Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b.Dihapus; dan
c.Retribusi Izin Trayek.
3.Pasal 6 dihapus.
4.Pasal 7 dihapus.
5.Pasal 8 dihapus.
6.Pasal 12 dihapus.
7.Pasal 16 dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 17 Desember 2018 BUPATI DEMAK, TTD HM. NATSIR Diundangkan di Demak pada tanggal 18 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD SINGGIH SETYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH: (16 /2018). NO JABATAN PARAF 1 SEKDA 2 ASISTEN I 3 KA BPKPAD 4 KABAG HUKUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, penetapan Izin Gangguan telah dicabut sehingga Pemerintah Daerah sudah tidak berwenang menerbitkan Izin Gangguan dan memungut retribusi terhadap Izin Gangguan. Dengan ditiadakannya Perizinan Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan, Pemerintah Kabupaten Demak telah memberikan pelayanan prima bagi pelaku usaha berupa percepatan pelayanan perizinan dan tidak membebani pelaku usaha dengan berbagai pungutan, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Demak yang ramah investasi sejalan dengan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business). Adapun bentuk persetujuan masyarakat atau lingkungan sekitar terhadap gangguan yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan usaha tertentu dilakukan melalui perizinan lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan karakteristik dan jenis kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I