DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran, ketentuan perizinan, hak, kewajiban dan larangan, ganti kerugian dan kehilangan, ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara tertib dan terkendali;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan parkir, perlu disusun Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Orang adalah orang pribadi atau badan.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
8.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9.Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10.Penyelenggara fasilitas parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
11.Pengelola fasilitas parkir adalah setiap orang atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
12.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13.Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
14.Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
15.Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
16.Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
17.Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
18.Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
19.Pemilik izin adalah orang atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
20.Pengguna jasa adalah orang yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.seimbang; dan
e.keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan maksud mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

BAB II

PENYELENGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 4

(1)Fasilitas parkir terdiri atas:
1. a.fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
2. b.fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
(2)Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3)Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan meliputi:
1. a.tempat khusus parkir; dan
2. b.tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

Pasal 5

(1)Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan Kabupaten dan jalan desa.
(2)Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Penetapan fasilitas parkir sebagaimana dinaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.analisis dampak lalu lintas;
3. c.kelestarian lingkungan;
4. d.kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
(4)Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
(5)Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan media informasi tarif dan/atau waktu pemanfaatan fasilitas parkir.
(6)Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada tempat selain jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan:

a.paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan Kabupaten dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
b.memiliki 1 (satu) lajur per arah pada jalan kabupaten dan jalan desa yang mempunyai area yang cukup untuk menyelenggarakan fasilitas parkir;
c.dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
d.mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
e.kelestarian fungsi lingkungan hidup;
f.tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki; dan
g.tidak mengganggu fungsi jalan.

Pasal 7

Parkir kendaraan di dalam ruang milik jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

Pasal 8

(1)Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan ditinjau kembali paling lama 1 (satu) tahun.
(2)Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi urusan perparkiran.
(3)Berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila fasilitas parkir mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas maka PD yang membidangi urusan perparkiran dapat melarang penggunaan fasilitas parkir.

Pasal 9

(1)Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha khusus parkir diantaranya penitipan sepeda dan/atau kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang dilakukan selain oleh Pemerintah.
(2)Tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan fasilitas parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok, walaupun tidak memungut retribusi parkirnya.
(3)Fasilitas parkir dilengkapi dengan rambu, marka, media informasi tarif, waktu pemanfaatan, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus.
(4)Setiap usaha parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan atau badan selain pemerintah, dipungut pajak parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
(5)Setiap usaha parkir yang dikelola oleh Badan, PD, atau semua yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, maka retribusi parkirnya dikelola oleh PD yang membidangi urusan perparkiran.

Pasal 10

(1)Pembangunan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
1. a.administrasi; dan
2. b.teknis.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.status hak atas tanah/izin pemanfaatan; dan
2. b.dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.tempat khusus parkir:
  1. 1.rencana tata ruang wilayah;
  2. 2.dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  3. 3.mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  4. 4.apabila berupa bangunan gedung parkir harus memenuhi persyaratan bangunan gedung sesuai peraturan perundang- undangan;
  5. 5.apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas persil sesuai peraturan perundang- undangan;
  6. 6.pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
  7. 7.penyediaan fasilitas parkir khusus;
  8. 8.memenuhi Satuan Ruang Parkir minimal; dan
  9. 9.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. b.tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
  1. 1.rencana tata ruang wilayah;
  2. 2.dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  3. 3.mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  4. 4.pengaturan mengenai konstruksi bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. 5.pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
  6. 6.penyediaan fasilitas parkir khusus;
  7. 7.memenuhi Satuan Ruang Parkir sesuai dengan perhitungan bangkitan dan tarikan perjalanan; dan
  8. 8.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…