DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut mengenai APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Demak.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan Daerah : Rp 2.393.262.270.972
b.belanja Daerah : Rp 2.493.262.270.972
c.pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan pembiayaan : Rp 109.000.000.000
2. 2.pengeluaran pembiayaan : Rp 9.000.000.000 jumlah pembiayaan Netto : Rp 100.000.000.000 sisa lebih pembiayaan : Rp 0 anggaran Daerah

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah : Rp 461.751.167.860
b.pendapatan transfer : Rp 1.921.031.103.112
c.lain-lain pendapatan Daerah : Rp 10.480.000.000 yang sah

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.pajak Daerah : Rp 170.683.000.000
2. b.retribusi Daerah : Rp 26.832.150.000
3. c.hasil pengelolaan : Rp 26.842.967.000 kekayaan Daerah yang di pisahkan
4. d.lain-lain pendapatan : Rp 237.393.050.860 asli Daerah yang sah
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.transfer Pemerintah : Rp 1.652.359.748.000 Pusat
2. b.transfer antar Daerah : Rp 268.671.355.112
(3)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.pendapatan hibah : Rp 10.480.000.000
2. b.lain-lain pendapatan : Rp 0 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.belanja operasional : Rp 1.816.161.254.722
b.belanja modal : Rp 260.967.285.750
c.belanja tidak terduga : Rp 5.000.000.000
d.belanja transfer : Rp 411.133.730.500

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.belanja pegawai : Rp 1.004.163.358.990
2. b.belanja barang dan jasa : Rp 655.932.113.932
3. c.belanja bunga : Rp 0
4. d.belanja subsidi : Rp 0
5. e.belanja hibah : Rp 127.815.931.800
6. f.belanja bantuan sosial : Rp 28.249.850.000
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah : Rp 0
2. b.belanja modal peralatan : Rp 81.524.843.219 dan mesin
3. c.belanja modal gedung : Rp 84.929.064.519 dan bangunan
4. d.belanja modal jalan, : Rp 85.515.731.600 jaringan, dan irigasi
5. e.belanja modal aset : Rp 8.997.646.412 tetap lainnya
6. f.belanja modal aset : Rp 0 lainnya
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas: belanja tidak terduga : Rp 5.000.000.000
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil : Rp 19.985.740.500
2. b.belanja bantuan : Rp 391.147.990.000 keuangan

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan : Rp 109.000.000.000
b.pengeluaran pembiayaan : Rp 9.000.000.000

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan : Rp 109.000.000.000 anggaran tahun sebelumnya
2. b.pencairan dana cadangan : Rp 0
3. c.hasil penjualan kekayaan : Rp 0 daerah yang dipisahkan
4. d.penerimaan pinjaman : Rp 0 daerah
5. e.penerimaan kembali : Rp 0 pemberian pinjaman daerah
6. f.penerimaan pembiayaan : Rp 0 lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.pembentukan dana : Rp 0 cadangan
2. b.penyertaan modal : Rp 9.000.000.0000
3. c.pembayaran cicilan : Rp 0 pokok utang yang jatuh tempo
4. d.pemberian pinjaman : Rp 0 Daerah
5. e.pengeluaran pembiayaan : Rp 0 lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Keadaan darurat.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan;
f.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
h.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
i.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah Pada APBD Tahun Anggaran
j.Lampiran X Sinkronisasi Major Project dengan dukungan Program Prioritas Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…