DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pengangkatan, pelatikan, mutasi dan pemberhentian PPNS, kartu tanda pengenal, kode etik PPNS, pelaksanaan penyidikan, sekretariat PPNS, pakaian seragam dan atribut PPNS, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, pembiayaan, sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penegakan hukum di Kabupaten Demak, keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak perlu ditingkatkan sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.
7.Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah PNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12.Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
13.Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik POLRI yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.
14.Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 3

(1)PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan PPNS.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang sebagai berikut:

1.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan PPNS;
2.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4.melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
5.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8.melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
9.melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, PPNS diberikan tunjangan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a.melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, mengenai terjadinya pelanggaran tindak pidana atas peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan PPNS;
b.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.pemasukan rumah;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penutut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukumnya;
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB IV

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 7

(1)PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
(3)Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan ruang III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun berturut- turut; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 8

(1)Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 15 (lima belas) hari.

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi mutasi PPNS, Bupati wajib melaporkan mutasi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang mutasi ditetapkan.
(2)Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengajukan pengangkatan kembali PPNS yang bersangkutan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

(1)PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
1. a.diberhenti sebagai PNS;
2. b.tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
3. c.atas permintaan sendiri.
(2)Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
(3)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan pemberhentian PPNS.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…