DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2024

Nomor: 15
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Tugas Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Industri, Sarana Dan Prasarana Industri, Sumber Daya Industri, Pelayanan Perizinan, Pemberdayaan Industri, Penanaman Modal, Bidang Industri Dan Fasilitas Industri, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama Dan Sinergitas, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan perindustrian di Daerah sangatlah dibutuhkan dalam rangka pemerataan pembangunan sektor perindustrian, meningkatkan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan sehingga diharapkan mampu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan;
c.bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan perindustrian, maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perindustrian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perindustrian; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492), sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6891); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8.Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9.Industri Besar adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10.Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
11.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
12.Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
13.Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
14.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
15.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
16.Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
17.Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar. peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
18.Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
19.Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya.
20.Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
21.Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perindustrian dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepentingan nasional;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat; dan
f.keterkaitan Industri.

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Perindustrian dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan Industri Daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian Daerah;
b.mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
c.mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta Industri Hijau berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
e.membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
f.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

a.tugas Pemerintah Daerah;
b.rencana pembangunan Industri;
c.sarana dan prasarana Industri;
d.sumber daya Industri;
e.pelayanan perizinan;
f.pemberdayaan Industri;
g.penanaman modal bidang Industri dan fasilitas Industri;
h.peran serta masyarakat;
i.kerja sama dan sinergitas;
j.pembinaan dan pengawasan; dan
k.pendanaan.

BAB III

TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertugas:

a.melakukan pembangunan sumber daya manusia Industri;
b.menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri;
c.bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan, penguasaan, danpengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri;
d.memberikan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri, promosi alih teknologi dari Industri Besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri Kecil dan Industri Menengah; dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri;
e.memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri;
f.memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri;
g.melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
h.melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
i.meningkatkan penggunaan produk Daerah;
j.mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
k.memberi kemudahan perizinan berusaha sektor Perindustrian;
l.mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing Industri Daerah;
m.memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan Industri Daerah.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2)Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan:
1. a.potensi sumber daya industri Daerah;
2. b.rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah;
3. c.rencana tata ruang wilayah Daerah;
4. d.rencana detail tata ruang Dearah; dan
5. e.keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan social, ekonomi dan daya dukung lingkungan.
(3)Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha Industri Daerah dalam perencanaan dan pengembangan Industri kabupaten.
(4)Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat menyusun perencanaan dan pengembangan Industri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pengembangan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Pasal 8

(1)Pembangunan sarana dan prasarana Industri berupa:
1. a.infrastruktur Industri; dan
2. b.Sistem Informasi Industri Daerah.
(2)Pembangunan sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pelaku usaha Industri dan masyarakat sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri.
(2)Penyediaan infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam dan/atau di luar KPI.
(3)Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksuid pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
1. a.lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau KPI;
2. b.fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
3. c.fasilitas jaringan telekomunikasi dan internet;
4. d.fasilitas jaringan sumber daya air;
5. e.fasilitas sanitasi; dan
6. f.fasilitas jaringan transportasi.
(4)Penyediaan infrastruktur Industri oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
1. a.pengadaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
2. b.pola kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik Daerah dan swasta; atau
3. c.pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Industri Daerah yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Industri Nasional.
(2)Sistem Informasi Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.nilai investasi;
2. b.jumlah tenaga kerja;
3. c.pengelompokan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
4. d.nilai omset/produksi;
5. e.luas lahan lokasi Industri;
6. f.kapasitas produksi terpasang;
7. g.kebutuhan Bahan Baku;
8. h.pelaksanaan pembangunan;
9. i.penggunaan mesin/peralatan;
10. j.kebutuhan energi dan air baku;
11. k.produksi;
12. l.pemasaran;
13. m.sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan;
14. n.data perkembangan dan peluang pasar; dan
15. o.data perkembangan Teknologi Industri.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…