DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, peningkatan pelayanan kesehatan, sosialisasi dan partisipasi, sanksi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, pendanaan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan perkembangan penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Demak semakin hari semakin meningkat dan meluas, diperlukan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
6.Protokol Kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam upaya mencegah dan mengendalikan pandemi Covid-19.
7.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masa pandemic Covid- 19 yang selanjutnya disingkat PHBS merupakan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang berupa pola perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
8.Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

a.Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (≥38oC) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan / pilek / pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
b.demam (≥38oC) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Corona Virus Disease (COVID-19); dan
c.ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
1. 9.Kasus Probable adalah Kasus Suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
2. 10.Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR, yang dibagi menjadi 2 (dua) kasus:
a.kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik); dan
b.kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik).
1. 11.Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki Riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:
a.kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih;
b.sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan dan lain-lain);
c.orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar;
d.situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.
1. 12.Kepolisian adalah Kepolisian Resor Demak.
2. 13.Komando Distrik Militer yang selanjutnya disebut Kodim adalah Komando Distrik Militer 0716/Demak.
3. 14.Tentara Nasional Indonesia yang disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Komando Distrik Militer 0716/Demak.
4. 15.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
5. 16.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
6. 17.Rumah Makan/Restoran/Kafe adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan atau minum.
7. 18.Moda Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunankan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Demak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah dan menekan penyebaran COVID-19 di Daerah;
b.mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19 sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah;
c.mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek baik ekonomi, sosial dan keamanan di lingkungan masyarakat; dan
d.meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19 sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pelaksanaan;
b.monitoring dan evaluasi;
c.peningkatan penanganan kesehatan
d.sosialisasi dan partisipasi;
e.pendanaan; dan
f.sanksi.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum kesehatan ini meliputi: perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 6

(1)Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menerapkan disiplin, melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:
1. a.bagi perorangan: 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain; 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer; 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dan menghindari kerumunan; dan 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
2. b.bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum: 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja; 4) upaya pengaturan jaga jarak; 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
(2)Dalam menerapkan disiplin, melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.
(3)Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Tempat dan Fasilitas Umum dilaksanakannya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, meliputi:
1. a.perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
2. b.sekolah/institusi pendidikan lainnya;
3. c.tempat ibadah;
4. d.terminal, tempat pelelangan/pendaratan ikan;
5. e.transportasi umum;
6. f.toko kelontong, toko modern, pasar tradisional dan sejenisnya;
7. g.apotek dan toko obat;
8. h.warung makan, angkringan, rumah makan, cafe dan restoran;
9. i.pedagang kaki lima/lapak jajanan;
10. j.perhotelan/wisma/penginapan lain yang sejenis;
11. k.tempat hiburan, karaoke, game station, dan tempat hiburan lainnya;
12. l.tempat wisata (komplek Masjid Agung Demak, komplek Makam Sunan Kalijaga, wisata pantai Morosari, wisata pantai Tambak Bulusan dan tempat wisata lainnya);
13. m.fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan sejenisnya);
14. n.area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
15. o.tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan Penerapan Protokol Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tempat dan fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan, Bupati membentuk Tim yang terdiri dari:
1. a.Satuan Polisi Pamong Praja;
2. b.Kepolisian;
3. c.Kodim;
4. d.Dinas Kesehatan;
5. e.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. f.Dinas Perhubungan;
7. g.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. h.Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
9. i.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. j.Camat;
11. k.Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT;
12. l.Perangkat Daerah terkait; dan
13. m.Satuan Penegak Disiplin Protokol Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Demak,
(2)Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dikoordinir oleh Satuan Tugas penanganan Covid-19 Daerah.
(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan melalui:
1. a.pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan Covid-19 dari tingkat rukun tetangga sampai dengan tingkat Daerah;
2. b.penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
3. c.peningkatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui sosialisasi, edukasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
4. d.penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
5. e.penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid-19;
6. f.penyediaan sarana tempat isolasi mandiri/karantina mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena Covid-19;
7. g.peningkatan tata kelola pemeriksaan Covid-19;
8. h.penelusuran kontak erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif Covid-19; dan
9. i.penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19.
(2)Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 10

(1)Dalam hal ditemukan adanya pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi atau kontak erat, maka pimpinan/pengelola/penanggung jawab tempat usaha/kerja/tempat kegiatan wajib:
1. a.melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat atau Dinas Kesehatan;
2. b.melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
3. c.melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja/pegawai dengan cairan pembersih/cairan disinfeksi;
4. d.melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
5. e.mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
6. f.melakukan pemeriksaan kesehatan dan isolasi mandiri/karantina mandiri terhadap pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat yang konfirmasi positif Covid-19.
(2)Pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kasus suspek, kasus probable atau kontak erat, wajib dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan/atau Rapid Diagnostic Test (RDT) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
(3)Pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kasus konfirmasi wajib untuk:
1. a.segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
2. b.dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan kontak erat.
(4)Pelaku usaha Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggung Jawab Tempat Dan Fasilitas Umum wajib membentuk Tim penanganan Covid-19 Di tempat Kerjanya masing-masing

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…