DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kedudukan Dan Jumlah Keanggotaan BPD, Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan Dan Penetapan Anggota BPD, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Tertib Rapat BPD, Pemberhentian Dan Masa Keanggotaan BPD, Anggota BPD Antarwaktu, ketentuan penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Demak.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6.Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
12.Anggota BPD antar waktu adalah anggota BPD yang diangkat sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk mengisi masa jabatan anggota BPD yang kosong.
13.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal bersifat strategis.
14.Panitia pelaksana musyawarah penetapan anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia pelaksana musyawarah adalah Panitia yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari Perangkat Desa, Ketua RT / RW, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh-tokoh masyarakat di desa setempat yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah penetapan keanggotaan BPD.
15.Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah organisasi masyarakat yang berfungsi untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat lndonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
16.Wilayah keterwakilan adalah pembagian wilayah Desa menjadi wilayah keterwakilan yang didasarkan pada pengelompokan beberapa RT atau RW di desa setempat.

BAB II

KEDUDUKAN DAN JUMLAH KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

a.jumlah penduduk sampai dengan 2500 jiwa, 5 orang anggota;
b.jumlah penduduk 2501 sampai dengan 3500 jiwa, 7 orang anggota;
c.jumlah penduduk lebih dari 3500 jiwa, 9 orang anggota.

BAB III

PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 4

(1)Untuk pelaksanaan pengisian anggota BPD, Kepala Desa membentuk Panitia yang keanggotaannya terdiri dari perangkat desa, pengurus RT/RW, unsur pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat di Desa setempat.
(2)Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris;
4. d.bendahara; dan
5. e.anggota.
(3)Penentuan komposisi susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Panitia.
(4)Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dan 2 (dua) diantaranya dari Perangkat Desa.

Pasal 5

(1)Panitia yang berasal dari unsur perangkat Desa tidak diperbolehkan untuk dicalonkan menjadi anggota BPD.
(2)Apabila diantara anggota Panitia ada yang dicalonkan sebagai anggota BPD maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitian.
(3)Apabila diantara Panitia ada yang mengundurkan diri atau berhalangan maka kedudukannya digantikan orang lain dari unsur yang diwakili.
(4)Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Panitia bertugas:

a.menentukan jadwal proses pelaksanaan pengisian anggota BPD;
b.menetapkan jumlah keanggotaan BPD berdasarkan jumlah penduduk desa setempat;
c.menetapkan wilayah keterwakilan ;
d.melakukan pendaftaran dan penelitian persyaratan bakal calon;
e.menyusun dan mengajukan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f.membuat Berita Acara pelaksanaan pengisian anggota BPD;
g.melaporkan pelaksanaan hasil pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
h.melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengisian anggota BPD.

Pasal 7

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

Pasal 8

Tahapan awal pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan:

a.Panitia membagi wilayah desa menjadi daerah-daerah keterwakilan sesuai dengan jumlah kebutuhan anggota BPD;
b.Pembagian wilayah desa menjadi daerah keterwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada pengelompokan beberapa wilayah RT atau RW atau pengelompokan dengan cara lain yang disepakati bersama oleh warga masyarakat Desa;
c.Jumlah wilayah keterwakilan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Tahapan pengisian anggota BPD selanjutnya adalah:

a.Panitia menetapkan jumlah anggota di tiap wilayah keterwakilan;
b.Panitia menetapkan bakal calon yang telah memenuhi syarat menjadi calon yang berhak diikutkan dalam pelaksanaan musyawarah dan diumumkan kepada masyarakat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan musyawarah;
c.jumlah calon untuk masing-masing daerah keterwakilan adalah minimal 2 (dua) kali jumlah anggota BPD yang akan ditetapkan di wilayah keterwakilan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;
d.yang berhak mengikuti musyawarah adalah Ketua dan Pengurus Harian RW, Ketua dan Pengurus Harian RT, dan 3 (tiga) orang perwakilan masing-masing RT yang salah satunya perempuan;
e.pelaksanaan musyawarah pengisian anggota BPD dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang ditentukan oleh Panitia di wilayah desa setempat.
f.musyawarah dilakukan dimasing-masing daerah keterwakilan.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan musyawarah pengisian anggota BPD dilakukan dengan musyawarah mufakat.
(2)Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dilakukan dengan cara voting (pemungutan suara).
(3)Calon anggota BPD yang disepakati untuk menjadi anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…