DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penghapusan ayat (2) Pasal 2, penghapusan huruf b Pasal 3, penghapusan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, penetapan Izin Gangguan telah dicabut sehingga Pemerintah Daerah sudah tidak berwenang menerbitkan Izin Gangguan dan memungut retribusi terhadap Izin Gangguan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK Dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
(2)Dihapus.
(3)Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek dalam wilayah Daerah.

2.Ketentuan huruf b Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b.Dihapus; dan
c.Retribusi Izin Trayek.
1. 3.Pasal 6 dihapus.
2. 4.Pasal 7 dihapus.
3. 5.Pasal 8 dihapus.
4. 6.Pasal 12 dihapus.
5. 7.Pasal 16 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 17 Desember 2018 BUPATI DEMAK, TTD HM. NATSIR Diundangkan di Demak pada tanggal 18 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD SINGGIH SETYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH: (16 /2018). NO JABATAN PARAF 1 SEKDA 2 ASISTEN I 3 KA BPKPAD 4 KABAG HUKUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, penetapan Izin Gangguan telah dicabut sehingga Pemerintah Daerah sudah tidak berwenang menerbitkan Izin Gangguan dan memungut retribusi terhadap Izin Gangguan. Dengan ditiadakannya Perizinan Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan, Pemerintah Kabupaten Demak telah memberikan pelayanan prima bagi pelaku usaha berupa percepatan pelayanan perizinan dan tidak membebani pelaku usaha dengan berbagai pungutan, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Demak yang ramah investasi sejalan dengan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business). Adapun bentuk persetujuan masyarakat atau lingkungan sekitar terhadap gangguan yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan usaha tertentu dilakukan melalui perizinan lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan karakteristik dan jenis kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 6

Dihapus.

Pasal 7

Dihapus.

Pasal 8

Dihapus.

Pasal 12

Dihapus.

Pasal 16

Dihapus. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 16

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 16

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 16

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017