DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang termuat di dalam Peraturan Daerah ini adalah: Penetapan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2016

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran daerah Kabupaten Demak Tahun 2005 Nomor 1 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 14);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK Dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 adalah berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Laporan Operasional;
4. d.Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Neraca;
6. f.Laporan Arus Kas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: Pendapatan Rp. 1,952,459,922,200.00 Belanja Rp. 2,065,356,315,666.00 + Surplus / (defisit) Rp. (112,896,393,466.00) Pembiayaan Penerimaan pembiayaan Rp. 207,633,750,741.00 Pengeluaran pembiayaan Rp. 27,796,000,000.00 + Pembiayaan netto Rp. 179,837,750,741.00 + Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Rp. 66,941,357,275.00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp39.375.202.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Setelah Perubahan Rp. 1.991.835.125.000,00
2. b.Realisasi Rp. 1.952.459.922.200,00 Selisih kurang Rp. (39.375.202.800,00)
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp106.298.802.334,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Setelah Perubahan Rp. 2.171.655.118.000,00
2. b.Realisasi Rp. 2.065.356.315.666,00 Selisih kurang Rp. (106.298.802.334,00)
(3)Selisih anggaran setelah perubahan dengan realisasi defisit sejumlah Rp66.923.599.534,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Setelah Perubahan Rp. (179.819.993.000,00)
2. b.Realisasi Rp. (112.896.393.466,00) Selisih lebih Rp. 66.923.599.534,00
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp17.757.741,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Setelah Perubahan Rp. 207.615.993.000,00
2. b.Realisasi Rp. 207.633.750.741,00 Selisih lebih Rp. 17.757.741,00
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0.00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Setelah Perubahan Rp. 27.796.000.000,00
2. b.Realisasi Rp. 27.796.000.000,00 Selisih Rp. -
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp17.757.741,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Setelah Perubahan Rp. 179.819.993.000,00
2. b.Realisasi Rp. 179.837.750.741,00 Selisih lebih Rp. 17.757.741,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 207,615,992,677.00 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 207,615,992,677.00 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp. 66,941,357,275.00 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 66,941,357,275.00

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut: Pendapatan Rp. 2,296,954,813,444.54 Beban Rp. 2,387,783,865,967.27 Surplus dari Kegiatan Operasional Rp. (90,829,052,522.73) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. (6,390,867,934.11) Defisit Dari Pos Luar Biasa Rp. (628,125,250.00) Surplus Laporan Operasional Rp. (97,848,045,706.84)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut: Ekuitas awal Rp. 2,786,329,669,588.23 Surplus Laporan Operasional Rp. (97,848,045,706.84) Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp. 643,161,896,827.29 Ekuitas akhir Rp. 3,331,643,520,708.68

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut: Jumlah Aset Rp. 3,345,653,792,396.34 Jumlah Kewajiban Rp. 14,010,271,687.66 Ekuitas Rp. 3,331,643,520,708.68

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf f adalah sebagai berikut: Saldo Awal Kas di BUD Rp. 180,758,845,759.00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 505,342,939,891.00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp. (634,578,490,123.00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp. 17,758,064.00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp. (3,925.00) Saldo Akhir Kas di BUD Rp. 51,541,049,666.00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g terdiri atas informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1)Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
2. b.LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih
3. c.LAMPIRAN III : Laporan Operasional
4. d.LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas
5. e.LAMPIRAN V : Neraca
6. f.LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas
7. g.LAMPIRAN VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
8. h.LAMPIRAN VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
9. i.LAMPIRAN IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
10. j.LAMPIRAN X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
11. k.LAMPIRAN XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
12. l.LAMPIRAN XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
13. m.LAMPIRAN XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
14. n.LAMPIRAN XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
15. o.LAMPIRAN XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
16. p.LAMPIRAN XVI : Daftar dan cadangan daerah
17. q.LAMPIRAN XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
18. r.LAMPIRAN XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
19. s.LAMPIRAN XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
20. t.LAMPIRAN XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…