  1. 1.Pelayanan kesehatan luar gedung; dan
  2. 2.Pelayanan kesehatan di dalam gedung.
(2)Pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, berlaku pada Puskesmas dan jaringannya.
(3)Pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, berlaku pada Puskesmas Perawatan dan rawat inap tingkat lanjutan pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
(4)Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 berlaku pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
(5)Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan melalui poliklinik spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 4 berlaku pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
(6)Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, dilaksanakan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
(7)Pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 berlaku untuk pemeriksaan dasar kesehatan pada Puskesmas Keliling, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Desa/Kelurahan.

Pasal 5

(1)Jenis Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
1. a.pendaftaran;
2. b.pemeriksaan dan konsultasi kesehatan;
3. c.pelayanan pengobatan dasar, umum dan gigi;
4. d.tindakan medis sederhana;
5. e.pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas;
6. f.imunisasi;
7. g.pelayanan KB; dan
8. h.pelayanan laboratorium sederhana dan penunjang lainnya.
(2)Jenis pelayanan rawat inap tingkat pertama (RITP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
1. a.pelayanan perawatan pasien;
2. b.persalinan normal dan perawatan nifas;
3. c.tindakan medis yang dibutuhkan;
4. d.pemberian obat-obatan sesuai dengan daftar obat formularium nasional dan /atau obat formularium rumah sakit;
5. e.pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya; dan
6. f.perawatan perbaikan gizi buruk.
(3)Jenis pelayanan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:
1. a.akomodasi rawat inap;
2. b.konsultasi kesehatan, Pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
3. c.penunjang diagnostic, laboratorium klinik, patologi anatomi, radiologi dan elektromedik;
4. d.operasi sedang dan berat;
5. e.pelayanan rehabilitasi medis;
6. f.perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
7. g.pemberian obat sesuai dengan daftar obat formularium nasional dan /atau obat formularium rumah sakit;
8. h.pelayanan darah;
9. i.bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
10. j.persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit.
(4)Jenis pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) melalui poliklinik spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:
1. a.konsultasi kesehatan, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis atau umum;
2. b.rehabilitas medis;
3. c.penunjang diagnostik, laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
4. d.tindakan medis kecil dan sedang;
5. e.pemeriksaan dan pengobatan gigi lanjutan;
6. f.pelayanan KB, termasuk kontrasepsi mantap (kontap) aktif, kontrasepsi mantap pasca persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya;
7. g.pemberian obat sesuai dengan daftar obat formularium nasional dan /atau obat formularium rumah sakit;
8. h.pelayanan darah; dan
9. i.pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit.
(5)Jenis pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6) meliputi:
1. a.pelayanan Puskesmas keliling;
2. b.posyandu;
3. c.perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas);
4. d.promosi kesehatan;
5. e.Imunisasi;
6. f.pelayanan ibu hamil dan nifas;
7. g.surveilans penyakit dan surveilans gizi;
8. h.kegiatan sweeping;
9. i.pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan fogging (pengasapan) sesuai standar operasional prosedur;
10. j.Saka Bhakti Husada; dan
11. k.Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).
(6)Jenis pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) meliputi kegiatan Puskesmas termasuk penanganan obstetri-neonatal dasar.

Pasal 6

(1)Pelayanan kesehatan, meliputi:
1. a.pemeriksaan dasar terdiri dari:
  1. 1.anamnesis;
  2. 2.pemeriksaan fisik;
  3. 3.pemeriksaan penunjang.
2. b.pemeriksaan lanjutan terdiri dari:
  1. 1.pemeriksaan laboratorium klinik;
  2. 2.pemeriksaan radio diagnostik;
  3. 3.pemeriksaan patologi klinik, mikrobiologi dan patologi anatomi;
  4. 4.tindakan bedah operatif.
3. c.pelayanan gizi klinik;
4. d.pelayanan pemulasaraan jenazah;
5. e.pelayanan visum dan autopsi; dan
6. f.pelayanan ambulance.
(2)Pelayanan kesehatan yang belum termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan memprioritaskan pelayanan kesehatan pada:
1. a.pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan dan/atau berkebutuhan khusus, antara lain penyandang cacat, perempuan hamil dan menyusui, bayi dan balita, kelompok lanjut usia, korban kekerasan seksual dan fisik, dan penderita IMS, HIV/AIDS; dan
2. b.pelayanan kesehatan untuk korban bencana alam.
(2)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan khusus baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang cacat dan orang lanjut usia;
2. b.penyediaan sarana khusus penyandang cacat di fasilitas pelayanan kesehatan;
3. c.layanan konseling dan pembebasan biaya Visum et Repertum bagi korban kekerasan seksual dan fisik;
4. d.penanganan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) bagi korban kekerasan seksual;
5. e.penanganan khusus bagi orang dengan penyakit IMS, HIV/AIDS (ODHA); dan
6. f.penyediaan sarana khusus bagi orang lanjut usia di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN

Pasal 8

Komponen standar pelayanan kesehatan paling sedikit meliputi:

a.dasar hukum, yaitu adanya peraturan yang menjadi dasar diselenggarakannya pelayanan kesehatan oleh Puskesmas, Rumah sakit dan Jaringannya;
b.persyaratan yaitu adanya kejelasan baik persyaratan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan kesehatan;
c.sistem, mekanisme, dan prosedur, yaitu adanya kejelasan tata cara pelayanan bagi pemberi dan penerima pelayanan kesehatan, termasuk tata cara pengaduan yang kesemuanya dibakukan dan dipublikasikan secara luas oleh Puskesmas, Rumah sakit dan Jaringannya;
d.jangka waktu penyelesaian, yaitu adanya kejelasan mengenai waktu yang diperlukan dalam penyelesaian pelayanan dari setiap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas, Rumah sakit dan jaringannya;
e.produk pelayanan, yaitu adanya kejelasan mengenai hasil layanan yang diterima dan diberikan kepada masyarakat;
f.sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, yaitu adanya fasilitas yang cukup dan memadai dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan termasuk fasilitas bagi kelompok masyarakat yang mendapatkan perlakuan khusus karena keterbatasan fisik dan mental;
g.kompetensi Pelaksana, yaitu adanya jaminan mengenai kemampuan Pelaksana dalam hal pengetahuan, keterampilan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugasnya;
h.pengawasan internal, yaitu adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Puskesmas, Rumah sakit dan Jaringannya;
i.penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yaitu adanya kejelasan mengenai tata cara penanganan pengaduan, saran, dan masukan beserta tindak lanjutnya yang dipublikasikan secara luas;
j.jumlah pelaksana, yaitu adanya ketersediaan pelaksana yang disesuaikan dengan beban kerja masing-masing;
k.jaminan pelayanan, yaitu adanya jaminan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan;
l.jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, yaitu adanya komitmen dari Penyelenggara untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
m.evaluasi kinerja pelaksana, yaitu adanya sistem penilaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar pelayanan kesehatan.

Pasal 9

(1)Prosedur kerja adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses pelayanan yang meliputi segala sesuatu yang harus dilakukan, perihal cara, waktu, tempat dan pihak yang melakukan.
(2)Puskesmas, Rumah sakit dan jaringannya berkewajiban menyusun dan menetapkan prosedur kerja dengan memperhatikan standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.
(3)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur Rumah Sakit dan jaringannya.

Pasal 10

(1)Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…