DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, pendekatan, sasaran dan ruang lingkup, hak dan kewajiban, verifikasi dan validasi, program penanggulangan kemiskinan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, peran serta masyarakat, larangan, penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyebutkan perlunya kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu, sistematis dan terarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha beserta masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang ProgramPercepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Demak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaanpembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untukperiode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1(satu) tahun.
14.Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
15.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
16.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TKPK Desa/Kelurahan, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan diDesa/Kelurahan.
17.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
18.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkankehidupan yang bermartabat.
19.Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
20.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiridari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21.Penduduk miskin adalah orang miskin yang memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Demak atau berdomisili di Kabupaten Demak.
22.Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.
23.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS, adalah Organisasi Sosial atau Perkumpulan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
25.Pendataan Warga Miskin adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka yang menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi penduduk atau keluarga miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
26.Parameter kemiskinan adalah ukuran baku sesuai peraturan perundang-undangan dan kondisi riil yang digunakan untuk menetapkan seorang penduduk atau keluarga dalam keadaan miskin.
27.Verifikasi data adalah pemeriksaan tentang kebenaran data penduduk atau keluarga miskin pada periode tertentu sesuai dengan parameter kemiskinan.
28.Validasi data adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa hasil verifikasi penduduk atau keluarga miskin telah sesuai dengan parameter kemiskinan.
29.Pemutakhiran data adalah suatu tindakan pembaruan data penduduk atau keluarga miskin setelah dilakukan pendataan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan di daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.kemanusiaan;
b.keadilan sosial;
c.non diskriminasi;
d.kemanfaatan;
e.kesetiakawanan dan kebersamaan;
f.pemberdayaan;
g.keterpaduan;
h.keberlanjutan;
i.kemandirian; dan
j.kesejahteraan.

Pasal 3

Maksud penanggulangan kemiskinan adalah upaya konstruktif dan komprehensif yang dilakukan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan untuk mengentaskan kemiskinan.

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

a.menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar pendudukmiskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
b.mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin di daerah;
c.mengurangi jumlah pengangguran;
d.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha penduduk miskin;
e.memperkuat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar penduduk miskin;
f.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
g.meningkatkan konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara perangkat daerah dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

PENDEKATAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan pengembangan dan penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan hak dasar penduduk miskin.

Pasal 6

Sasaran penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada penduduk miskin sebagaimana tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi urusan Sosial.

Pasal 7

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

a.hak dan kewajiban;
b.verifikasi dan validasi;
c.program penanggulangan kemiskinan;
d.tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
e.pengawasan, monitoring dan evaluasi;
f.pembiayaan;
g.peran serta masyarakat;
h.larangan;
i.penyidikan; dan
j.ketentuan pidana.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Penduduk miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi:

a.pangan, sandang, dan perumahan;
b.layanan kesehatan;
c.layanan pendidikan;
d.perlindungan dan layanan sosial;
e.penghidupan dan pekerjaan yang layak;
f.lingkungan hidup yang sehat;
g.rasa aman; dan
h.berpartisipasi.

Pasal 9

Penduduk miskin berkewajiban:

a.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b.memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya untuk memenuhi hak-hak dasar, serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
c.berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuandan berusaha mengembangkan kemampuan; dan
d.menaati norma, etika, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk:
1. a.merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
2. b.menjamin dan melindungi hak dasar penduduk miskin;
3. c.menyelaraskan dan memadukan kebijakan dan program- program penanggulangan kemiskinan; dan
4. d.membangun kemitraan.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membentuk TKPKD sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…