DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Demak

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang laporan keuangan dan uraiannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2013; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 13);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK Dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

1.Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 adalah berupa laporan keuangan yang memuat :

a.Laporan realisasi anggaran;
b.Neraca;
c.Laporan arus kas; dan
d.Catatan atas laporan keuangan.
1. 2.Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ihktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a.Pendapatan…… Rp. 1,398,722,359,197.15
b.Belanja………… Rp. 1,338,417,925,609,00 Surplus
c.Pembiayaan….. - Penerimaan…. Rp. 111,426,785,735.85 - Pengeluaran Rp. 10,500,000,000.00 Pembiayaan Netto
d.Sisa lebih pembiayaan APBD (SiLPA Rp. 60,304,433,588.15 Rp. 100,926,785,735.85 Rp. 161,231,219,324.00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.53.828.616.685,15 dengan rincian sebagai berikut :

a.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1,344,893,742,512.00
b.Realisasi Rp. 1,398,722,359,197.15 Selisih lebih Rp. 53,828,616,685,15
1. 2.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.107.349.265.903,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp.1,445,767,191,512.00
b.Realisasi Rp.1,338,417,925,609.00 Selisih Kurang Rp. (107,349,265,903.00)
1. 3.Selisih anggaran setelah perubahan dengan realisasi defisit sejumlah Rp.161.177.882.588,15 dengan rincian sebagai berikut :
a.Defisit Setelah Perubahan Rp. (100,873,449,000,00)
b.Realisasi Rp. 60,304,433,588.15 Selisih lebih Rp. 161,177,882,588.15
1. 4.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.53.336.735,85 dengan rincian sebagai berikut :
a.Setelah Perubahan Rp. 111,373,449,000.00
b.Realisasi Rp. 111,426,785,735.85 Selisih lebih Rp. 53,336,735.85
1. 5.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0.00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Setelah Perubahan Rp. 10,500,000,000,00
b.Realisasi Rp. 10,500,000,000,00 Selisih Rp. 0.00
1. 6.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.53.336.735,85 dengan rincian sebagai berikut:
a.Setelah Perubahan Rp. 100,873,449,000.00
b.Realisasi Rp. 100,926,785,735.85
c.Selisih Lebih Rp. 53,336,735.85

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp. 2,657,255,675,110.72
b.Jumlah Kewajiban Rp. 7,237,877,068.70
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2,650,017,798,042.02

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut:

a.Saldo Kas awal 1 Januari 2013 Rp. 111,219,898,701.85
b.Arus Kas dari aktifitas operasi Rp. 412,145,193,172.15
c.Arus kas dari aktifitas investasi asset non keuangan Rp.(351,840,759,584.00)
d.Arus kas dari aktifitas pembiayaan Rp. (10,446,664,250.00)
e.Arus kas dari aktifitas non keuangan Rp. 153,401,340.00
f.Saldo kas 31 Desember 2013 Rp. 161,231,069,380.00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

1.Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2.Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 : Daftar Piutang daerah; Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan daerah; dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b.Lampiran II : Neraca;
c.Lampiran III : Laporan arus Kas;
d.Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan;
e.Lampiran V : Ihktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 8

Rincian lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 20 Juni 2014 BUPATI DEMAK, ttd MOH. DACHIRIN SAID Diundangkan di Demak pada tanggal 20 Juni 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd SINGGIH SETYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 3 NO JABATAN PARAF 1 Plt. SEKDA 2 ASISTEN III 3 KABAG HUKUM 4 KA DPKKD

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 13);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK Dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

1.Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 adalah berupa laporan keuangan yang memuat :

a.Laporan realisasi anggaran;
b.Neraca;
c.Laporan arus kas; dan
d.Catatan atas laporan keuangan.
1. 2.Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ihktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a.Pendapatan…… Rp. 1,398,722,359,197.15
b.Belanja………… Rp. 1,338,417,925,609,00 Surplus
c.Pembiayaan….. - Penerimaan…. Rp. 111,426,785,735.85 - Pengeluaran Rp. 10,500,000,000.00 Pembiayaan Netto
d.Sisa lebih pembiayaan APBD (SiLPA Rp. 60,304,433,588.15 Rp. 100,926,785,735.85 Rp. 161,231,219,324.00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.53.828.616.685,15 dengan rincian sebagai berikut :

a.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1,344,893,742,512.00
b.Realisasi Rp. 1,398,722,359,197.15 Selisih lebih Rp. 53,828,616,685,15
1. 2.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.107.349.265.903,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp.1,445,767,191,512.00
b.Realisasi Rp.1,338,417,925,609.00 Selisih Kurang Rp. (107,349,265,903.00)
1. 3.Selisih anggaran setelah perubahan dengan realisasi defisit sejumlah Rp.161.177.882.588,15 dengan rincian sebagai berikut :
a.Defisit Setelah Perubahan Rp. (100,873,449,000,00)
b.Realisasi Rp. 60,304,433,588.15 Selisih lebih Rp. 161,177,882,588.15
1. 4.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.53.336.735,85 dengan rincian sebagai berikut :
a.Setelah Perubahan Rp. 111,373,449,000.00
b.Realisasi Rp. 111,426,785,735.85 Selisih lebih Rp. 53,336,735.85
1. 5.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0.00 dengan rincian sebagai berikut :
a.Setelah Perubahan Rp. 10,500,000,000,00
b.Realisasi Rp. 10,500,000,000,00 Selisih Rp. 0.00
1. 6.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.53.336.735,85 dengan rincian sebagai berikut:
a.Setelah Perubahan Rp. 100,873,449,000.00
b.Realisasi Rp. 100,926,785,735.85
c.Selisih Lebih Rp. 53,336,735.85

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp. 2,657,255,675,110.72
b.Jumlah Kewajiban Rp. 7,237,877,068.70
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2,650,017,798,042.02

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut:

a.Saldo Kas awal 1 Januari 2013 Rp. 111,219,898,701.85
b.Arus Kas dari aktifitas operasi Rp. 412,145,193,172.15
c.Arus kas dari aktifitas investasi asset non keuangan Rp.(351,840,759,584.00)
d.Arus kas dari aktifitas pembiayaan Rp. (10,446,664,250.00)
e.Arus kas dari aktifitas non keuangan Rp. 153,401,340.00
f.Saldo kas 31 Desember 2013 Rp. 161,231,069,380.00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

1.Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2.Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 : Daftar Piutang daerah; Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan daerah; dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b.Lampiran II : Neraca;
c.Lampiran III : Laporan arus Kas;
d.Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan;
e.Lampiran V : Ihktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 8

Rincian lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.