DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
19.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 adalah berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Laporan Operasional;
4. d.Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Neraca;
6. f.Laporan Arus Kas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ihktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: Pendapatan.......... Rp 1,786,987,656,752.00 Belanja................. Rp 1,791,583,338,768.00 Defisit Rp (4,595,682,016.00) Pembiayaan.......... - Penerimaan....... Rp 231,211,674,693.00 - Pengeluaran...... Rp 19,000,000,000.00 Pembiayaan Netto... Rp 212,211,674,693.00 Sisa Lebih Pembiayaan Rp 207,615,992,677.00 APBD (SiLPA)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp760.037.752,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1,786,227,619,000.00
2. b.Realisasi Rp 1,786,987,656,752.00 Selisih lebih Rp 760,037,752.00
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp206.836.108.542,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp 1,998,419,447,310.00
2. b.Realisasi Rp 1,791,583,338,786.00 Selisih kurang Rp (206,836,108,542.00)
(3)Selisih anggaran setelah perubahan dengan realisasi defisit sejumlah Rp207.596.146.294,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Defisit Setelah Perubahan Rp (212,191,828,310.00)
2. b.Realisasi Rp (4,595,682,016.00) Selisih lebih Rp 207,596,146,294.00
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp19.846.383,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Setelah Perubahan Rp 231,191,828,310.00
2. b.Realisasi Rp 231,211,674,693.00 Selisih lebih Rp 19,846,383.00
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Setelah Perubahan Rp 19,000,000,000.00
2. b.Realisasi Rp 19,000,000,000.00 Selisih Rp 0.00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp19.846.383,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Setelah Perubahan Rp 212,191,828,310.00
2. b.Realisasi Rp 212,211,674,693.00 Selisih Rp 19,846,383.00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 231,191,828,310.00 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp 231,191,828,310.00 SiLPA Rp 207,615,992,677.00 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 207,615,992,677.00

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Pendapatan Rp 1,918,113,447,467.35 Beban Rp 1,583,533,987,650.37 Surplus Laporan Operasional Rp 334,579,459,816.98

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Ekuitas Rp 2,446,757,848,369.84 Surplus/(Defisit) Laporan Operasional Rp 334,579,459,816.98 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan mendasar Rp 4,992,361,401.41 Ekuitas akhir Rp 2,786,329,669,588,23

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp 2,797,430,244,005.91
b.Jumlah Kewajiban Rp 11,100,574,417.68
c.Jumlah Ekuitas dana Rp 2,786,329,669,588.23

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :
1. a.Saldo Kas awal 1 Januari 2015 Rp 208,880,628,907.00
2. b.Arus Kas dari aktifitas operasi Rp 518,370,994,189.00
3. c.Arus Kas dari aktifitas investasi Rp(546,533,086,503.00)
4. d.Arus Kas dari aktifitas pendanaan Rp 19,846,383.00
5. e.Arus Kas dari aktifitas transitoris Rp 20,462,783.00
6. f.Saldo Kas 31 Desember 2015 Rp 180,785,845,759.00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah; Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan daerah; dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
2. b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Lampiran III : Laporan Operasional;
4. d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Lampiran V : Neraca;
6. f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. g.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
8. h.Lampiran VIII : Ihktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…