DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban pemberian dan penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, standar pemberian bantuan hukum, pendanaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan evaluasi, larangan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK Dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
9.Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang.
10.Masyarakat Miskin adalah orang atau kelompok orang miskin yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang berkedudukkan di Daerah yang telah terakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk memberi layanan Bantuan Hukum.
12.Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa menerima pembayaran honorarium.
13.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
14.Litigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
17.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum di Daerah, diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.persamaan kedudukan di dalam hukum;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektivitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Bantuan Hukum di Daerah dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum melalui litigasi dan non litigasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata bagi Masyarakat Miskin di Daerah; dan
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Bantuan Hukum di Daerah, meliputi:

a.penyelenggaraan Bantuan Hukum;
b.hak dan kewajiban pemberi dan penerima Bantuan Hukum;
c.syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
d.standar pemberian Bantuan Hukum;
e.pendanaan;
f.pengawasan dan evaluasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.
(3)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tugas dan wewenang Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Perangkat Daerah yang membidangi hukum sebagaimana dimaksud ayat (3) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
2. b.menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
4. d.mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.menggunakan tenaga advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.memberikan bantuan hukum sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan Peraturan Daerah ini;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
d.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
e.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 9

(1)Pemberi Bantuan Hukum wajib:
1. a.melaporkan kepada Bupati tentang program bantuan hukum;
2. b.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang- undang;
3. c.memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
4. d.memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap netral tidak berafiliasi dengan partai politik; dan
5. e.memberikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum, secara berkala setiap penggunaan anggaran pemberian bantuan hukum.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
b.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum wajib:

a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
b.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…