DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 6, angka 30, angka 37 dan angka 38, perubahan Pasal 19, perubahan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), penghapusan Pasal 21 ayat (2), perubahan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), perubahan Pasal 25, perubahan Pasal 28 ayat (1), perubahan Pasal 31 ayat (1), perubahan Pasal 45, penyisipan Pasal 45A, perubahan Pasal 46, perubahan Pasal 67 ayat (1).

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi;

b.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengaturan mengenai penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Demak, perlu dillaksanakan secara berkelanjutan dan berkala agar pembangunan dan pemanfaatannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan kepentingan umum;
1. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
2. 5.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
7. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tantang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
8. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK Dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7) diubah sebagai berikut:
9. 1.Ketentuan angka 2, angka 5, angka 6, angka 30, angka 37, dan angka 38 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Demak.
5.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
6.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.
7.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Demak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
9.Badan usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
10.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
11.Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
12.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
13.Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
14.Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
15.Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
16.Penyelenggara telekomunikasi adalah perusahaan- perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi.
17.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
18.Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
20.Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
21.Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
22.Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
23.Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
24.Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
25.Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
26.Antena adalah alat untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik.
27.Rekomendasi izin pengusahaan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha yang akan membangun Menara Telekomunikasi di Daerah.
28.Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
29.Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasionalkan Menara Telekomunikasi dalam wilayah Daerah.
30.Rekomendasi Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Rekomendasi TP3MT adalah surat rekomendasi yang diberikan kepada pemohon untuk dimulainya mengurus perizinan Menara Telekomunikasi.
31.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
32.Pemohon adalah pemohon izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
33.Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
34.Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
35.Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
36.Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian tehnis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
37.Dihapus.
38.Dihapus.
39.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
40.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat Retribusi IMB Menara adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan menara oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan termasuk merubah bangunan menara.
41.Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
42.Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
43.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
44.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
45.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
46.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
47.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
2.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Penggunaan Menara Telekomunikasi antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak serta dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 21 diubah dan ayat (2) Pasal 21 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Rekomendasi pengusahaan Menara Telekomunikasi bagi penyedia menara baru;
2. b.Rekomendasi TP3MT;
3. c.Surat Keterangan Lokasi;
4. d.Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi; dan
5. e.Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
(2)Dihapus.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Judul Paragraf 3 dan ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga judul Paragraf 3 dan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Rekomendasi TP3MT diterbitkan oleh TP3MT.
(2)Rekomendasi TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sampai 3 (tiga) bulan berikutnya sepanjang tidak ada perubahan dari rekomendasi sebelumnya.
(3)Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara harus dilengkapii persyaratan sebagai berikut:
1. a.bukti kepemilikan tanah dan/atau surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan/sewa tanah atau lahan;
2. b.surat pernyataan persetujuan dari seluruh kepala keluarga dalam radius 1 (satu) kali tinggi menara yang diketahui oleh kepala desa, dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;
3. c.surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
4. d.penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara harus mengasuransikan lingkungan menara dan segala kerugian (all risk) baik material maupun non material jika terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh bangunan menara telekomunikasi yang dibuktikan dengan polis asuransi;
5. e.surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perizinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. f.gambar teknis, meliputi:
  1. 1.peta lokasi;
  2. 2.peta situasi lokasi;
  3. 3.site plan;
  4. 4.denah bangunan 1: 100;
  5. 5.tampak, potongan,rencana pondasi 1: 100;
  6. 6.perhitungan struktur/konstruksi;
  7. 7.uji penyelidikan tanah;
  8. 8.grounding (penangkal petir); dan
  9. 9.titik koordinat dari GPS.
7. g.Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan dan disahkan oleh instansi yang berwenang; dan
8. h.surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama.
  1. 5.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagia berikut:

Pasal 25

(1)Rekomendasi TP3MT diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi secara lengkap dan benar.
(2)Rekomendasi TP3MT tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
(3)Rekomendasi TP3MT sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan berdasarkan persetujuan dari anggota TP3MT.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh TP3MT di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
(2)Pelaksanaan pemungutan retribusi yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) telah terlampaui dan pemegang izin tidak melakukan perbaikan serta tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka IMB Menara dicabut.
(2)Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi beserta bangunan penunjangnya.
(3)Pembongkaran Menara Telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya dilakukan oleh pemilik bangunan/pemegang izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin.
(4)Apabila dalam waktu 30 hari sejak pencabutan izin, menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin, maka Menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.

8.Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp4.244.500,00 (empat juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) per menara per tahun.

9.Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

10.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dala Pasal 45 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

11.Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…