DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 6, perubahan pada ayat (2) Pasal 11, perubahan pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13, perubahan pada Pasal 16, perubahan pada Pasal 17, perubahan pada ayat (1) dan ayat (4) pasal 18, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19, perubahan Judul BAB XII dan penghapusan Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, penghapusan Pasal 32, serta penyisipan BAB XIIIA, BAB XIIIB, BAB XIIIC.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan Kabupaten Demak dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaran Urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnyadalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaimana unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.Bupati adalah Bupati Demak.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
7.Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak.
8.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan pasar daerah di wilayah kerja masing-masing.
9.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
10.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa dan BUMDesa/BUMDesa Bersama termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, antara lain berupa Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
12.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13.Minimarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M2.
14.Supermarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai dengan 400 M2 sampai dengan 5.000 M2.
15.Departement Store adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai lebih dari 400 M2.
16.Hypermarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 M2.
17.Perkulakan adalah Toko Swalayan yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M2.
18.Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pasar.
19.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
20.Surat Izin Menempati, selanjutnya disingkat SIM adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21.Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar.
22.Pedagang adalah orang/Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan.
23.Penjaja adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa secara berpindah-pindah baik di dalam pasar maupun di pelataran pasar tanpa mengambil tempat/lokasi tertentu.
24.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
25.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
26.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
27.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
28.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
29.Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
30.Syarat Perdagangan (trading term) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan Pasar Swalayan atau/pengelola jaringan Pasar Swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Pasar Swalayan yang bersangkutan.
31.Peraturan Zonasi adalah Ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
32.Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
33.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Demak adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
34.Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana rinci dari RTRW Kabupaten Demak.
35.Pihak Ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa, Koperasi dan Swasta.
36.Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/los di Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
37.Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas Pasar kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
38.Pedagang Tetap adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan didalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang tetapkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
39.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
40.BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
41.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
42.Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang dibentuk oleh dua Desa atau lebih yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh dua Desa atau lebih yang dibentuk melalui Musyawarah antar Desa berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa.
43.Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
44.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
45.Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
46.Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata- rata rendah.
47.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
48.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
49.Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPLH adalah surat kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan pasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pasar.
(2)Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan Pasar dan fasilitasnya;
2. b.pengelolaan kebersihan Pasar;
3. c.penataan, penertiban dan pengamanan Pasar;
4. d.penataan dan pemberdayaan pedagang;
5. e.pengendalian dan pengembangan kegiatan perekonomian di Pasar;
6. f.penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya, kecuali perparkiran; dan
7. g.Pengelolaan Kawasan di sekitar pasar.
(3)Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjarak paling sedikit 500m (lima ratus meter) dari Pasar Rakyat yang telah ada; dan
c.pendirian Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan diutamakan bagi pelaku usaha yang berdomisili sesuai dengan lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tersebut
1. 3.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
(2)Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan Surat Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Biaya penyusunan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi beban pemrakarsa pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

4.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pasar Rakyat boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) dalam Kabupaten.
(2)Pusat Perbelanjaan dan Hypermarket:
1. a.hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan Jalan Arteri atau Jalan Kolektor; dan
2. b.tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
(3)Supermarket dan Departement Store:
1. a.tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan Jalan Lingkungan; dan
2. b.tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
(4)Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan Jalan Lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

5.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Jam kerja Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan mempertimbangkan:
1. a.kondisi Pasar Rakyat;
2. b.kebutuhan masyarakat; dan
3. c.kondisi sosial masyarakat setempat.
(2)Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah setiap hari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
(3)Minimarket yang berdiri di jalan arteri, jalan kolektor, dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang waktu pelayananannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin khusus.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
(3)Kewenangan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
(4)Pasar Rakyat yang dikelola oleh Dinas dikecualikan untuk memiliki Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Permohonan Izin Usaha diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha.
(2)Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.persyaratan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat untuk Pasar Rakyat melampirkan dokumen:
  1. 1.foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  2. 2.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  3. 3.foto copy Surat Izin lokasi;
  4. 4.foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  5. 5.fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
  6. 6.surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
  7. 7.dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pasar Tradisional dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000M2 (sepuluh ribu meter persegi) atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha di atas 10.000M2 (sepuluh ribu meter persegi).
2. b.persyaratan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan untuk Pusat Pertokoan, Mall, Plasa, dan Pusat Perdagangan melampirkan dokumen:
  1. 1.foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  2. 2.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  3. 3.foto copy Surat Izin lokasi;
  4. 4.foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  5. 5.foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
  6. 6.rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  7. 7.surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
  8. 8.dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pasar Swalayan dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000M2 (sepuluh ribu meter persegi) atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha di atas 10.000M2 (sepuluh ribu meter persegi).
3. c.Persyaratan Izin Usaha Toko Swalayan untuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan melampirkan dokumen:
  1. 1.foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  2. 2.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  3. 3.foto copy Surat Domisili;
  4. 4.foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan;
  5. 5.foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
  6. 6.foto copy SPPLH;
  7. 7.rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
  8. 8.surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
(3)Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
1. a.hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
2. b.foto copy Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Rakyat dan Toko Swalayan;
3. c.foto copy akte pendirian perusahaan dan pengesahaannya;
4. d.surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
5. e.rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Pasar Swalayan;
6. f.dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kecuali Minimarket dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000M2 (sepuluh meter persegi) atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha di atas 10.000M2 (sepuluh meter persegi); dan
7. g.Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan untuk usaha Minimarket.
(4)Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan ditandatangani oleh Pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan Bupati tentang permohonan pendirian, dengan mengisi formulir pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peratuan Daerah ini.
(5)Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.
(6)Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
(7)Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
(8)Pengurusan permohonan Izin Usaha tidak dikenakan biaya.

8.Judul Bab XII diubah, Bagian Kesatu dan Bagian Kedua dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Ketentuan Pasal 32 dihapus.
10.Di antara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 3 (tiga) bab, yakni Bab XIIIA, Bab XIIIB dan Bab XIIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34A

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
4. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan/atau
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 34B

(1)Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…