DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan secara optimal, efektif dan efisien, perlu dilakukan penataan kembali pembentukan dan susunan perangkat daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402):
7.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
3. 3.Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
4. 4.Dinas Kesehatan Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan bidang kesehatan;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. 8.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
9. 9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
10. 10.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
11. 11.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
13. 13.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
14. 14.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
15. 15.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. 16.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
17. 17.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
18. 18.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
e.Badan Daerah, terdiri atas:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Sedang, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana.
6. 2.Pasal 13 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 1 Juli 2024 BUPATI DEMAK, TTD EISTI’ANAH Diundangkan di Demak pada tanggal 1 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK TTD AKHMAD SUGIHARTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 10-130 / 2024 ) NO JABATAN PARAF
7. 1.SEKDA
8. 2.ASISTEN I
9. 3.Plt. KABAG HUKUM
10. 4.KABAG ORGANISASI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK I. UMUM Pada saat pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Demak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dengan mendasari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan belum diundangkan. Sehingga nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan masih Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak (Bappelitbangda). Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, pada Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 disebutkan bahwa Brida mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jabatan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 disebutkan bahwa Penggabungan BRIDA dapat diintegrasikan dengan Bappeda. Penggabungan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara penggabungan. Nomenklatur badan hasil penggabungan yaitu BAPPERIDA. Tipelogi BAPPERIDA hasil penggabungan urusan pemerintahan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dengan tetap mempertimbangkan perhitungan nilai variable dari fungsi penunjang urusan pemerintahan kabupaten. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, maka perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan cara penggabungan dengan perangkat daerah yang saat ini melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, sehingga nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak (Bappelitbangda) berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Seiring penyesuaian kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak, berdasarkan peraturan perundang–undangan, hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah serta guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan maka perlu pula dilaksanakan penyesuaian kelembagaan perangkat daerah lainnya, meliputi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Kesehatan serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BKPSDM. Dinas Kesehatan juga perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sehingga nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Kesehatan Daerah. Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan penyesuaian tipelogi dari Intensitas Kecil menjadi Intensitas Sedang mengingat kebutuhan organisasi dan beban kerja yang semakin bertambah. Berkaitan dengan penyesuaian 4 (empat) kelembagaan perangkat daerah tersebut berimplikasi pada perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang ada. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…