DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kriteria Masyarakat Bab III Jenis, Bentuk dan Tahapan Partisipasi Masyarakat Bab IV Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah Bab V Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemonitoran dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah Bab VI Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dalam Sumber Daya Alam Daerah Bab VII Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bab VIII Akses Masyarakat terhadap Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bab IX Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Bab X Pembiayaan Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah demi terwujudnya kemandirian daerah dan peningkatakan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK DAN BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Demak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta secara langsung dan/atau tidak langsung Warga Negara dalam menyalurkan aspirasi pemikiran dan kepentingannya pada Pembangunan Daerah.
6.Masyarakat adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Daerah.
7.Pembangunan Daerah adalah segala upaya sistematik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat berdasarkan prinsip saling ketergantungan, keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan untuk mencapai tujuan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah secara berkelanjutan.
8.Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan warga negara secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.
9.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Partisipasi Masyarakat meliputi:

a.kriteria masyarakat;
b.jenis, bentuk dan tahapan partisipasi masyarakat;
c.partipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah;
d.partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan daerah;
e.partisipasi masyarakat dalam pengelolaan asset dan sumber daya alam daerah;
f.partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
g.pembiayaan.

Pasal 3

Asas dalam penerapan peraturan daerah ini dijalankan berdasarkan:

a.kepastian hukum;
b.kemanfaatan;
c.ketidak berpihakan;
d.kecermatan;
e.tidak menyalahgunakan kewenangan;
f.keterbukaan;
g.kepentingan umum; dan
h.pelayanan yang baik.

BAB II

KRITERIA MASYARAKAT

Pasal 4

Kriteria masyarakat dalam Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

a.orang perorangan;
b.kelompok masyarakat; dan/atau
c.organisasi kemasyarakatan.

Pasal 5

(1)Orang perorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi kriteria:
1. a.penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
2. b.latar belakang keilmuan/keahlian;
3. c.mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
4. d.terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.
(2)Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c harus menunjuk perwakilannya.

BAB III

JENIS, BENTUK DAN TAHAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 6

Jenis Partisipasi Masyarakat meliputi:

a.partipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah
b.partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan daerah;
c.partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah; dan
d.partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 7

(1)Bentuk Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.konsultasi publik;
2. b.penyampaian aspirasi;
3. c.rapat dengar pendapat umum;
4. d.kunjungan kerja;
5. e.sosialisasi;
6. f.seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
7. g.jajak pendapat;
8. h.sensus penduduk; dan/atau
9. i.sensus ekonomi.
(2)Selain bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bentuk partisipasi masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Tahapan Partisipasi Masyarakat digolongkan berdasarkan atas:
1. a.pengambilan keputusan;
2. b.pelaksanaan kegiatan pembangunan;
3. c.pemanfaatan; dan/atau
4. d.evaluasi.
(2)Tahapan Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN DAERAH

Pasal 9

(1)Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.
(2)Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana tata ruang;
2. b.pajak daerah;
3. c.retribusi daerah;
4. d.perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
5. e.perizinan;
6. f.pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan
7. g.pengaturan lainnya yang berdampak sosial.
(3)Kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan melalui:

a.konsultasi publik;
b.penyampaian aspirasi;
c.rapat dengar pendapat umum;
d.kunjungan kerja;
e.sosialisasi; dan/atau
f.seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…