DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban dan Larangan, Tempat Khusus Merokok, Satgas Penegak KTR, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna melindungi masyarakat maupun orang perorangan dari dampak negatif perilaku dan paparan asap rokok yang mengancam kesehatan dan kualitas hidup diperlukan pengendalian penggunaan rokok dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
c.bahwa dalam rangka menciptakan kebijakan yang dapat diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat hukum diperlukan pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Bupati adalah Bupati Demak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
6.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok elektronik, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8.Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
9.Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara frsik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
10.Merokok adalah kegiatan membakar/menyalakan dan/atau menghisap Rokok.
11.Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
12.Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
13.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
14.Tempat Anak Bermain adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan bermain anak-anak.
15.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.
16.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumberatau sumber-sumber bahaya.
17.Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
18.Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
19.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara. (Penjelasan Pasal 50 ayat (1) huruf e PP 109/2012).
20.Tempat Khusus Merokok adalah kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.
21.Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dan Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan;
e.keserasian;
f.kelestarian dan berkelanjutan;
g.partisipatif;
h.keadilan; dan
i.tranparansi dan akuntabilitas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.
(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi Perokok Aktif dan/atau Perokok Pasif;
2. b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok bagi masyarakat;
3. c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
4. d.memenuhi rasa aman dan nyaman masyarakat;
5. e.meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
6. f.menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1)Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Keputusan Bupati.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.kantor pemerintah;
2. b.Tempat Pelayanan Kesehatan;
3. c.Tempat Proses Belajar Mengajar;
4. d.Tempat Anak Bermain;
5. e.Tempat Ibadah;
6. f.Tempat Kerja;
7. g.Angkutan Umum;
8. h.Tempat Umum; dan
9. i.tempat lain yang ditetapkan.
(3)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar dan Tempat Khusus Merokok.
(4)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi / penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh Perangkat Daerah terkait; dan
2. b.telah tersedianya sarana berupa Tempat Khusus Merokok, tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk/peringatan ruangan untuk merokok sudah disiapkan.

Pasal 5

(1)Kantor Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi kantor:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Pemerintah Desa;
3. c.Pemerintah Provinsi yang ada di Daerah;
4. d.Pemerintah Pusat yang ada di Daerah;
5. e.Badan Usaha Milik Negara yang ada di Daerah;
6. f.Badan Usaha Milik Daerah; dan
7. g.Badan Usaha Milik Desa.
(2)Tempat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.rumah sakit;
2. b.balai kesehatan;
3. c.puskesmas;
4. d.balai pengobatan;
5. e.balai kesejahteraan ibu dan anak;
6. f.klinik kecantikan;
7. g.klinik perawatan penderita narkoba;
8. h.tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
9. i.rumah bersalin;
10. j.tempat praktek bidan/perawat swasta;
11. k.klinik Kesehatan;
12. l.apotek;
13. m.toko obat;
14. n.laboratorium kesehatan; dan/atau
15. o.sarana kesehatan lainnya.
(3)Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.Tempat pendidikan formal, yaitu:
  1. 1.Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), satuan pendidikan mu’adaalah jenjang Ula atau bentuk lain yang sederajat;
  2. 2.Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah (MTs), satuan pendidikan mu’adaalah jenjang Wustha atau bentuk lain yang sederajat;
  3. 3.Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), satuan pendidikan mu’adaalah jenjang Ulya atau bentuk lain yang sederajat;
  4. 4.Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas, satuan pendidikan mu’adaalah jenjang Ma’ad Aly; dan
  5. 5.tempat pendidikan formal lainnya.
2. b.Tempat pendidikan nonformal, yaitu:
  1. 1.lembaga kursus/pelatihan;
  2. 2.Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang disetarakan;
  3. 3.pendidikan pesantren salafiyah;
  4. 4.pendidikan kesetaraan; dan
  5. 5.tempat pendidikan nonformal lainnya.
(4)Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.kelompok bermain anak; dan
2. b.tempat Penitipan Anak;
(5)Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.masjid/mushola;
2. b.gereja;
3. c.pura;
4. d.vihara;
5. e.klenteng; dan
6. f.tempat peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.
(6)Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
1. a.pabrik; dan
2. b.tempat kerja di kantor-swasta.
(7)Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
1. a.pertokoan/mall/pusat perbelanjaan modern;
2. b.hotel/penginapan;
3. c.restoran/rumah makan;
4. d.jasa boga;
5. e.bioskop;
6. f.pasar tradisional/pasar rakyat;
7. g.terminal, stasiun, bandara;
8. h.tempat wisata/tempat rekreasi; dan
9. i.kawasan kolam renang.
(8)Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi:
1. a.angkutan kota;
2. b.transportasi air;
3. c.kendaraan umum berbasis daring;
4. d.angkutan sekolah; dan
5. e.angkutan karyawan.
(9)Tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf i meliputi:
1. a.taman/hutan kota;
2. b.tempat hiburan;
3. c.pusat olahraga/gedung sarana olahraga; dan
4. d.ruang publik terbuka.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Pimpinan Lembaga dan/atau Pimpinan Badan atau Penanggungjawab yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib:

a.melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b.membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
c.memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 7

(1)Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.publikasi secara terbuka atas pelanggaran melalui media massa.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan merokok.
(2)Setiap orang dan/atau lembaga yang berada di Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:
1. a.memproduksi atau membuat rokok;
2. b.menjual rokok;
3. c.menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
4. d.mempromosikan rokok.
(3)Larangan kegiatan memproduksi atau membuat rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok.
(4)Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau.
(5)Tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya pada Kawasan Tanpa Rokok berupa tempat kerja dan tempat umum.

BAB V

TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 9

(1)Kantor Pemerintah, Tempat Kerja dan Tempat Umum yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf f dan huruf g dapat menyediakan Tempat Khusus Merokok.
(2)Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari Gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar;
4. d.jauh dari tempat orang berlalu Lalang; dan
5. e.dipasang tanda/petunjuk Tempat Khusus Merokok;
(3)Dalam hal penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dalam Gedung maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
2. b.dipasang tanda/petunjuk tempat khusus merokok;
3. c.dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
4. d.dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan
5. e.dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI

SATGAS PENEGAK KTR

Pasal 10

(1)Bupati membentuk Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
(2)Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
4. d.Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
5. e.Instansi terkait lainnya.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Penegak KTR dibantu oleh Sekretariat Satgas yang secara fungsional berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(4)Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menegakkan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur penegakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagai mana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Ketua Satgas Penegak KTR.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai:
1. a.pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
2. b.pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas sekretariat Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…