DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bidang Usaha Bab III Lokasi dan Waktu Bab IV Perizinan Bab V Hak, Kewajiban dan Larangan Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Sanksi Administratif Bab VIII Ketentuan Pidana BAb IX Penyidikan Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha hiburan harus memperhatikan ketertiban umum dan keamanan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama, hukum, adat-istiadat dan nilai- nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5.Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, olah raga/ kebugaran serta keramaian yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.
6.Usaha hiburan adalah setiap usaha komersial yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha yang ruang lingkup usahanya berupa hiburan.
7.Usaha tempat hiburan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hiburan.
8.Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
9.Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
10.Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
11.Hiburan malam adalah usaha hiburan untuk tempat bersantai yang menyediakan fasilitas seperti musik, cahaya lampu, bar, dan lain-lain.
12.Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
13.Karaoke adalah kegiatan menyanyi dengan dukungan sound system tanpa diiringi oleh permainan musik (life music) secara langsung.
14.Usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas karaoke dengan atau tanpa pemandu.
15.Izin usaha adalah izin penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang berwenang kepada pihak pemohon setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16.Lapangan golf adalah lapangan untuk berlatih atau bermain golf.
17.Rumah biliar adalah gedung atau bangunan untuk bermain biliar.
18.Gelanggang renang adalah tempat yang terdapat kolam untuk olah raga atau berlomba renang.
19.Lapangan tenis adalah lapangan untuk berlatih atau bermain tenis.
20.Gelanggang bowling adalah gedung atau bangunan untuk berlatih atau bermain bowling.
21.Gelangang futsal adalah adalah tempat atau bangunan untuk berlatih atau bermain futsal.
22.Gelanggang bulutangkis adalah tempat atau bangunan untuk berlatih, bermain, atau pertandingan bulutangkis.
23.Sanggar seni adalah tempat atau bangunan untuk kegiatan atau berlatih seni budaya seperti tari, lukis, dan drama.
24.Galeri seni adalah ruang atau bangunan untuk pertunjukan atau menampilkan hasil karya seni seperti lukisan, patung, tenun, foto, dan sebagainya.
25.Gedung pertunjukan seni adalah bangunan untuk pertunjukan seni budaya seperti tari, drama, musik, dan lain-lain.
26.Studio musik adalah usaha yang menyediakan tempat dan peralatan musik yang dapat disewa dan dipergunakan ditempat usahanya.
27.Konser musik adalah pertunjukan musik di depan umum oleh sekelompok pemain musik yang disertai atau tidak disertai dengan lagu.
28.Pasar malam adalah tempat diselenggarakannya berbagai pertunjukan, atraksi, dan kegiatan perdagangan secara bersama-sama pada malam hari selama beberapa hari.
29.Kelab malam adalah tempat hiburan yang diselenggarakan pada malam hari yang biasanya menyediakan fasilitas seperti minuman, makanan, panggung pertunjukan, musik dan arena berdansa.
30.Diskotik adalah ruang atau bangunan tempat mendengarkan musik dan/atau berdansa mengikuti irama musik.
31.Pub adalah tempat hiburan khususnya untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yang diselenggarakan pada malam hari.
32.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

BIDANG USAHA

Pasal 2

(1)Bidang usaha tempat hiburan meliputi:
1. a.gelanggang olah raga;
2. b.gelanggang seni;
3. c.arena permainan;
4. d.hiburan malam;
5. e.pijat; dan
6. f.karaoke.
(2)Bidang usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub-bidang usaha:
1. a.lapangan golf;
2. b.rumah biliar;
3. c.gelanggang renang;
4. d.lapangan tenis;
5. e.gelanggang bowling;
6. f.gelanggang futsal; dan
7. g.gelanggang bulutangkis.
(3)Bidang usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub-bidang usaha:
1. a.sanggar seni;
2. b.galeri seni; dan
3. c.gedung pertunjukan seni.
(4)Bidang usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub bidang usaha arena permainan orang dewasa dan/atau anak, yang jenis- jenisnya disesuaikan perkembangan.
(5)Bidang usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.sub bidang hiburan malam yang dapat diselenggarakan meliputi konser musik dan pasar malam; dan
2. b.sub bidang hiburan malam yang dilarang diselenggarakan meliputi kelab malam, diskotik dan Pub.
(6)Bidang usaha pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub bidang usaha:
1. a.pijat anak-anak;
2. b.pijat refleksi atau akupresur; dan
3. c.pijat fisioterapi.
(7)Bidang usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah usaha hiburan yang merupakan bagian dari fasilitas pelayanan hotel bintang 5 (lima) dan tidak dipungut biaya.

Pasal 3

(1)Pengusaha sub bidang usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e, ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) berbentuk berbadan hukum.
(2)Pengusaha sub bidang usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) selain huruf a dan huruf e, ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) dapat berupa usaha perseorangan atau badan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LOKASI DAN WAKTU

Pasal 4

(1)Lokasi semua bidang usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memperhatikan faktor gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
(2)Lokasi untuk usaha rumah biliar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diselenggarakan di ruang terbuka sebagai bagian dari gelanggang olahraga yang memiliki izin usaha.
(3)Lokasi untuk usaha karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diselenggarakan di hotel bintang 5 (lima) dan berjarak minimal 5000 m (lima ribu meter) dari tempat ibadah, pondok pesantren, lembaga pendidikan, sekolah dan rumah sakit.

Pasal 5

Waktu penyelenggaraan semua bidang usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

(1)Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan memiliki izin usaha tempat hiburan.
(2)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan Izin Usaha Tempat Hiburan atas dasar permohonan secara tertulis yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 7

(1)Bupati wajib memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(2)Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Bupati harus memberikan alasan penolakan secara tertulis.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

(1)Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan usaha tempat hiburan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap anggota masyarakat berhak untuk terbebas dari gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban yang dapat muncul akibat penyelenggaraan usaha hiburan.

Pasal 9

(1)Dalam hal penyelenggaraan hiburan, setiap orang atau badan hukum pemegang izin usaha tempat hiburan memiliki kewajiban untuk:
1. a.menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban baik di lingkungan tempat usaha maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya;
2. b.memperhatikan atau mengindahkan norma agama, hukum, adat-istiadat, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan daerah; dan
3. c.mencegah tindakan asusila, pornoaksi, dan pornografi.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pemegang izin usaha wajib untuk:
1. a.memasang tanda dan nomor registrasi izin di tempat usahanya;
2. b.mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.menjaga martabat usaha hiburan, serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta segala hak yang bertentangan dengan kepribadian bangsa dan moral Pancasila;
4. d.bertanggung jawab atas sanitasi, kesehatan dan kebersihan lingkungan usaha hiburan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. e.mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawannya dan menjaga harkat dan martabat karyawan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
6. f.meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawannya sesuai fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan; dan
7. g.memberikan laporan statistik tingkat kunjungan atau pemakaian fasilitas dan pelayanan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan dalam hal tertentu apabila dianggap perlu, Bupati dapat meminta laporannya kepada pimpinan setiap jenis usaha hiburan.
(3)Tempat usaha hiburan yang dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak ketiga, maka pengusaha atau pimpinan usaha yang bersangkutan wajib melaporkan serta mendapat izin dari Bupati.
(4)Untuk mencegah dan meminimalisasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha tempat hiburan, masyarakat mempunyai kewajiban:
1. a.turut mengawasi penyelenggaraan usaha hiburan; dan
2. b.melaporkan kepada perangkat daerah atau instansi yang berwenang apabila menemukan atau menjumpai praktek-praktek pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan usaha tempat hiburan.

Pasal 10

(1)Setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan usaha hiburan dilarang:
1. a.mempekerjakan pegawai di bawah umur;
2. b.menjual atau mengedarkan dan/atau dijadikan tempat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol;
3. c.menjual atau mengedarkan dan/atau memberi fasilitas untuk peredaran serta dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika dan psikotropika;
4. d.memberikan fasilitas dan/atau menjadi tempat perjudian;
5. e.melakukan atau memberikan fasilitas untuk perbuatan asusila;
6. f.menerima pengunjung yang berseragam sekolah, berseragam Pegawai Negeri Sipil, dan berseragam TNI/POLRI; dan
7. g.melakukan kegiatan di luar izin usaha yang diberikan.
(2)Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pada setiap lokasi usaha rumah biliar dilarang menyediakan arena (meja) biliar lebih dari 10 (sepuluh) unit.
(3)Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pada setiap lokasi usaha karaoke dilarang:
1. a.berada dalam bilik-bilik atau kamar-kamar tertutup;
2. b.menyediakan pemandu karaoke (PK); dan
3. c.membuka usaha karaoke selama bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan.
(4)Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada pengunjung atas izin atau penugasan tertulis dari pejabat/intansi yang berwenang atau karena sedang melaksanakan tugas kedinasan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…