DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip, Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Perencanaan Pembangunan Daerah Bab V Masa Reses Anggota DPRD Bab VI Penganggaran Daerah Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
c.bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah memberikan pengaturan tentang proses perencanaan sebagai dasar dari proses penganggaran daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Bupati adalah Bupati Demak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, antara lain DPRD Kebupaten/kota, TNI, Polri, Kejaksaan, Akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa dan kelurahan serta keterwakilan perempuan seperti PKK, organisasi kewanitaan, dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan.
8.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
9.Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan daerah, sesuai dengan visi, misi dan strategi yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah diprogramkan.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21.Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.
22.Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
23.Pemangku Kepentingan kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah.
24.Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
25.Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
26.Konsultasi Publik adalah Proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan rencana pembangunan daerah dengan masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk musrenbang rencana pembangunan.
27.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja.
29.Kegiatan dalam Kerangka Anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri.
30.Kegiatan dalam Kerangka Regulasi adalah kegiatan pemerintah dalam rangka pengaturan, pemfasilitasian, atau pengkoordinasian pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
31.Kegiatan pokok adalah kegiatan yang mutlak harus ada untuk mencapai sasaran hasil dari suatu program.
32.Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah yang terpadu dan berkesinambungan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang menjadi dasar bagi kegiatan penganggaran daerah.
33.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
34.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
35.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD dan anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
36.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
37.Penganggaran adalah kegiatan pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu tertentu.
38.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
39.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
40.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).
41.Sasaran/target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
42.Evaluasi adalah penilaian pelaksanaan program atas efisiensi, dan efektivitas, serta kemanfaatan dan keberlanjutan.
43.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
44.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
45.E-Planning adalah bagian dari Sistem Informasi Pembangunan secara elektronik yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah mendasarkan pada prinsip-prinsip tranparansi, efisien, efektif, responsif, akuntabel, partisipatif, terukur, kebersamaam, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.

Pasal 3

Sistem perencanaan dan penganggaran daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan dan penganggaran guna meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan dan partisipatif serta membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh.

Pasal 4

Sistem perencanaan dan penganggaran daerah bertujuan untuk:

a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b.mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencaanaan pembangunan;
c.mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, dan penganggaran;
d.mkenjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
e.menjamin tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran;
f.menjamin partisipasi masyarakat dan tranparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
g.menjamin partisipasi dan transparansi antar unsur pemerintahan daerah dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah ini meliputi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Daerah.

Pasal 6

Sistem perencanaan dan penganggaran daerah dirumuskan dalam kerangka:

a.keterpaduan antara sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran daerah;
b.memedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
c.keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan;
d.mengalokasikan APBD secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah;
e.konsistensi penggunaan program, kegiatan dan indikator, dan target kinerja dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran; dan
f.keterpaduan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pasal 8

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan beberapa prinsip yang meliputi:

a.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b.dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing;
c.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 9

Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Pasal 10

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

a.teknokratik;
b.partisipatif;
c.politis; dan
d.atas-bawah dan bawah-atas.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…