DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penanganan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Sinergitas, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu adanya peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat;
c.bahwa sebagai landasan hukum pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
6.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
7.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8.Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan narkotika.
9.Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
10.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
11.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14.Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan.
16.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
17.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
18.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat Kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
19.Reintegrasi Sosial adalah Upaya atau usaha atau Tindakan pengembalian pecandu narkotika, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan narkotika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
20.Deteksi Dini adalah Upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
21.Antisipasi Dini adalah Upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
22.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
23.Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut RAD P4GN adalah Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan setiap tahun yang dituangkan dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) berisi program serta kegiatan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 2

Bupati melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

BAB II

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Pasal 3

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan dilakukan dengan cara:

a.deteksi dini;
b.antisipasi dini;
c.pembentukan tim terpadu;
d.penyusunan RAD P4GN;
e.sosialisasi;
f.pemberdayaan masyarakat;
g.pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
h.peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
i.peningkatan peran serta Perangkat Daerah dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional;
j.penyediaan data dan informasi;
k.pembentukan desa bersih narkoba;
l.koordinasi; dan
m.pelaksanaan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Deteksi Dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
(2)Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
1. a.pengumpulan bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
2. b.pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
3. c.pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.
(3)Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Aparat penegak Hukum, Badan Narkotika Nasional, masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.
(4)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penegakan Peraturan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
(2)Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi:
1. a.memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi;
2. b.melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota lain tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
3. c.bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;
4. d.melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
5. e.melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
6. f.melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
7. g.melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan
8. h.membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
(3)Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tes urin di lingkungan pendidikan sebagai persyaratan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang penegakan Peraturan Daerah membidangi Kesehatan dan penegakan peraturan daerah melakukan tes urin secara mendadak dalam rangka memastikan pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

Pasal 6

Dalama rangka meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Bupati membentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara berjenjang di tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan.

Pasal 7

(1)Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Daerah terdiri atas:
1. a.Ketua : Bupati
2. b.Wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah
3. c.wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
4. d.sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik
5. e.anggota :
  1. 1.unsur Perangkat Daerah di Daerah sesuai dengan kebutuhan;
  2. 2.unsur Kepolisian di Daerah;
  3. 3.unsur Kejaksaan di Daerah; dan
  4. 4.unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
(2)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
1. a.menyusun RAD P4GN di Daerah;
2. b.mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah; dan
3. c.menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
(3)Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Kecamatan terdiri atas:
1. a.Ketua : camat
2. b.wakil ketua : sekretaris camat
3. c.anggota :
  1. 1.kepala unit pelaksana teknis Daerah;
  2. 2.kepala desa/lurah;
  3. 3.unsur kepolisian di tingkat Kecamatan; dan
  4. 4.unsur Tentara Nasional Indonesia di tingkat kecamatan.
(2)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
1. a.menyusun RAD P4GN di tingkat kecamatan;
2. b.mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan; dan
3. c.menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan.
(3)Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 8 ayat (2) huruf a, Bupati dan Camat sebagai ketua tim terpadu pada tingkat Daerah dan kecamatan menyusun RAD P4GN yang dilaksanakan setiap tahun.
(2)Penyusunan RAD P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format RAD P4GN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)RAD P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
1. a.seminar;
2. b.lokakarya;
3. c.workshop;
4. d.keagamaan;
5. e.sosial;
6. f.kampanye;
7. g.pengumuman;
8. h.iklan sosial;
9. i.penyuluhan;
10. j.pagelaran, festival seni dan budaya;
11. k.outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
12. l.perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
13. m.pemberdayaan masyarakat;
14. n.pelatihan masyarakat;
15. o.karya tulis ilmiah;
16. p.diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
17. q.bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika.
(3)Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan Rencana Aksi Nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…