DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD. RPJMD dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATENDEMAK TAHUN 2021-2026 TENTANG BUPATIDEMAK PROVINSIJAWA TENGAH PERATURANDAERAH KABUPATENDEMAK NOMOR 11 TAHUN 2021 Mengingat Menimbang

6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6); yang memimpin yang menjadi penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Demak.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAH TENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDAERAH KABUPATENDEMAK TAHUN 2021-2026. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENDEMAK dan BUPATIDEMAK
12.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2); Menetapkan
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/ desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
8.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
9.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dirniliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2025.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebu t RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dengan disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPDdan RPJM Nasional.
16.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Demak untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20.Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
21.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Demak dimasa yang akan datang.
22.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalamjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
25.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.
26.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
27.Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
28.Prioritas pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
29.Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Demak untuk menentukan sumber- sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Demak dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
30.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31.Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
32.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran ( output) dalam rangka mencapai hasil ( outcome) suatu program.
33.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 2

34.Kinerja adalah capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
35.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
36.Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapaianya target secara ekonomis.
37.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan atau program.
38.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
39.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah. Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Keuangan Daerah; Permasalahan Dan Analisis Isu-Isu Strategis Daerah; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Penutup. BABVIII BABIX BABVII BABV BABVI BABII BABIII BABIV

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Demak secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

Pasal 4

(1)Dokumen RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut: BABI Pendahuluan; BABIII SISTEMATIKARPJMD
(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untukjangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMNdengan memperhatikan:
1. a.RPJMD Provinsi;
2. b.KLHS;
3. c.RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Demak periode Tahun 2021-2026;
2. b.pedoman dalam menyusun RKPDTahun 2022-2026;
3. c.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026; dan
4. d.instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.basil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas. BABV PERUBAHANRPJMD
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.perumusan kebijakan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.basil perumusan kebijakan RPJMD;
2. b.basil pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.basil RPJMD.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleb Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terbadap pelaksanaan RPJMD.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH, Dalam BAB ini disajikan permasalahan pembangunan dan isu strategis dalam pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Pasal 8

( 1) Dalam hal terdapat peru bahan Perangkat Daerah dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026, penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang baru dibentuk, berpedoman pada:

a.Tujuan dan sasaran RPJMD dalam perumusan Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah; dan
b.Program Perangkat Daerah induk pada RPJMD dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

(2)Untuk menjamin konsistensi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pemerintah Daerah melakukan perubahan RPJMD.
(3)Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, pada bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu, memberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan target sasaran tah unan tetapi tidak meru bah target capaian akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target dituangkan dalam RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga)tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangungan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPDdan peru bahan Renstra Perangkat Daerah. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINS! JAW A TENGAH : ( 11 - 294 / 2021). LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 11 SINGGIH SETYONO Diundangkan di Demak pada tanggal 23 November2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, Ditetapkan di Demak pada tanggal 23 November2021 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak. KETENTUAN PENUTUP Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, sesuai keunikan, keragaman dan kekhususan daerah serta prioritas pembangunannya. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Dalam Jangka Panjang (RPJPD), Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), dan Tahunan (RKPDdan Renja Perangkat Daerah) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pernerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing- masing dokumen sating terkait dan konsisten di mana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategik jangka panjang dan menengah, antara lain menyangkut: standar pelayanan (agar bertaraf internasional), kualitas sarana dan prasarana, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumber daya manusia, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyakarat. I. UMUM RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATENDEMAK TAHUN 2021-2026 TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENDEMAK NOMOR 11 TAHUN 2021 Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…