DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Ciri dan Sifat Ormas, Bentuk dan Fungsi, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pendirian, Pelaksanaan Pemberdayaan Ormas, Kerja Sama, Sistem Informasi Ormas, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Penghargaan, Anggaran Ormas, Penyelesaian Konflik Ormas, Pendanaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peran penting pemerintah daerah dalam rangka penguatan, pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat yang ada di daerah belum berhasil guna sehingga perlu dilakukan optimalisasi dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada pada masyarakat daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Demak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
9.Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
10.Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
11.Sistem Informasi Ormas adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.
12.Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pemberdayaan Ormas dilaksanakan berdasarkan asas:

a.asas keadilan;
b.asas persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
d.asas keterbukaan;
e.asas efisiensi;
f.asas efektivitas; dan
g.asas akuntabilitas.

Pasal 3

Pemberdayaan Ormas bertujuan untuk:

a.meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
b.memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c.menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
d.melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
e.melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
f.mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
g.menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
h.mewujudkan tujuan negara.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas, meliputi:

a.asas, ciri, dan sifat Ormas;
b.bentuk dan fungsi;
c.hak, kewajiban dan larangan;
d.pendirian;
e.pelaksanaan pemberdayaan Ormas;
f.kerjasama;
g.sistem informasi Ormas;
h.pelaporan;
i.pembinaan dan pengawasan;
j.penghargaan;
k.anggaran Ormas;
l.penyelesaian konflik Ormas;
m.pendanaan;
n.ketentuan penyidikan; dan
o.ketentuan pidana.

BAB II

ASAS, CIRI, DAN SIFAT ORMAS

Pasal 5

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

Ormas bersifat:

a.sukarela;
b.sosial;
c.mandiri;
d.nirlaba; dan
e.demokratis.

BAB III

BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 8

(1)Ormas dapat berbentuk:
1. a.badan hukum; atau
2. b.tidak berbadan hukum.
(2)Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
1. a.berbasis anggota; atau
2. b.tidak berbasis anggota.

Pasal 9

(1)Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
1. a.perkumpulan; atau
2. b.yayasan.
(2)Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
(3)Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 10

(1)Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
(2)Mekanisme struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas.
(3)Tata laksana pelaksanaan Ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Ormas.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…