DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pendaftaran dan Penetapan PBI Daerah Bab III Pesrta Jaminan Kesehatan dengan Pembayaran Klaim Pemerintah Daerah Bab IV Pembayaran Iuran Bab V Pencabutan dan Pengalihan Bab VI Pembayaran Iuran Jamkesda Bab VII Pengendalian dan Pengawasan Bab VIII Kerja Sama Daerah Bab IX Pendanaan Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu diperlukan pengaturan tentang penyelenggaran jaminan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Demak;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Sebagaimana Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Bupati adalah Bupati Demak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.
7.Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
8.Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan yang Iuran Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10.Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.
11.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat.
12.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data fakir miskin dan orang tidak mampu hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
13.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
14.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatanya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15.Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian bantuan pembayaran luran kepesertaan BPJS Kesehatan dan bantuan pendukung lainnya bagi penduduk Kabupaten Demak yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Jamkesda dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kemanusiaan;
b.manfaat; dan
c.keadilan.

Pasal 3

Jamkesda bertujuan untuk:

a.memberikan bantuan pembiayaan kesehatan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu melalui kepersertaan BPJS Kesehatan;
b.memberikan jaminan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
c.mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Jamkesda diselenggarakan dengan:

a.kegotong-royongan;
b.transparansi;
c.efisiensi;
d.efektifitas;
e.portabilitas;
f.kredibilitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Jamkesda meliputi:

a.pendaftaran dan penetapan PBI Daerah;
b.peserta jaminan kesehatan dengan pembayaran klaim Pemerintah Daerah;
c.pembayaran iuran;
d.pencabutan dan pengalihan;
e.pembayaran iuran Jamkesda;
f.pengendalian dan pengawasan;
g.kerja sama Daerah; dan
h.pendanaan.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PBI DAERAH

Pasal 6

(1)Untuk pendaftaran sebagai PBI Daerah, calon PBI Daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengisi formulir pendaftaran secara elektronik atau manual.
(2)Untuk mempermudah prosedur pendaftaran calon PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat melibatkan Pemerintah Desa dan Kecamatan.

Pasal 7

(1)Untuk mendaftarkan sebagai PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), calon PBI Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.penduduk Daerah yang dibuktikan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
2. b.berstatus sebagai fakir miskin atau orang tidak mampu; dan
3. c.bukan atau belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau asuransi kesehatan swasta.
(2)Tata cara pendaftaran sebagai PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengedepankan prinsip transparansi, kemudahan, dan fleksibilitas.

Pasal 8

(1)Penduduk Daerah yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon PBI Daerah sebagaimana dimakud dalam Pasal 7 diverifikasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2)Dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan melibatkan Kecamatan serta Pemerintah Desa.
(3)Hasil verifikasi pendaftaran calon PBI Daerah diusulkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh penetapan sebagai PBI Daerah.
(4)Bupati menetapkan daftar nama PBI Daerah sebagai peserta Jamkesda dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu bulan) setelah tanggal APBD ditetapkan.

BAB III

PESERTA JAMINAN KESEHATAN DENGAN PEMBAYARAN KLAIM PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Masyarakat yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan dengan klaim Pemerintah Daerah meliputi:

a.Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tidak teregister (orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang dengan gangguan jiwa);
b.penghuni panti sosial; dan
c.penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 10

(1)Masyarakat yang menjadi Peserta jaminan Kesehatan dengan klaim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan setelah yang bersangkutan memiliki surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(2)Ketentuan masyarakat yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan dengan Klaim Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…