DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 adalah berupa laporan keuangan yang memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); I SALTNAN I
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
11.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
13.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.laporan perubahan ekuitas;
5. e.neraca;
6. f.laporan arus kas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: pendapatan Rp 2.402.717.869.623,80 belanja Rp 2.046.866.928.108,00 transfer Rp 440.475.699.191,00 defisit Rp 84.624.757.675,20 pembiayaan - penerimaan Rp 242.262.250.642,29 - pengeluaran Rp 15.000.000.000,00 pembiayaan netto Rp 227.262.250.642,29 sisa lebih pembiayaan APBD (SiLPA) Rp 142.637.492.967,09

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp7.711.344.493,20 dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.410.429.214.117,00
b.Realisasi Rp 2.402.717.869.623,80 selisih kurang Rp (7.711.344.493,20)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp149.377.220.211,29 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan Rp 2.196.244.148.319,29
2. 2.realisasi Rp 2.046.866.928.108,00 selisih kurang Rp (149.377.220.211,29)
c.Selisih Anggaran dan realisasi Transfer sejumlah Rp968.304.249,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran transfer setelah perubahan Rp 441.444.003.440,00
2. 2.realisasi Rp 440.475.699.191,00 selisih kurang Rp (968.304.249,00)
d.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp142.634.179.967,09 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (227.258.937.642,29)
2. 2.realisasi Rp (84.624.757.675,20) selisih lebih Rp 142.634.179.967,09
e.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.313.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 242.258.937.642,29
2. 2.realisasi Rp 242.262.250.642,29 selisih lebih Rp 3.313.000,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 15.000.000.000,00
2. 2.realisasi Rp 15.000.000.000,00 selisih kurang Rp 0,00
g.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp3.313.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 227.258.937.642,29
2. 2.realisasi Rp 227.262.250.642,29 selisih lebih Rp 3.313.000,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut: saldo anggaran lebih awal Rp 242.258.937.642,29 penggunaan saldo anggaran lebih Rp 242.258.937.642,29 SiLPA Rp 142.637.492.967,09 saldo anggaran lebih akhir Rp 142.637.492.967,09

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut: pendapatan LO Rp 2.230.596.514.366,08 beban Rp 2.226.306.498.350,81 kegiatan non operasional Rp (39.658.149.970,00) pos luar biasa Rp 0,00 defisit laporan operasional Rp (35.368.133.954,73)

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut: ekuitas awal Rp 5.879.630.371.527,45 (defisit) laporan operasional Rp (35.368.133.954,73) dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan mendasar Rp 6.122.140.478,58 ekuitas akhir Rp 5.850.384.378.051,30

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp 5.873.599.121.166,97
b.Jumlah Kewajiban Rp 23.214.743.115,67
c.Jumlah Ekuitas dana Rp 5.850.384.378.051,30

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a.Saldo Kas awal 1 Januari 2021 Rp 259.644.003.642,29
b.Arus Kas dari aktifitas operasi Rp 255.969.987.231,80
c.Arus Kas dari aktifitas investasi Rp (355.594.744.907,00)
d.Arus Kas dari aktifitas pendanaan Rp 3.313.000,00
e.Arus Kas dari aktifitas transitoris Rp (17.385.066.000,00)
f.Saldo Kas 31 Desember 2022 Rp 142.637.492.967,09

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Lampiran III : Laporan Operasional;
4. d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Lampiran V : Neraca;
6. f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. g.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
8. h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
9. i.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
12. l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
15. o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17. q.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
18. r.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
19. s.Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. t.Lampiran XX : Ihktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…