DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II prinsip dan Ruang Lingkup Bab III Kewenangan Pemerintah Daerah dan Hak Serta Tanggung Jawab Masyarakat dan/atau Investor Bab IV Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Bab V Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang Diberikan Bab VI Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Bab VII Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam Melakukan Investasi Bab VIII Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Bab IX Peran Serta Masyarakat Bab X Pendanaan Bab XI Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
9.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
10.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pasal 2

Tujuan dari pembentukan peraturan daerah ini sebagai berikut:

a.mendorong peningkatan investasi di Daerah;
b.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
c.sebagai sarana dukungan bagi Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 4

Ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini sebagaimana berikut:

a.kewenangan Pemerintah Daerah dan hak serta tanggung jawab Masyarakat dan/atau Investor;
b.kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
c.bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
d.jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
e.tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
f.jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi;
g.evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
h.Peran serta Masyarakat; dan
i.pendanaan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN HAK SERTA TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Pasal 5

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam peraturan daerah ini meliputi:
1. a.memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor;
2. b.memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu;
3. c.meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di Daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di Daerah; dan
4. d.memberikan kebijakan fiskal dan non fiskal atas Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

(1)Masyarakat dan/atau investor berhak:
1. a.mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
2. b.mendapatkan insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
3. c.mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi di daerah;
4. d.mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
5. e.mendapatkan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam menjalankan hak serta tanggung jawab Masyarakat dan/atau Investor wajib:
1. a.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
2. b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. c.membuat laporan tentang kegiatan Investasi dan menyampaikannya kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Investasi;
4. d.menghormati tradisi budaya adat sekitar lokasi kegiatan usaha Investasi; dan
5. e.memiliki kantor dan/atau kantor perwakilan di Daerah.
(3)Setiap Masyarakat dan/atau Investor bertanggung jawab:
1. a.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Investasi;
2. b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi;
3. c.menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang dapat merugikan negara;
4. d.menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
5. e.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
6. f.turut serta meningkatkan kesejahteraan Daerah terutama Masyarakat setempat.

Pasal 7

(1)Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan kemudahan, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
4. d.pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 8

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n.berorientasi ekspor.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

Pasal 10

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak Daerah dan/atau sanksinya;
2. b.pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok retribusi Daerah dan/atau sanksinya;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
(3)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut terkait penjabaran teknis bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…