DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024

Nomor: 16
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini diatur APBD tahun anggaran 2025 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Bupati adalah Bupati Demak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan Daerah : Rp2.549.875.375.327,00
b.belanja Daerah : Rp2.632.449.280.327,00
c.pembiayaan Daerah :
1. 1.penerimaan pembiayaan : Rp82.573.905.000,00
2. 2.pengeluaran pembiayaan : Rp0,00 jumlah pembiayaan neto : Rp82.573.905.000,00 sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah : Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah : Rp607.001.786.347,00
b.pendapatan transfer : Rp1.942.873.588.980,00
c.lain-lain pendapatan : Rp0,00 Daerah yang sah

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.pajak Daerah : Rp274.402.717.867,00
2. b.retribusi Daerah : Rp292.535.653.240,00
3. c.hasil pengelolaan : Rp34.358.166.000,00 kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. d.lain-lain pendapatan : Rp5.705.249.240,00 asli Daerah yang sah
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.transfer pemerintah pusat : Rp1.773.328.453.000,00
2. b.transfer antar daerah : Rp169.545.135.980,00
(3)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.pendapatan hibah : Rp0,00
2. b.lain-lain pendapatan sesuai : Rp0,00 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.belanja operasi : Rp2.030.876.633.622,00
b.belanja modal : Rp154.356.119.870,00
c.belanja tidak terduga : Rp5.000.000.000,00
d.belanja transfer : Rp442.216.526.835,00

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.belanja pegawai : Rp1.133.164.822.944,00
2. b.belanja barang dan jasa : Rp803.421.351.563,00
3. c.belanja hibah : Rp82.109.472.115,00
4. d.belanja bantuan sosial : Rp12.180.987.000,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.belanja modal : Rp66.492.632.797,00 peralatan dan mesin
2. b.belanja modal gedung : Rp37.660.021.073,00 dan bangunan
3. c.belanja modal jalan, : Rp45.826.128.000,00 jaringan, dan irigasi
4. d.belanja modal aset : Rp2.887.338.000,00 tetap lainnya
5. e.belanja modal aset : Rp1.490.000.000,00 lainnya
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas: belanja tidak terduga : Rp5.000.000.000,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil : Rp27.994.727.535,00
2. b.belanja bantuan : Rp414.221.799.300,00 keuangan

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan : Rp82.573.905.000,00
b.pengeluaran pembiayaan : Rp0,00

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan : Rp82.573.905.000,00 anggaran tahun sebelumnya
2. b.pencairan dana cadangan : Rp0,00
3. c.hasil penjualan kekayaan : Rp0,00 Daerah yang dipisahkan
4. d.penerimaan pinjaman : Rp0,00 Daerah
5. e.penerimaan kembali : Rp0,00 pemberian pinjaman Daerah
6. f.penerimaan pembiayaan : Rp0.00 lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.pembentukan dana cadangan : Rp0,00
2. b.penyertaan modal : Rp0,00
3. c.pembayaran cicilan pokok : Rp0,00 utang yang jatuh tempo
4. d.pemberian pinjaman Daerah : Rp0,00
5. e.pengeluaran pembiayaan : Rp0,00 lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran keadaan darurat.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
e.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
h.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; dan
i.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…